Monthly Archives: June 2021

  • 0

Usulan PPKM Darurat, WFH 75 Persen untuk Zona Merah dan Oranye

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah bakal menerapkan oemberlakuan oembatasan kegaitan masyarakat (PPKM) mikro darurat untuk menakn penyebaran Covid-19. Hal ini untuk menindaklanjuti lonjakan kasus Covid-19 di Indoneisa yang hingga Selasa (29/6/2021) tercatat mencapai 2.156.465 orang.

Kasus harian pun meningkat rata-rata 20.000 per hari.

Rencananya, kebijakan PPKM darurat ini akan diberlakukan dua pekan mulai 2 Juli samapi dengan 15 Juli 2021.

Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, Rabu (30/7/2021), salah satu usulan kebijakan dalam PPKM darurat yakni pemberlakuan kapasitas operasional kantor.

Sebelumnya, pelaksanaan bekerja dari rumah (work from home) atau WFH 75 persen dan work from office (WFO) atau bekerja dari kantor 25 persen hanya berlaku untuk zona merah, sedangkan selain zona merah 50 persen WFH dan 50 persen WFO. Sementara, di dalam PPKM darurat diusulkan, kebijakan WFH 75 persen dan 25 persen WFO berlaku baik di zona merah maupun oranye.

Lebih rinci dijelaskan, pelaksanaan kebijakan tersebut berlaku baik di kantor pemerintahan serta di BUMN, BUMD, dan swasta.

Kebijakan tersebut dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, serta pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

Selain itu, pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari K/L atau masing-masing Pemda.

Mal Tutup Pukul 17.00

Selain itu, terjadi perubahan pemberlakuan pembatasan jam operasional mal. Pemberlakukan pembatasan jam operasional mal diusulkan hanya sampai pukul 17.00 dari yang sebelumnya dibolehkan buka hingga pukul 20.00.

Sementara kapasitas pengunjung mal maksimal 25 persen dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Kegiatan makan dan minum di tempat umum, seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di mal menjadi terbatas yakni hanya sampai pukul 17.00.

Mulanya restoran dan kafe juga diperbolehkan buka hingga pukul 20.00, namun kini jam operasionalnya turut mengikuti perubahan pada mal. Kapasitas maksimum pengunjung pun dibatasi hanya boleh 25 persen.

Meski demikian, bagi restoran dan kafe yang memiliki layanan pesan antar atau di bawa pulang, diizinkan untuk operasional layanan ini dibuka sampai pukul 20.00.

Sementara bagi restoran dan kafe yang memang hanya melayani pesan antar atau bawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam. Penerapan aturan ini semua akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Luhut Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menjadi koordinator untuk pelaksanaan PPKM darurat kawasan Jawa dan Bali. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi

Menurut Jodi, pemerintah saat ini tengah menyusun tindakan yang tepat untuk pengetatan mobilitas masyarakat guna menekan transmisi virus corona.

“Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah,” ujar dia.

Namun demikian, ia memastikan, dalam penerapan PPKM darurat, sejumlah sektor ekonomi bakal tetap beroperasi secara terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yg dipersingkat dan prokes yang ketat,” kata Jodi.


  • 0

Bank Dunia Sebut Dua Pertiga Pekerjaan di Indonesia Berkualitas Rendah

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Dunia (World Bank) menyebut mayoritas pekerjaan Indonesia didominasi oleh pekerjaan yang berkualitas rendah (low quality).

Berdasarkan laporan terbarunya yang berjudul Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia, ada sekitar dua pertiga pekerjaan (66,67 persen) di Indonesia berkualitas rendah.

Bank Dunia menyebutkan, pekerjaan tersebut di antaranya ojek online, penjual warung makanan, dan pekerjaan sektor informal lain yang tidak memiliki kesesuaian gaji dengan beban kerja.

Kontributor laporan Bank Dunia, Maria Monica Wihardja, mengatakan, rasio pekerjaan sektor informal bahkan mencapai tiga perempat dari total pekerjaan pada tahun 2019.

“Sebagian besar pekerjaan informal ada di sektor rumah tangga mikro, dan ini merupakan sektor dengan produktivitas terendah. Namun, mereka tetap melakukan pekerjaan yang membuat kehidupan sehari-hari mereka terus berlanjut,” kata Monica dalam konferensi pers, Rabu (30/6/2021).

Dia mengatakan, rasio antara pemilik usaha dengan karyawan masih tinggi. Pada tahun 2019, rasio antara pemilik usaha dengan karyawan yakni 38,2 persen pemilik usaha dan 61,8 persen karyawan. Dari total karyawan tersebut, dua pertiga karyawan bekerja tanpa adanya kontrak.

Hal ini membuat kualitas pekerjaan menjadi rendah karena tidak membuat kehidupan pekerja lebih sejahtera.

“Saat perempuan bekerja, mereka mendapat 25 persen gaji atau upah lebih sedikit dari laki-laki. Jumlah ini belum bergeser selama 20 tahun,” kata dia.

Bank Dunia memberikan 3 rekomendasi yang bisa dilakukan Indonesia untuk membuka jalur pekerjaan kelas menengah.

Pertama adalah meningkatkan produktivitas pada pekerjaan, perusahaan, dan sektor yang sudah ada. Caranya dengan melakukan peningkatan persaingan yang akan membuka pintu masuk dan mendorong investasi asing

Pemerintah dinilai perlu memperbaiki peraturan dalam negeri untuk menyamakan kedudukan bagi perusahaan sektor swasta, sekaligus mendorong perusahaan membuat regulasi bisnis yang sehat.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada UMKM. Caranya dengan menghubungkan UMKM dengan pasar global dan membantunya mengadopsi teknologi.

“Pengenalan pasar dan pengadopsian digital akan membantu mereka berkontribusi pada pekerjaan kelas menengah. Pemerintah juga perlu memprofesionalkan 36 juta pemilik usaha mikro rumah tangga akan membantu mereka untuk bergerak lebih cepat menuju pekerjaan kelas menengah,” ucap Monica.

Rekomendasi kedua adalah memfasilitasi perubahan dalam komposisi pekerjaan. Hal ini membantu para pekerja bertransisi menuju kesempatan kerja yang lebih produktif dan berupah lebih tinggi.

Fasilitas ini berguna bagi perusahaan maupun pekerjanya. Di sisi perusahaan, pemerintah bisa mengarahkan strategi promosi investasi baru untuk menarik investor yang dapat menciptakan lapangan kerja kelas menengah.

Rekomendasi ketiga adalah pemerintah bisa membantu pekerja melalui pelatihan atau re-skilling. Proses pencarian kerja pun bisa dibantu dengan cara menyediakan informasi pasar tenaga kerja yang lebih komprehensif.

“Berikan sistem asuransi pengangguran yang akan membiayai para pekerja selama mereka menjalani pelatihan kembali atau re-skilling,” pungkas Monica.


  • 0

Intip Strategi Pemerintah Tingkatkan Lapangan Kerja di Indonesia

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menyediakan pekerja berkualitas menengah (middle-class jobs) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja di Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah memahami di tengah kondisi pandemi Covid-19, dibutuhkan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan tenaga kerja yang adaptif, tenaga kerja ini dapat diciptakan melalui pelatihan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran laporan Bank Dunia, Rabu (30/6).

Untuk melindungi pekerjanya yang terdampak pandemi, pemerintah memaksimalkan asuransi melalui BPJamsostek. Dengan BPJamsostek, pekerja yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya akan mendapatkan bantuan finansial, bantuan pelatihan dan akses ke pasar tenaga kerja.

Kemudian, pemerintah juga menginisiasi Omnibus Law untuk menarik investasi sehingga lapangan kerja dapat tercipta di Indonesia. Tak ketinggalan, program Kartu Prakerja menjadi andalan pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan skill mereka.

“Pada awalnya, Kartu Prakerja ini diinisiasi untuk me-retraining dan reskilling pekerja agar dapat pekerjaan yang lebih baik, namun di tengah pandemi, Kartu Prakerja dijadikan salah satu jaring pengaman sosial, dan tetap memberi retraining dan reskilling,” jelas Airlangga.

Hingga saat ini, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 65 juta orang, meski yang diterima hanya 8,3 juta orang. Kebanyakan, mereka memanfaatkan benefit finansial dan pelatihan untuk membuka usaha baru.

“Mereka pun memanfaatkan fasilitas KUR dengan plafon Rp 10 hingga Rp 500 juta,” jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan reformasi sekolah vokasi dengan menerapkan link and match serta meluncurkan program Merdeka Belajar. Untuk jangka panjang, pemerintah akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif serta melindungi tenaga kerja secara menyeluruh.


  • 0

Banyuwangi Ikhtiar Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan-Perubahan Iklim

Category : Uncategorized

Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi terus berupaya meningkatkan penanganan perubahan iklim melalui pelaporan berkelanjutan (Suistainabilty Report/SR). Sejak tahun lalu, Banyuwangi telah menjalin kerja sama dengan Bumi Global Karbon (BGK) dalam melengkapi laporan ke Carbon Disclosure Project (CDP).

CDP merupakan lembaga pemeringkat independen yang bereputasi internasional yang mengukur inventarisasi produksi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim. CDP berbasis di Inggris, dan memegang koleksi data global terbesar mengenai perubahan iklim. Platform CDP telah digunakan sedikitnya 920 institusi pemerintah dan sekitar 8.400 perusahaan di seluruh dunia.

“Saat ini, Banyuwangi memiliki nilai C yang artinya telah memiliki awareness. Skor C atau mitigasi ini setara dengan skor rata-rata kota di Asia Tenggara dan dunia. Tahun ini, Banyuwangi kembali mendapat permintaan langsung dari CDP untuk mengisi kuisioner CDP,” ungkap Founder BGK Achmad Deni Daruri dalam pertemuan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis malam (17/6/2021).

Deni optimistis Banyuwangi bakal mampu meningkatkan rating CDP-nya. Bahkan bisa mencapai Rating A yang bermakna Banyuwangi menjadi daerah yang memiliki penanganan perubahan iklim dengan leadership level.

 

“Sangat besar peluang Banyuwangi untuk bisa meraih rating A. Jika ini tercapai, Banyuwangi sejajar dengan 85 kota di dunia yang masuk A-list ini,” ujar Deni.

Dengan peningkatan rating tersebut, imbuh Deni, juga akan memberikan keuntungan terhadap Banyuwangi ke depan. Seiring wacana pajak karbon yang akan diterapkan oleh pemerintah, peningkatan rating CDP ini bakal memberi manfaat lebih.

“Pajak karbon yang dikenakan akan semakin rendah serta bisa dipergunakan untuk mendapatkan insentif dari hasil pajak karbon yang ada,” terang Deni.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyatakan akan terus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Aspek ekonomi, prinsip-prinsip keberlanjutan, sosial, dan tata kelola harus seiring,” ungkap Ipuk.

Oleh karena itu, Banyuwangi akan terus meningkatkan jangkauan penyusunan laporan berkelanjutan dari berbagai institusi di daerah ujung timur Pulau Jawa ini. “Kami akan terus mendorong, memperdalam, laporan berkelanjutan untuk CDP ini. Tidak hanya di instansi pemerintah, namun juga dunia usaha perlu dilibatkan,” imbuhnya.

Saat ini, sudah ada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengisi kuisioner laporan berkelanjutan (sustainability report). Untuk bisa mencapai Rating A, perlu dilakukan upaya serius guna menjangkau seluruh instansi pemerintahan hingga dunia usaha.

“Kami akan memaksimalkan di kalangan OPD terlebih dahulu, baru memperluas sasaran ke dunia usaha,” pungkasnya.


  • 0

Arsjad Rasjid Dinilai Mampu Optimalkan Kolaborasi Pengusaha & Pemerintah

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik atas terpilihnya Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indsutri (Kadin) Indonesia. Arsjad sendiri menggantikan Rosan P Roeslani dan akan disahkan saat Musyawarah Nasional (Munas) di Kendari pada 30 Juni – 1 Juli 2021 mendatang.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani mengatakan, terpilihnya Arsjad Rasjid tentu memberikan angin segar kepada Kadin. Di bawah kepimpinannya, Ajib yakin Arsjad akan semakin merangkul semua stakeholder pengusaha untuk menjadi partner pemerintah dalam upaya kebangkitan ekonomi menghadapi pandemi Covid-19.

“Kolaborasi antar pengusaha serta pengusaha dengan pemerintah akan terjalin dengan optimal,” kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Selasa (29/6).

Dia optimis hubungan antara pengusaha dengan pemerintah akan terjalin cukup baik. Apalagi ini dibuktikan dari banyaknya dukungan para menteri aktif secara langsung memberikan support dalam proses pencalonan berjalan.

“Semoga Kadin, di bawah komanda Bang Arsjad Rasjid, bisa menjadi agregator agar pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh positif sampai akhir 2021,” harapnya.

Meski demikian, Ajib memandang masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Arsjad. Utamanya adalah mendorong sektor transformasi ekonomi yang menjadi program pokok Presiden. Dengan hilirisasi komoditas unggulan Indonesia dan mengoptimalkan nilai tambah, sehingga bisa menjadi daya ungkit ekonomi.

“Bang Arsjad Rasjid dengan pengalaman dan jaringannya, mempunyai kapasitas untuk itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, Arsjad Rasjid terpilih menjadi Ketua Umum Kadin yang baru menggantikan dirinya. Anindya Bakrie diputuskan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.

Rencananya, penetapan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid akan disahkan saat Musyawarah Nasional (Munas) di Kendari. Munas dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni – 1 Juli 2021.


  • 0

Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp14.485 per USD

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Rupiah ditutup melemah 40 poin di level Rp 14.485 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.445 per USD. Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp14.470 hingga Rp14.520 per USD.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sekala Mikro rencananya mau diubah beberapa aturan. Di mana PPKM sekala Mikro akan berubah menjadi PPKM Darurat yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

“Perubahan tersebut akan melibatkan di beberapa sektor ekonomi misalnya restoran hanya akan diizinkan untuk melayani pesanan take away dan hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00,” kata Ibrahim melalui riset harian, Jakarta, Selasa (29/6).

Lebih lanjut, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan dan mal pun akan direvisi. Mal yang awalnya boleh beroperasi hingga pukul 20.00, nanti akan dibatasi sampai pukul 17.00.

Kemudian, untuk wilayah zona merah dan oranye, pelaksanaan PPKM sekala Mikro di bidang perkantoran akan dirubah. Work From Home (WFH) akan berlaku sebanyak 75 persen dan sebaliknya Work From Office (WFO) hanya 25 persen, perubahan tersebut baru pembatasan tahap awal yang akan diterapkan sebagai hasil revisi Instruksi Mendagri.

Selain itu, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada 2016 dan 2017 menjadi catatan bersejarah. Indonesia dinilai sebagai salah satu negara tersukses dibandingkan negara-negara lain yang juga melakukan program tax amnesty.

Di saat Indonesia masuk jurang resesi akibat mewabahnya pandemi covid-19 yang sudah berkembang menjadi varian baru, serta utang yang sudah menumpuk maka pemerintah membuka wacana untuk kembali menggelar program Tax Amnesty jilid II.

“Pemerintah tengah menyusun skema Tax Amnesty jilid II melalui revisi kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),” kata Ibrahim.

Seperti diketahui, pada Pasal 37 C RUU KUP mencantumkan waktu pengungkapan harta adalah 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021. Pengungkapan tersebut harus melampirkan bukti pembayaran PPh bersifat final, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikannya dan surat pernyataan untuk diinvestasikan ke dalam surat berharga negara.

“DJP selanjutnya akan menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh wajib pajak. Atas pengungkapan tersebut maka wajib pajak bebas sanksi administratif,” tandas Ibrahim.


  • 0

Kemnaker: Layanan Publik e-PP dan e-PKB Terus Berlanjut di Masa Pandemi

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan zaman dengan berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-PP dan e-PKB.

“Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa (29/6)

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni memastikan adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja.

“Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha,” ujarnya.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggora Putri, mengatakan, dalam rangka mewujudkan kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga pasal 135 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di tuangkan dalam PP atau PKB.

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan, perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.

“Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan. PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau minimal sama dengan peraturan perundang-undangan,” kata Dirjen Putri.

Dirjen Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja 10 orang atau lebih. “Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya

Menurut Dirjen Putri, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan secara manual oleh perusahaan yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementrian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya. Namun sejak 19 November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara on line yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB.

Dirjen Putri mengatakan, pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup perusahaannya Kabupaten/Kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahaannya lintas Kabupaten/Kota, pengesahan atau pendaftarannya oleh kepada Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan Provinsi. “Sementara, bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk,” kata Dirjen Putri.


  • 0

Percepat Energy Hijau, Penggunaan Solar Panel di Atap Rumah Terus Digenjot

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Green energy atau energi hijau adalah masa depan energi Indonesia. Salah satu energi hijau adalah sinar matahari yang setiap hari konsisten menyinari bumi Indonesia dan menjadi sumber kekayaan energi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Penggunaan energi hijau bisa dilakukan dari sekarang. Pemanfaatan sinar matahari sebagai energi ramah lingkungan di tempat tinggal dapat dilakukan melalui pemasangan panel surya photovoltaic atau lebih dikenal dengan solar panel yang dipasang di atap rumah.

SUNterra, perusahaan jasa energi yang berkesinambungan berfokus pada pengembangan sistem solar energi atau energi matahari, percaya bahwa semua orang bisa mendapatkan energi murah dan ramah lingkungan.

“Dengan solar panel kita tidak hanya mendapatkan keuntungan hemat listrik tapi kita juga turut membantu menjaga kelestarian lingkungan bersama,” kata Chief of Sales & Marketing SUNterra, Jurike Tapiomas dikutip di Jakarta, Minggu (27/6).

Atas dasar tersebut, kini SUNterra memperkenalkan program Green Ambassador. Ini merupakan program referensi yang ditawarkan SUNterra yang dapat diikuti oleh pelanggan yang telah memasang solar panel ataupun setiap orang yang berminat mereferensikan produk solar panel SUNterra kepada teman, keluarga atau kerabatnya.

Jurike menambahkan bahwa banyak sekali manfaat menjadi green ambassador. Selain akan mendapatkan komisi menarik dari SUNterra, anggota Green Ambassador secara langsung berkontribusi sebagai penggiat green energi bagi tranformasi energi baru terbarukan di Indonesia.

Cara Mendaftarkan Diri

Cara untuk mendaftarkan diri sebagai Green Ambassador dapat dilakukan dengan 3 langkah mudah yakni melengkapi form referensi melalui website SUNterra atau aplikasi SUNterra yang dapat diunduh di Apps Store dan Google Play. Setelah proses pemasangan solar panel berhasil nantinya anggota Green Ambassador tersebut dapat langsung menerima komisi menarik dari SUNterra.

Sebagai gambaran, energi yang dihasilkan dari 1 KWP solar panel sama dengan menanam 14 pohon dan mengurangi 9 ton karbon dioksida (CO2) per tahun.

Bayangkan apabila semakin banyak panel surya yang terpasang di atap rumah sekitar kita, bisa dipastikan lingkungan akan lebih sehat dan asri. Penggunaan panel surya ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sehingga ketergantungan terhadap fossil fuel dapat dikurangi tambah Jurike.


  • 0

Imbas PPKM Mikro, 100 Gerai Matahari Pangkas Jam Operasional

Category : Uncategorized

Jakarta – Matahari Department Store memangkas jam operasional di 100 gerainya. Langkah ini dilakukan seiring dengan adanya kebijakan pengetatan PPKM Mikro dari pemerintah.

“Kami memiliki 100 gerai yang terdampak atas pengurangan jam operasional, meningkat 26 gerai sejak pembatasan dimulai,” ungkap Matahari dikutip dari keterbukaan informasi, Senin (28/7/2021).

Lebih lanjut, dampak yang dirasakan pun tersebar di beberapa daerah. Pihaknya menyebut untuk wilayah Jawa termasuk Jabodetabek merupakan daerah yang paling mengalami dampak tertinggi. Secara rinci, sebanyak 71 gerai berada di Jawa, 19 gerai di Sumatera, 4 gerai di Kalimantan, dan lainnya di luar wilayah tersebut.

Kemudian, dampak yang dirasakan dari 100 gerai tersebut merepresentasikan 67% dari jumlah gerai Matahari dan 71% dari total penjualan. “Gerai-gerai ini terkena dampak atas pengurangan jam operasional, dimana beberapa gerai harus tutup jam 6 sore,” sambungnya.

Selain itu, sekitar 30% dari total gerai terdampak atas pembatasan kunjungan mal atau pengalihan lalu lintas jalan. Di sisi lain, pembatasan kapasitas peritel makanan dan minuman yang mengurangi kunjungan ke mal pun berdampak pada 42% dari total gerai.

“Keseluruhan dampak dari kebijakan ini masih harus dilihat, mengingat pengaturan ini dipahami baru diberlakukan selama seminggu penuh pertama. Ini adalah situasi yang dinamis yang mencerminkan kekhawatiran tersebarnya varian delta di masyarakat yang Matahari layani,” katanya.

Pihaknya menekankan, dampak keuangan dari pengetatan PPKM Mikro masih belum dapat disampaikan. “Oleh karena itu, saat ini dapat terlalu dini untuk menyatakan dampak keuangan spesifik dari setiap aspek pengaturan. Namun, manajemen Matahari tetap sepenuhnya siap untuk mematuhi langkah-langkah yang diperlukan oleh otoritas,” ujarnya.

“Perseroan ingin menekankan bahwa Matahari akan sepenuhnya mematuhi dan mendukung semua kebijakan yang diperlukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan pelanggan dan karyawannya,” tutupnya.


  • 0

Kasus Covid-19 Melonjak, IHSG dan Rupiah Melemah di Sesi Pembukaan

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal perdagangan pekan kelima Juni, bergerak fluktuatif namun cenderung ke arah negatif.

Berdasarkan data RTI, Senin (28/6/2021), pukul 9.36 WIB, IHSG terkoreksi 0,05 persen (3,0 poin) ke 6.019,30 dibandingkan posisi indeks acuan saham akhir pekan lalu, Jumat, (25/6/2021), yang menguat di level 6.022,39.

Sebanyak 168 saham menguat, 254 melemah, dan 160 saham tidak mengalami perubahan atau stagnan.

Dengan nilai transaksi yang diperdagangkan Senin pagi ini sebesar Rp 2,73 triliun dari 4,45 miliar lembar saham diperjualbelikan.

Hari ini, para investor asing melakukan aksi jual (net foreign sell) di seluruh pasar yang mencapai Rp 166,21 miliar.

Sebelumnya, Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper memprediksikan IHSG hari ini bakal bergerak ke arah zona merah.

Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia masih terus membayangi pergerakan IHSG hingga keresahan investor terhadap kondisi perekonomian yang bakal melambat.

“Pergerakan akan masih akan dipengaruhi kenaikan kasus Covid-19 dari dalam negeri yang saat ini mencapai 18.800 kasus baru per hari, serta diberlakukannya pembatasan baru yang lebih ketat sehingga ada potensi pemulihan ekonomi akan melambat pada kuartal ketiga 2021,” kata dia dalam proyeksinya.

Sama halnya proyeksi yang dikemukakan CEO PT Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya yang menurutnya, perkembangan pergerakan IHSG masih terlihat betah berada dalam fase konsolidasi wajar dikarenakan masih minimnya sentimen yang dapat mendorong kenaikan IHSG.

“Hingga jelang berakhirnya semester yang pertama para investor asing belum terlihat mencatatkan pertumbuhan capital inflow secara signifikan. Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia masih menujukkan lambatnya perputaran roda perekonomian sehingga potensi penurunan terlihat lebih besar dibanding peluang kenaikan,” ujar William turut memprediksikan.

Sementara di pasar spot, posisi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) juga ikut bergerak ke teritori negatif.

Berdasarkan data Bloomberg, pukul 9.50 WIB, kurs rupiah melemah sebanyak 32 poin (0,23 persen) ke Rp 14.457 per dollar AS, dari posisi sebelumnya Rp 14.425 per dollar AS.