0
0
Solo – Polemik asing boleh masuk 100% di 25 bidang usaha akhirnya diselesaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat penutupan rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo, Jokowi menegaskan UMKM dikeluarkan dari kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Melalui kebijakan relaksasi DNI itu pemerintah membuka 25 sektor bidang usaha untuk investor asing hingga 100%, dan bidang usaha itu termasuk UMKM. Rencananya kebijakan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Cuma, Jokowi menegaskan, rincian aturan relaksasi DNI itu belum ditandatangani.
“Barangnya itu belum sampai ke Istana perpresnya belum saya tandatangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini, sudah,” ujar Jokowi di acara penutupan Rapimnas Kadin, di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).
Keputusan Jokowi ini menjawab keluhan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani dan Ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
“Kalau sudah ketua KADIN dan HIPMI yang ngomong siapa lagi yang mau saya dengar? Nanti begitu masuk ke Istana ya sudah saya lihat, coret,” kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, jangan ragu dengan komitmen pemerintah terhadap UMKM. Apalagi, kata Jokowi, dirinya dan anak-anaknya tumbuh dari UMKM.
“Jadi sekali lagi jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM, jangan ragukan. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang. Kelasnya UMKM, usaha mikro, usaha kecil. Kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM,” tutur Jokowi.
Selain itu, menurut Jokowi, kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat signifikan. Saat ini ada sekitar 62 juta unit UMKM dan menurut data yang diperoleh UMKM memperkerjakan 116 juta orang. Sebuah jumlah yang sangat besar.
Artinya, kata Jokowi, mayoritas lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM.
“Bahkan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60%,” pungkas Jokowi.
