0
0
JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia diberikan target oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan investasi yang berkualitas dan kemudahan berusaha di Indonesia. Sehingga pada akhirnya bisa mengalahkan Vietnam.
Dalam acara Executive Dinner dengan para redaktur pelaksana media, Senin (18/11/2019) malam, Bahlil mengungkapkan setidaknya ada 4 upaya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi yang berkualitas.
Bahlil bercerita bahwa dirinya mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa merealisasikan komitmen investasi yang sudah masuk ke BKPM.
“Salah satu perintah Presiden adalah investasi yang bermuara pada lapangan kerja,” kata mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu, di Jakarta.
Untuk mewujudkan hal itu, Bahlil mengaku terus masuk bekerja untuk membedah semua persoalan BKPM.
“Sudah 3 minggu saya di BKPM hampir tiap Sabtu Minggu masuk. Jadi enggak ada libur-libur, untuk membedah apa persoalannya,” sebut dia.
Nah langkah apa yang dilakukan Bahlil untuk merealisasikan permintaan Presiden Jokowi?
Awalnya menurut Bahli, dirinya memahami bahwa BKPM itu tugas utamanya adalah untuk melakukan promosi dan kemudian meningkatkan kemudahan usaha.
Untuk bisa meningkatkan investasi, Bahlil menyebut pihaknya mengubah pola tersebut. “Yang pertama, KPI (key performance indicator) yang kita bentuk adalah membangun kemudahan usaha dulu,” ucapnya.
Dia mencontohkan Vietnam yang menggelar karpet merah bagi para investor sehingga menjadi tujuan investasi. “Datang dijemput, setiap masalah diselesaikan, tanah diberi gratis. Kalau semua ini diberikan, pasti investor mau, tidak hanya China, saya juga mau. Dan itu yang diinginkan inevstor,” katanya.
Sementara di Indonesia seperti berbanding terbalik. Untuk lahan saja Bahlil menyebut kofliknya mencapai Rp 223 triliun dari total komitmen investasi senila Rp 708 triliun. Belum lagi masalah izin yang tumpang tindih, ego sektoral, dll.
“Maka saya ubah, setelah kemudahan usaha concern saya adalah realisasi investasi,” ucapnya.
“Dalam pandangan saya dan tim, kalau mampu merealisasikan investasi existing sebesar Rp 708 triliun tersebut pada satu tahun pertama, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik,” tambah dia.
Menurut dia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 ke 6 persen, rumusnya cuma satu, yakni realisasi investasi mencapai Rp 1.000 triliun.
Adapun langkah ketiga yang ditempuh Bahlil, adalah adanya kewajiban bagi investor asing maupun dalam negeri yang berinvestasi di daerah untuk menggandeng pengusaha nasional di daerah yang memenuhi syarat.
“Kemarin itu sudah putus di ratas. Presiden sudah perintahkan kepada BKPM untuk semua investasi yang masuk ke daerah agar merekomendasikan pengusaha nasional di daerah yang memenuhi syarat. jangan sampai asal tunjuk,” ucapnya.
Sementara jurus keempat Bahlil adalah masalah kewenangan. Dia menila selama ini UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal belum seutuhnya dilaksanakan secara murni dan konseuksen.
“Supaya BKPM bisa bekerja total, maka kewenangan harus dikasih,” tegasnya.
Dia mencontohkan mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
“OSS sudah bagus tapi hanya pas NIB-nya (Nomor Induk Berusaha) saja. Tapi untuk urusan izin-izin kan kembali lagi ke kementerian lembaga dan kita hanya mendapat notifikasi. Dan bukan rahasia lagi, itu butuh waktu,” ujarnya.
Selain itu, Bahlil juga meminta kewenangan terkait insentif fiskal. Selama ini sebut dia, BKPM hanya mengajukan kepada kementerian keuangan cq dirjen pajak untuk urusan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan insentif fiskal.
“Alhamdulillah kemarin kami sudah mengusulkan kepada Pak Presiden. Dan sekarang sudah diputuskan, bahwa urusan tax holiday, tax allowance, dan izin-izin semua sudah diberikan kepada BKPM. Tinggal kami tindak lanjuti dengan surat, permen-permen masing-masing,” ucapnya.
