0
0
Merdeka.com – Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kelas III naik mulai 1 Januari 2021. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai momentum menaikkan iuran BPJS tidak tepat di masa pandemi seperti ini. Mengingat saat ini kondisi ekonomi nasional masih dihadapkan pada situasi sulit akibat dampak pandemi Covid-19.
“Kita sekarang lagi resesi, jadi jangan lupa bahwa perekonomian kita sekarang resesi dan pertumbuhannya sangat lambat,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (5/1).
Selain itu, fakta bahwa masyarakat ada yang tidak mampu untuk membayar juga harus diperhatikan. “Katakanlah misalnya nanti dalam satu keluarga itu mereka harus membayar 5 orang, itu kan jumlahnya luar bisanya besar dan itu per bulan akan ditagih terus,” ungkapnya.
Upaya DPR
Maka dari itu, DPR terus berupaya agar masyarakat tidak mampu tidak terkena dampaknya. Selain itu, DPR juga mendorong adanya perbaikan data keanggotaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Bagaimana caranya? Kita perbaiki lagi data PBI karena data PBI itu kan besar sekali jumlahnya itu, nah kalau data PBI nya diperbaiki mereka yang tidak mampu benar-benar dimasukkan ke dalam, yang mampu ya dikeluarkan dari data PBI maka kita berharap bahwa yang menerima kartu BPJS gratis adalah mereka yang betul-betul memang membutuhkan,” jelas Saleh.
Saleh juga berharap masyarakat yang masuk dalam kategori PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dikategorikan sebagai mereka yang menerima PBI. “Tentu nanti akan ada klarifikasi dan akan ada investigasi yang akan dilakukan BPJS terkait dengan kemampuan keuangan mereka tetapi rata-rata yang PBPU ini asumsi kita adalah mereka yang tidak mampu,” ujar dia mengakhiri.
