0
0
Jakarta – Pemerintah tengah merancang ulang sistem perlindungan sosial untuk masyarakat. Langkah itu ditempuh untuk memangkas level kemiskinan terbawah menjadi 0% di tahun 2024.
“Apa tujuan dari sistem perlindungan sosial ini? Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan, kita ingin turunkan terutama pada level yang paling bawah, yaitu extreme poverty. Extreme poverty kita 2,5 – 3% dan tadi diarahkan Bapak Presiden sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan bisa menjadi 0%,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (5/1/2021).
Suharso mengatakan, reformasi sistem perlindungan sosial akan segera dilakukan. Berdasarkan time frame Bappenas, hal itu dilakukan sampai tahun 2024.
Dia mengatakan, pandemi Corona telah memberi pelajaran kepada pemerintah jika ketepatan data merupakan hal yang penting. Maka itu, data tersebut perlu diperbaiki.
“Jadi data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial,” katanya.
Sistem perlindungan sosial sendiri ada dua. Pertama berupa bantuan sosial (bansos) yang merupakan bantuan pemerintah kepada warga dengan persyaratan tertentu. Mereka tidak membayar iuran.
Kedua, berupa jaminan sosial di mana ada manfaat yang diperoleh setiap masyarakat sepanjang mereka ikut serta membayar iuran. Namun, pemerintah menyadari tidak semua masyarakat memiliki tingkat kemampuan yang sama.
Maka itu, dia menuturkan, pemerintah akan merancang ulang sistem perlindungan sosial. Ada beberapa langkah yang akan ditempuh. Sebutnya, pendataan akan dilakukan secara digital sehingga memiliki akurasi yang tinggi.
Kemudian, akan menyusun kembali bantuan sosial yang kini tersebar di berbagai kementerian atau lembaga.
“Jadi ke depan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain. Hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini, untuk kita integrasikan sedemikian rupa. Pertama, mengenai ketepatan data dengan digital base sehingga penyampaiannya itu, tingkat akurasinya tinggi,” ujanrya.
“Kedua, kita akan buat sedemikian rupa beberapa program-program bantuan sosial itu yang selama ini banyak atau berada di berbagai K/L akan kita coba susun kembali agar menjadi efektif dan bisa kita satu padukan, kita kumpulkan untuk hanya beberapa program strategis dalam rangka bantuan sosial,” sambungnya.
Kembali, dia menuturkan, Bappenas mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial.Terutama, terkait data untuk efektivitas penyaluran bantuan sosial dan penyaluran jaminan sosial.
“Kita tahu selain bansos, pemerintah juga menyediakan bantuan iuran, kemudian masyarakat yang menerima sebagai penerima bantuan iuran, itu adalah kelompok-kelompok yang memang rentan dan terklasifikasi miskin dan sangat miskin,” tutupnya.
