Khawatir PHK Besar-besaran, Buruh Krakatau Steel Tolak Restrukturisasi Perusahaan

  • 0

Khawatir PHK Besar-besaran, Buruh Krakatau Steel Tolak Restrukturisasi Perusahaan

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di bawah PT Krakatau Steel (KS) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi PT KS menolak rencana restrukturisasi dan PHK sepihak yang akan dilakukan PT Krakatau Steel, di Cilegon.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC) tersebut dimuali dari kawasan PT Krakatau Steel tepatnya di depan gedung teknologi PT Krakatau Steel di Cilegon. Usai melakukan orasi di depan PT Krakatau Steel para buruh bergerak ke depan Kantor Pemkot Cilegon Jalan Jend. Sudirman, No. 2, Ramanuju, Kota Cilegon.

Dalam aksinya, para buruh yang juga tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS) menolak rencana restrukturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, karena akan mengancam masa depan para buruh dan keluarganya. Buruh meminta PT Krakatau Steel memikirkan kembali kebijakannya melakukan resturkturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan pihak manajemen PT Krakatau Steel.

“Kami khawatir terjadi PHK sepihak. Bagaimana nasib kami dan masa depan keluarga kami. Ini yang perlu dipikirkan oleh perusahaan,” kata Ipin Saripudin salah seorang buruh yang mengikuti aksi tersebut seperti dikutip dari Antara.

Para buruh khawartir jika terjadi restrukturisari yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, maka dampaknya bisa terjadi PHK yang akan menimpa terhadap ribuan buruh yang selama ini menggantungkan hidup dari perusahaan di bawah PT Krakatau Steel. Dampak lainnya nanti pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten akan bertambah jika terjadi PHK.

Oleh karena itu, para buruh juga selain menuntut pihak PT Krakatau Steel agar tidak melakukan restrukturisari dan PHK sepihak, juga meminta kepada pemerintah Provinsi Banten dan juga Pemkot Cilegon segera menyikapi persoalan tersebut dan mencarikan jalan keluar sebelum terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim menegaskan bahwa tidak ada pemecatan hubungan kerja (PHK) massal kepada karyawannya seperti kabar yang ramai diberitakan.

PT Krakatau Steel, menurut dia, tengah menjalankan program restrukturisasi agar kinerja perusahaan dapat kembali sehat dan berdaya saing. Restrukturisasi perusahaan yang dijalankan meliputi restrukturisasi utang, restrukturisasi bisnis, dan restrukturisasi organisasi.

“Jadi tidak benar ada PHK massal kepada karyawan Krakatau Steel. Restrukturisasi organisasi tidak selalu identik dengan PHK, ada banyak cara dalam perampingan struktur organisasi,” ungkap Silmy Karim dikutip dari Antara.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KS adalah dengan melakukan penjualan aset-aset non core, perampingan organisasi, mencari mitra bisnis strategis, spin-off, serta pelepasan unit kerja yang semula bersifat cost center yang hanya melayani induk perusahaan (KS), menjadi bagian dari pengembangan bisnis anak perusahaan sehingga bersifat profit center. Program ini disebut juga cost to profit center.

Silmy Karim mengatakan, dalam hal menjalankan perampingan organisasi juga melibatkan anak-anak usaha KS Group.

Program ini akan membuat unit-unit kerja di internal Krakatau Steel lebih optimal sehingga mampu menjalankan bisnis secara efisien dan lebih produktif.

Sementara anak perusahaan yang mendapat tambahan karyawan dari KS akan dapat mengembangkan bisnisnya untuk mendapatkan pasar dan pendapatan baru dari luar KS Group.

“Saya mengajak seluruh anak usaha KS untuk bersama-sama menyelamatkan bisnis baja KS karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu mengedepankan semangat gotong-royong dan kebersamaan semua pihak,” ujar Silmy.

Dia menyadari terkait program restrukturisasi dan transformasi perusahaan ini tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Akan tetapi, manajemen menjamin program ini dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.

Dia menambahkan bahwa pihak manajemen terus mengupayakan komunikasi yang harmonis dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya serikat dan karyawan, pemerintah baik pusat maupun daerah, Kementerian BUMN, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam menjalankan program restrukturisasi ini.


Leave a Reply