0
0
Jakarta, Beritasatu.com – Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan penolakan terhadap cara-cara inkonstitusional yang berupaya mencederai demokrasi dengan menyusupi aksi demonstrasi yang dijamin konstitusi.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea bersama Presiden KSPI Said Iqbal mengecam adanya penyusupan terhadap aksi mahasiswa yang menolak sejumlah rancangan undang-undang hingga membuat ricuh situasi.
“Kami mendukung penuh kebebasan berpendapat, tetapi tidak ditumpangi agenda politik. Penumpang gelap jangan mencoba-coba menyusupi aksi,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea saat konferensi pers di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Selain menjadi organisasi buruh terbesar di Indonesia, KSPSI dan KSPI merupakan organisasi buruh terbesar di ASEAN. Mewakili elemen buruh, mereka menyatakan keprihatinannya terhadap adanya penunggang gelap yang diyakini memiliki tujuan untuk membatalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih, Oktober mendatang.
Andi melanjutkan, buruh mendukung langkah-langkah mahasiswa menyatakan pendapat di muka umum, namun meminta aparat untuk menindak aktor utama yang membuat ricuh dengan menunggangi aksi mahasiswa agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
Andi turut menegaskan bahwa elemen buruh tidak terlibat dalam kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi menjadi ricuh di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Terlebih, terdapat indikasi upaya kericuhan menjadi bagian dari agenda untuk membatalkan pelantikan Presiden.
“Kami menyayangkan, karena isu-isu dari kericuhan ini sudah sangat melebar. Antara lain untuk membatalkan atau menurunkan Jokowi yang menurut kami tidak mendasar sama sekali,” tegasnya.
Presiden KSPI Said Iqbal yang saat pilpres lalu mendukung Prabowo Subianto turut menegaskan bahwa Jokowi sudah terpilih menjadi presiden secara konstitusional dan tidak ada alasan menjatuhkannya.
Untuk itu, Iqbal menekankan agenda buruh Indonesia setelah rangkaian pilpres selesai adalah fokus dalam menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah untuk membentuk tim tripartit dalam merevisi PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3.
“Tidak ada agenda buruh terkait penolakan pemerintahan yang sah apalagi membatalkan pelantikan presiden yang sah. Semua proses politik sudah selesai dan kami menerima hasilnya,” ujarnya.
Iqbal juga menekankan bahwa buruh Indonesia mendukung kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dan mendukung seluruh elemen yang menggunakan jalur tersebut. Namun buruh menolak segala upaya yang bertentangan dengan konstitusi.
“Intinya, persatuan Indonesia bagi kaum buruh di atas segala-galanya dalam bingkai bernegara,” tutur Iqbal.
