0
0
Merdeka.com – Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Purnama Alamsyah mengatakan, revolusi industri 4.0 mampu memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
“UKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. UKM juga menyumbang 99 persen dari seluruh bisnis yang ada, mempekerjakan 89 persen angkatan kerja sektor swasta, dan berkontribusi 57 persen pada produk domestik bruto,” kata Purnama di Jakarta, Kamis (12/12).
Menurutnya, UKM menjadi sumber penting inovasi, dengan hadirnya pasar digital dan layanan online, memungkinkan untuk memberdayakan UKM agar melakukan transaksi dengan cara digital. Dengan begitu, pasar digital mampu menghubungkan pelaku UKM ke pasar yang lebih luas.
Dia menjelaskan, ada 11 faktor yang perlu diperhatikan sebagai penentu kesiapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yakni manusia, kelembagaan, teknologi, infrastruktur, modal keuangan, keamanan siber, litbang dan inovasi, budaya, pasar, struktur industri, serta kepentingan politik dan ekonomi.
“Beberapa upaya yang harus diperhatikan pemerintah adalah meningkatkan konektivitas digital ke seluruh wilayah Indonesia, mendigitalisasi seluruh layanan publik, mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan, literasi digital, dan peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan,” jelasnya.
Antisipasi Pergeseran Lapangan Kerja
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Dudi Hidayat, memaparkan bahwa revolusi industri 4.0 berkembang dengan pesat, yang berdampak signifikan pada berbagai sektor dan jenis pekerjaan. Menurutnya, perubahan yang dibawa revolusi industri 4.0 antara negara berkembang, dan negara maju sangat berbeda.
“Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki realitas ekonomi sendiri serta kondisi sosial dan politik yang berbeda, sehingga perlu solusi yang sesuai dan tepat,” kata Dudi di Jakarta, Kamis (12/12).
Dibalik itu, banyak sektor yang berpeluang untuk diganti oleh robot sehingga berdampak hilangnya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kesiapannya dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur, agar tidak tertinggal.
