0
0
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Perpres tersebut nantinya akan menyederhanakann aturan-aturan mengenai TKA di seluruh kementerian dan lembaga.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP, Okky Asokawati menilai pemerintah tampaknya cukup serius akan mengubah peraturan soal tata cara penggunaan TKA dengan spirit mempermudah masuknya TKA. Menurutnya, argumentasi yang disampaikan soal sulitnya prosedur masuknya TKA ke Indonesia sangat terbuka untuk diperdebatkan.
“Karena baik di UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan maupun Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 justru mengatur prosedur masuknya TKA ke Indonesia. Bilamana ada aturan administrasi, tentu dimaksudkan untuk proteksi tenaga kerja domestik. Spirit ini mestinya juga dipahami pemerintah,” ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Senin (12/3/2018).
Kendati demikian, kata Okky, aspirasi yang muncul di sektor yang relatif baru seperti bergairahnya e-commerce di Tanah Air di satu sisi dan di sisi lain kurangnya SDM di bidang digital juga harus direspons oleh perumus kebijakan. Dia berpendapat, jika hal tersebut yang menjadi landasan rencana perubahan peraturan soal TKA oleh pemerintah tentu dapat dipahami. Meski, pilihan merekrut TKA harus ditempatkan di opsi kedua.
“Opsi pertama dengan tetap memprioritaskan SDM dari Tanah Air baik yang berdomisili di Indonesia maupun WNI yang berdomisili di luar negeri. Pemerintah dapat memanggil anak-anak terbaik negeri ini untuk berkiprah di dalam negeri,” jelasnya.
Atas dasar kebutuhan SDM di sektor-sektor yang relatif baru tersebut, lanjut Okky, pemerintah dapat merumuskan perubahan prosedur masuknya TKA ke Indonesia dengan membuat aturan yang limitatif. Konkretnya, pemerintah dapat mengubah aturan prosedur masuknya TKA ke Tanah Air dengan penyebutan bidang atau sektor yang dimaksud.
“Rumusan limitatif ini untuk memastikan perubahan prosedur masuknya TKA semata-mata untuk memenuhi kebutuhan di sektor-sektor yang memang dari sisi SDM tidak tersedia,” kata model lawas ini.
Dia mengingatkan pemerintah harus hati-hati dalam mengubah aturan soal prosedur masuknya TKA ini. Menurutnya, suara publik yang cukup kritis atas maraknya TKA ke Indonesia harus menjadi perhatian yang seksama.
“Sikap kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan dengan membuat aturan yang limitatif khususnya terkait bidang apa saja yang dipermudah. Ini penting untuk memastikan aturan yang diubah tidak menciderai rasa keadilan publik,” tutup Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini.
