Monthly Archives: January 2020

RUU Cilaka: Pengusaha Diakomodir, Buruh Hanya Kebagian Sosialisasi

Seorang laki-laki berkaos abu-abu dan tas selempang berdiri dan berteriak-teriak di sebuah ruangan. “Apalagi yang mau dilibatkan?” katanya dengan suara keras. Ia juga menunjuk-nunjuk ke bagian depan.

Aksinya segera memicu perhatian puluhan orang yang ada di sana, yang sedang duduk manis. Seorang perempuan dari pengeras suara menenangkan. “Mohon bapak mendengarkan,” katanya.

Orang itu adalah Ilhamsyah, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Ia adalah satu dari 50an perwakilan buruh lintas konfederasi yang hadir dalam sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Lapangan (Cilaka) di aula Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (29/1/2020) pagi.

Dalam acara tersebut hadir Ditjen PHI JSK Kemenaker Haiyani Rumondang, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, dan beberapa perwakilan Kemenkumham. Ilhamsyah menerima surat undangan pada Selasa sore, setelah sebelumnya dibatalkan pekan lalu.

“Sesmenko menjelaskan landasan ekonomi mengapa Omnibus Law [RUU Cilaka] dibutuhkan di tengah seretnya investasi di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Boing ini kepada reporter Tirto, Kamis (30/1/2020) siang.

Susiwijono, kata Ilhamsyah, juga mengatakan penolakan buruh terhadap RUU Cilaka “tidak beralasan”, akan tetapi tak segera mengklarifikasi karena tidak ada waktu luang di tengah kejaran target merampungkan RUU Cilaka.

Setelah pemerintah bicara, giliran perwakilan serikat yang diberikan waktu memberikan tanggapan. Suara mereka satu: RUU Cilaka hanya menguntungkan pengusaha. “Penjelasan kami ini hanya sekadar ditampung,” katanya.

Tak lama kemudian, Susiwijono izin pamit “dengan alasan pimpinannya memanggil”.

Saat itulah Ilhamsyah geram, juga beberapa buruh lain. Ia tak habis pikir sikap pemerintah yang mengundang sosialisasi, tapi malah pergi sebelum acara selesai.

“Dan saya walk out. Ngapain lagi? Buat apa lagi? Kami ingin kasih pelajaran ke mereka. Jangan pandang remeh serikat buruh. Seakan-akan kami akan manut saja dengan sosialisasi dan pergi gitu aja. Dia enggak menghargai sama sekali forum itu,” katanya.

Pertemuan tersebut hanya berlangsung satu jam “dan kebanyakan mereka yang presentasi.

” Ditarik ke belakang, sebelum acara ini pun sikap pemerintah relatif tertutup terhadap pembahasan RUU Cilaka, yang sebenarnya jika sudah disahkan sangat memengaruhi hidup buruh seluruh Indonesia. Ilhamsyah mengatakan saat ini pemerintah sudah punya draf, yang meski mungkin berubah-ubah setiap saat, “buruh tak pernah dilibatkan” dalam pembuatannya.

“Mereka sembunyi-sembunyi. Draf itu akan membikin buruk sistem ketenagakerjaan di Indonesia,” vonis Ilhamsyah.

Karena itulah saat ini para buruh sepakat menolak RUU Cilaka–setidaknya, tak ada yang terang-terangan menyatakan setuju di media massa sebagaimana diklaim Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto. Mereka sudah beberapa kali turun ke jalan, termasuk ke DPR, menyuarakan penolakan ini.

Para buruh menduga banyak hak-hak mereka yang diatur dalam UU 13 Nomor 2003 tentang Ketenagakerjaan akan dihapuskan.

Aspirasi Pemodal

Jika ada yang diserap aspirasinya, itu tak lain adalah pemodal. Hal ini terlihat dari komposisi satuan tugas (satgas) bentukan Airlangga. Satgas beranggotakan 127 orang disebut-sebut untuk menginventarisasi masalah dan memberikan masukan terkait.

Kelompok pengusaha dominan dalam satgas, selain pemerintah dan akademisi, berdasarkan pendataan tim riset Tirto. Satgas ini dikepalai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani. Airlangga menjabat pengarah.

Ada 16 pengurus Kadin nasional maupun daerah yang jadi anggota satgas. Selain itu, sekitar 22 orang anggota satgas tercatat sebagai ketua asosiasi bisnis.

Kadiv Advokasi YLBHI M Isnur pernah berkomentar soal komposisi ini. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa “asosiasi warga… enggak didengarkan sama sekali.

” Satgas pun sangat tertutup. Hal ini pernah diutarakan anggota Ombudsman RI Alamsyah. “Ada yang bertanya, datang ke Ombudsman, ‘ini bagaimana, ya. Saya dikasih draf, masuk ke satgas, tapi saya harus menandatangani disclaimer merahasiakan draf itu,” katanya, Kamis (30/1/2020).

Sesmenko Perekonomian Susiwijono tak menjawab tegas saat ditanya reporter Tirto soal tudingan Ilhamsyah kalau dia tak menghargai perwakilan buruh yang tempo hari datang ke acara sosialisasi. “Sudah saya jelaskan semua kemarin,” kata Susiwijono lewat pesan teks.

Dia juga enggan berpanjang lebar mengapa pemerintah lebih melibatkan pengusaha ketimbang serikat. “Sudah saya jelaskan beberapa kali. Mohon maaf saya sedang perjalanan darat dengan Pak Menko (Airlangga) dari Tanjung Pinang ke Lagoi (Kep. Riau). Sinyalnya agak kurang bagus,” tutupnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kekhawatiran buruh berlebihan. “Buruh sangat tidak dirugikan, sama sekali,” katanya, Rabu (29/1/2020).

Bagi Ilhamsyah, klaim-klaim ringkas ini tak dapat diterima. “Kalau memang untuk kebaikan buruh, harusnya buruh diundang. Itu logika dasar,” pungkasnya.

Kepala BKPM: Tenaga Kerja Perempuan Paling Banyak Digantikan Robot

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, tenaga kerja manusia digantikan oleh robot telah terjadi.

Menurut Bahlil, tenaga kerja yang paling banyak digantikan oleh robot adalah tenaga kerja perempuan.

Namun, tak menutup kemungkinan tenaga kerja laki-laki pun ikut digantikan oleh robot. Hal ini tak lepas dari nilai kemampuan pekerja tersebut serta munculnya teknologi yang terus berkembang.

“Perempuan justru lebih banyak sekarang (digantikan robot). Tapi kalau tidak produktif, skill-nya rendah, maka tidak menutup kemungkinan waktu ke depan, teknologi akan menggantikan kita dan robot-robot itu salah satu yang akan menggantikan itu semua,” katanya di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Dia juga menepis omongan terkait tenaga kerja yang memiliki kemampuan minim akan digantikan oleh robot.

Sebab, setinggi apa pun kemampuan tenaga kerja manusia bila tak mampu berpacu terhadap produktivitas serta teknologi bakal tersingkirkan.

“Kalau skill-nya rendah itu bisa digantikan dengan robot, itu sebenarnya saya bercanda aja, ini kan juga sudah terjadi, mau laki-laki atau perempuan kalau tidak meningkatkan produktivitas yang menggantikan kita semua ini adalah robot. Dan sekarang juga sudah banyak,” ujarnya.

Bahlil pun menjelaskan, realisasi investasi melebihi target tetapi tak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja ini disebabkan skill yang belum mumpuni.

“Pertanyaannya adalah kenapa realisasi investasi kurang lebih Rp 809 triliun, tapi serapan tenaga kerjanya hanya 1 juta lebih. Itu substansinya. Saya katakan kalau dulu belum ada teknologi yang menggantikan tugas manusia, tapi kalau sekarang sudah high teknologi,” katanya.

Sebelumnya, Bahlil mengakui adanya transformasi digital dalam penyerapan tenaga kerja.

Artinya, peran tenaga kerja manusia bakal menurun dan berganti dengan robot.

Hal tersebut terlihat dari realisasi investasi sepanjang 2019 telah mencapai Rp 809,6 triliun. Namun, jumlah tenaga kerja yang terserap hanya berkisar 1.033.835 orang.

Bahlil pun membandingkan penyerapan tenaga kerja tahun 2013 dengan tahun 2019 dan mengaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Dia bilang, 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja sekitar 270.000 pada 2013. Namun, hal itu menyusut drastis pada 2019.

Serikat Buruh Tolak Perubahan Rumus Perhitungan UMP

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat merespons rencana Jokowi mengubah rumus perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ia menolak rencana tersebut karena menilai perubahan rumus menjadi suatu kemunduran.

Pasalnya, perubahan tersebut ia duga akan membuat upah pekerja semakin kecil dibandingkan kalau menggunakan rumus lama.

“Semakin menurunkan, semakin memperkecil, memiskinkan,” ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (31/1).

Bukan hanya itu, Mirah mengatakan jika perubahan rumus tersebut diterapkan berpotensi meningkatkan ketimpangan upah pekerja . Pasalnya, acuan yang digunakan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, acuan tersebut akan membuat upah pekerja berbeda-beda antar daerah karena pertumbuhan ekonomi mereka tidak sama. Kalau tetap diberlakukan ia menilai kebijakan tersebut justru akan memiskinkan buruh daerah.

“(UMP formula baru) Akan lebih murah, karena tidak ada sektor industri, justru itu akan lebih memiskinkan pekerja atau buruh Indonesia ke depannya,” ujarnya.

Mirah juga menyoroti pernyataan pihak Istana Presiden yang menyebut pemberlakuan formula baru hanya untuk pekerja baru. Ia juga menyoroti pernyataan Istana bahwa rumus baru perhitungan upah tidak diterapkan jika pertumbuhan ekonomi daerahnya berkontraksi atau minus.

Menurutnya hal tersebut dapat menimbulkan celah pelanggaran karena tidak ada standar pasti.

“Kalau seperti itu tak ada acuan yang pasti, masuk area abu-abu, bisa dimainkan, bisa sesuka-suka,” tuturnya.

Jokowi berencana mengubah rumus perhitungan UMP. Perubahan akan dituangkan dalam Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan dengan perubahan rumus tersebut nantinya pemerintah akan memasukkan angka pertumbuhan ekonomi daerah untuk menentukan besaran upah minimum.

Ia mengatakan formula baru ini akan berlaku bagi pekerja baru. Artinya, karyawan lama masih akan menggunakan formula sebelumnya yang dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ada formulasi baru, pokoknya satu yang berubah tentang pertumbuhan ekonomi daerah. Itu akan ada, tapi itu hanya berlaku untuk pekerja baru. Bukan pekerja lama,” ucap Fadjroel, Jumat (31/1).

BLK Indramayu Didik 1.314 Orang Calon Tenaga Kerja

INDRAMAYU, AYOBANDUNG.COM — Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu sepanjang 2019 lalu mampu mendidik dan memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada 1.314 orang. Dengan pelatihan tersebut, mereka diharapkan mampu bekerja dan melakukan usaha mandiri.

Dari jumlah peserta sebanyak 1.314 orang itu, yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi mencapai 470 orang atau 35,77 persen telah bekerja di berbagai perusahaan. Sedangkan 465 orang atau 35,39 persen, memilih untuk usaha mandiri (wiraswasta), dan sisanya sebanyak 379 orang atau 28,84 persen, belum bekerja.

Kepala UPTD BLK Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan menjelaskan, untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut, BLK Indramayu menjalankan berbagai program yang bersumber dari APBN sebanyak 68 paket, APBD Provinsi satu paket dan ABBD Kabupaten Indramayu mencapai 12 paket.

Adapun yang bersumber dari APBN, pelatihan yang diberikan berupa las listrik, operator menjahit pakaian dasar, otomotif sepeda motor, computer, AC split, pekerja domestik, dan pemeliharaan berkala kendaraan ringan. Total pesertanya mencapai 1.088 orang.

Sementara yang bersumber dari APBD Provinsi, hanya untuk kejuruan bahasa Jepang dengan peserta 30 orang. Untuk yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu, digunakan untuk kejuruan las listrik, menjahit busana/garmen, cargiver, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, tata rias, dan forklift. Adapun jumlah pesertanya mencapai 196 orang.

”Dengan memberikan pelatihan kompetensi keahlian, kita sangat yakin hal ini dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Indramayu,” tegas Asep, Kamis (30/1).

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Sri Wulaningsih mengatakan, peran dari BLK Indramayu dalam mengurangi angka pengangguran sangat signifikan. Pasalnya, alumni BLK mayoritas telah bekerja atau usaha mandiri.

Wulan menambahkan, dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019), angka pengangguran di Indramayu terus mengalami penurunan. Hal itu dapat dilihat dari data perbandingan pencari kerja (AK/1) dengan data penempatan tenaga kerja selama tiga tahun terakhir.

Penurunan itu sesuai dengan data yang telah diterbitkan BPS tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yakni tahun 2017 ( 8,64%), tahun 2018 ( 8,36%) dan tahun 2019 ( 8,28%).

“Sebagai bahan pembanding, TPT Propinsi Jawa Barat 8,16%. Inshaa Allah tahun depan kita akan upayakan turun lagi sampai sama atau dibawah Propinsi Jawa Barat,” kata Wulan.

Wahai Para Buruh! Perhitungan UMP Bakal Dirombak Lho

Jakarta, CNBC Indonesia – Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa formula Upah Minimum UMP Provinsi (UMP/UMK) akan berubah dalam rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau ‘Cilaka’

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengemukakan formulasi UMP/UMK nantinya akan mengacu pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Formulasi akan dimasukkan dalam Omnibus Law Cilaka. Saat ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dihitung adalah skala nasional.

“Nanti ada pertumbuhan ekonomi daerah. [inflasi] ada ini sendiri, rumusan sendiri. Ada formulasi, tapi nanti disampaikan lagi,” kata Fadjroel, Kamis (31/1/2020).

Fadjroel menjelaskan secara garis besar tidak ada perubahan yang sistem ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cilaka, tak seperti yang disampaikan kalangan buruh beberapa waktu lalu.

“Kalau ketenagakerjaan, nggak berubah. Tidak boleh upah minimum pekerja lebih rendah daripada yang sebelumnya, nggak boleh. Setiap perubahan UU apapun, harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Fadjroe.

Pada PP 78/2015, penetapan upah minimum setiap tahunnya diatur oleh pemerintah dengan menggunakan formulasi penghitungan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Konkretnya, pemerintah menjumlahkan besaran pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional bukan daerah. Misalnya, pada UMP 2019, kala inflasi nasional sebesar 2,88% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,15%, maka kenaikan UMP menjadi 8,03%.

Mendag Minta DPR Restui Ratifikasi Perjanjian Dagang ASEAN-Jepang

Jakarta – Perjanjian dagang ASEAN dan Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership/AJCEP) direvisi. Kini Indonesia sedang melakukan ratifikasi isi amandemen perjanjian tersebut.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan protokol amandemen pertama AJCEP mampu meningkatkan ekspor industri jasa ke Jepang dan ASEAN menjadi US$ 891.830.000 pada 2025.

“Sementara itu tanpa ratifikasi amandemen ini ekspor kita memang tetap naik, tapi cuma US$ 831.570.000. Kontributor utamanya dari industri jasa transportasi, bisnis, dan jasa asuransi,” ungkap Agus saat rapat bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Bukan cuma ekspor, investasi yang masuk ke Indonesia pun akan meningkat dengan adanya perjanjian ini. Setidaknya, Agus memperkirakan investasi akan tumbuh 3-5% di tahun 2024.

“Investasi Jepang juga diperkirakan akan tumbuh hingga 3-5% di tahun 2024. Jumlahnya sekitar US$ 6,25 miliar,” kata Agus.

Agus meminta agar DPR dapat mengizinkan pemerintah untuk meratifikasi amandemen perjanjian ini. Mengingat kenaikan jumlah investasi dan ekspor bagi Indonesia.

“The 1st protocol to amend AJCEP diharapkan segera bisa disahkan dan diimplementasikan mengingat manfaatnya bagi peningkatan ekspor jasa dan jumlah investasi di Indonesia,” kata Agus.

Perjanjian dagang AJCEP sendiri sudah ada sejak tahun 2008. Namun sejak tahun 2011 dan 2012, amandemen perjanjian ini dibahas dan disetujui pada 29 April 2019 lalu di Hanoi.

Hingga kini amandemen AJCEP belum bisa diimplementasikan, pasalnya butuh ratifikasi dari minimal satu negara Asean dan notifikasi dari Jepang. Hingga kini, baru ada Singapura dan Thailand saja yang sudah melakukan ratifikasi.

Meski begitu, DPR sendiri masih belum bisa memberikan persetujuan ratifikasi amandemen AJCEP. Dari rapat yang dilakukan hari ini Komisi VI meminta untuk pembahasan lebih lanjut lewat focus group discussion soal masalah ini.

“Kami meminta agar Kemendag mengkaji secara komprehensif meliputi hal-hal yang menguntungkan dan merugikan dari perjanjian ini. Kemudian, akan dibahas lagi dengan Komisi VI DPR lewat FGD,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih

Rupiah Hari Ini Melemah terhadap Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot pada Kamis (30/1/2020) mengalami pelemahan.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp 13.657 atau melemah 0,17 persen dibandingkan sebelumnya di posisi Rp 13.634 per dollar AS.

Menurut Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim, kondisi global yang terus tak menentu. Hal ini mengharuskan pemerintah dan BI harus memperkuat stabilitas ekonomimya.

“Dengan cara melakukan strategi bauran kebijakan baik moneter maupun yang lainnya bisa meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian dalam negeri sehingga arus modal kembali masuk,” kata Ibrahim.

Di samping itu Bank Indonesia harus kembali menurunkan suku bunga acuan guna untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, agar sesuai dengan target yang di inginkan yakni di 5,1 persen sampai 5,2 persen.

Sebelumnya Bank Indonesia (BI) juga melakukan intervensi di pasar valas dan obligasi untuk perdagangan DNDF yang mana perdagangan tersebut sudah aktif bertransaksi sejak pagi.

“Intervensi bersama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah sore ini belum bisa menguatkan rupiah, yang terpenting pemerintah dan BI sudah melakukan antisipasi dan perlu di apresiasi apa yang di lakukannya,” jelasnya.

Di sisi lain, pelemahan rupiah juga terjadi sebagai dampak dari merebaknya wabah virus corona di China. Hasil riset S&P menunjukkan virus corona akan memangkas pertumbuhan ekonomi China sebesar 1,2 persen.

Ketika perekonomian China memburuk, maka kondisi ekonomi global juga akan turut karena China merupakan negara dengan nilai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS.

Pertumbuhan ekonomi China dapat turun menjadi 5 persen atau bahkan lebih rendah karena wabah koronavirus, mungkin mendorong pembuat kebijakan untuk memperkenalkan langkah-langkah stimulus lebih lanjut,

“Itu akan memberikan pukulan hebat bagi ekonomi lain yang sangat bergantung pada permintaan China,” jelasnya.

Sementara kurs referensi Jisdor Bank Indonesia hari ini juga melemah ke posisi Rp 13.652 per dollar AS dibandingkan kemarin pada 13.634.

Wamenkeu Pastikan Omnibus Law Tak Bikin Pelaku Usaha Puyeng

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, adanya omnibus law akan menyederhanakan 42.000 regulasi yang dipandang menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

“Saya yakin kalian banyak di dunia usaha dan tahu persis salah satu fitur kerja di Indonesia adalah peraturan banyak. Buka usaha saja puyeng. Semua ada aturan dan berjejer dan puyeng sendiri. Dalam rangka kurangi aturan makanya dibuatlah sepasang atau satu set undang-undang yang kita sebut omnibus law,” katanya di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Apalagi aturan pajak, lanjut Suahasil, pastinya tak sedikit yang merasa bingung.

Dengan adanya omnibus law yang akan diserahkan ke DPR RI diharapkan bisa mempermudah dalam kebijakan fiskal salah satunya wacana pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Badan Usaha.

“Terkait urusan pajak, saya yakin kalau saya survei, siapa puyeng urusan pajak pasti semua angkat tangan. Makanya kita mau simpelkan itu. Kita mau turunkan tarif PPh Badan dari 25 ke 20 bertahap,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Surat Presiden (Surpres) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan dan dalam waktu dekat akan segera dikirim ke DPR untuk segeea dibahas.

Surpres merupakan surat pernyataan dari pemerintah yang diwakili presiden dan ditujukan kepada DPR sebagai tanda dimulainya pembahasan suatu RUU agar nantinya disahkan menjadi undang-undang.

“Yang satu (Omnibus Law Perajakan) sudah saya tandatangani. Yang satu belum (Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja),” kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Menko Luhut Soal Omnibus Law: Tak Mungkin Pemerintah Buat UU yang Sakiti Rakyat

Merdeka.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah tidak akan membuat sengsara rakyatnya lewat RUU Omnibus Law. Apalagi Presiden Joko Widodo juga berangkat dari rakyat biasa. Sering bertemu dan berinteraksi dengan rakyatnya.

“Tidak mungkin pemerintah membuat peraturan UU yang akan menyakiti rakyat, itu dijamin pasti tidak,” jelas Menko Luhut di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1).

Selama periode pertama Presiden Joko Widodo, menurutnya, pemerintah banyak ‘belanja masalah’. “Kita selama lima tahun kemarin belajar apa yang jadi masalah,” kata Menko Luhut.

Lalu di periode kedua ini, dibuka dengan solusi dari berbagai masalah lewat dibuatnya omnibus law terhadap berbagai aturan yang tumpang tindih.

Senin Pekan Depan Draf RUU Omnibus Law Diserahkan ke DPR

Selama 8 bulan, pemerintah sudah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi di 2.507 pasal dari 83 undang-undang. Semua diringkas menjadi 174 pasal di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Naskahnya pun sudah jadi dan direncanakan akan dikirim ke parlemen Senin pekan depan. “Baru besok atau Senin itu disampaikan ke parlemen,” kata dia.

Jenderal purnawirawan ini menilai tumpang tindihnya aturan terjadi lantaran tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar kementerian saat proses pembuatan undang-undang. Masing-masing memiliki ego sektoral yang kuat sehingga terjadinya segmentasi.

Hal ini berdampak pada sulitnya mengurus perizinan dan menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

100 Hari Kerja, Jokowi Naikkan Nilai Beasiswa BP Jamsostek

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Jokowi memberikan peningkatan dan penambahan manfaat dari perlindungan BP Jamsostek. Kenaikan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) didapatkan pekerja Indonesia tanpa kenaikan iuran.

Peningkatan dan penambahan manfaat tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82/2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44/2015, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Manfaat lengkap Program JKK yang mengalami peningkatan manfaat meliputi perlindungan risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan di tempat bekerja, serta perjalanan dinas, termasuk bantuan beasiswa bagi anak yang orang tuanya meninggal atau cacat total akibat kecelakaan kerja.

“JKK selama ini hadir dengan manfaat lengkap, di antaranya perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja. Kemudian, santunan kematian sebesar 48x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja,” ujar BP Jamsostek melalui keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Manfaat Tambahan JKK

Rincian penambahan manfaat Program JKK di antaranya adalah biaya transportasi darat dinaikkan dari Rp1 juta menjadi maksimal Rp5 juta. Sementara itu biaya transportasi angkutan laut naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sedangkan angkutan udara dinaikkan menjadi Rp 10 juta dari sebelumnya Rp 2,5 juta.

“Bantuan beasiswa juga merupakan manfaat program JKK yang mendapatkan kenaikan signifikan. Sebelumnya bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp12 juta per anak, menjadi maksimal sebesar Rp174 juta untuk dua orang anak. Sehingga kenaikan manfaat beasiswa BPJamsostek mencapai 1.350 persen,” demikian BP Jamsostek.

Pemerintah juga menambahkan manfaat JKK dengan perawatan di rumah alias home care Rp20 juta per tahun. Peraturan tersebut juga mengatur pemeriksaan diagnostik untuk memastikan pengobatan dilakukan hingga tuntas.

Selain itu, perlindungan program JKM tak luput mendapat atensi khusus dari pemerintah. Total manfaat santunan JKM meningkat 75 persen, dari sebelumnya sebesar Rp24 juta menjadi Rp42 juta.

Dengan rincian, santunan kematian JKM naik dari Rp16,2 juta menjadi Rp20 juta. Santunan berkala meninggal dunia JKM dari Rp6 juta untuk 24 bulan, menjadi Rp12 juta. Terakhir, biaya pemakaman naik dari Rp3 juta menjadi Rp10 juta.

Untuk mengetahui manfaat lengkap dan persyaratan dari program perlindungan BP Jamsostek, dapat diakses melalui www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau cek video https://youtu.be/vQJKeUDPGHE