Monthly Archives: July 2021

  • 0

Masih Dihantam Kampanye Hitam Eropa, Daya Saing Sawit RI Terancam Turun

Category : Uncategorized

Jakarta – Industri sawit Indonesia masih menghadapi hadangan dan kampanye hitam dari Uni Eropa. Hal itu berbuntut daya saing sawit Indonesia merosot.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, fenomena penolakan dan kampanye hitam terhadap komoditas sawit di Indonesia sudah terjadi sejak 1980-an saat produk kehutanan dan perkebunan tengah berkembang.

“Saat ini, kelapa sawit dan kehutanan diserang kampanye hitam karena menggunakan isu yang mengada-ada dan berlebihan. Beragam isu tadi harus diwaspadai karena dapat menekan daya Indonesia di pasar internasional,” ujar Tungkot dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).

Dikatakannya, kampanye hitam produk sawit itu bisa berpengaruh pada turunnya daya saing industri dan komoditas itu sendiri.

“Harus diingat faktor selera masyarakat dan biaya pokok produksi ini menjadi jantung daya saing. Kampanye hitam berupaya menghantam melalui dua faktor tadi,” paparnya.

Menurutnya, pola dan isu kampanye hitam berupaya mempengaruhi perilaku orang supaya tidak lagi menggunakan komoditas alam yang merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia. Kampanye ini membidik negara-negara konsumen seperti di Eropa, Tiongkok, dan India.

Untuk mengubah selera konsumen terhadap sawit misalkan, dikatakan Tungkot, dimunculkan kampanye palm oil free (bebas minyak sawit) di sejumlah produk makanan. Kampanye hitam ini didukung beragam isu yang memojokkan kelapa sawit seperti merusak ekosistem lingkungan, pembakaran secara masif hingga isu eksploitasi masyarakat lokal.

“Memang, jangka pendek dampak kampanye ini belum dirasakan. Akan tetapi secara jangka panjang haruslah diwaspadai karena masyarakat berpotensi meninggalkan produk-produk alam nasional. Kalau produk sudah ditinggalkan, sangat sulit untuk mengajak orang kembali,” ujar Doktor lulusan IPB ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, kampanye negatif ditujukan untuk menekan daya saing Indonesia di pasar internasional. Lantaran, tingginya produktivitas komoditas dalam negeri seperti sawit yang menjadi ancaman bagi industri yang dihasilkan negara-negara di Uni Eropa.

“Sebenarnya, hambatan non tarif ini bagian persaingan dagang. Sawit, misalnya, ini head to head dengan minyak nabati lain di Eropa seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan kanola. Karena, minyak nabati non sawit ini kalah dari segi produktivitas dan harga. Akibatnya sawit terus diganggu dengan kampanye negatif,” jelas Kasan.

Kasan juga memaparkan bahwa kontribusi sawit terhadap ekspor non migas sebesar 13,6% sepanjang 2020. Capaian ini menunjukkan selama pandemi, industri sawit tetap tangguh. Sebab, kelapa sawit menjadi bagian dari bahan baku produk sektor makanan, kebersihan, dan kesehatan.

Saat ini, hambatan utama perdagangan sawit masih berasal dari kebijakan non-tarif terutama di Uni Eropa. Maraknya kampanye negatif ditujukan menekan daya saing sawit. Lantaran, tingginya produktivitas minyak sawit menjadi ancaman bagi minyak nabati yang dihasilkan negara-negara di Uni Eropa.


  • 0

BP Jamsostek Serahkan Data Calon Penerima Subsidi Gaji 2021

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji tahun 2021 kembali digelontorkan pemerintah keada pesertaan aktif BPJS Keternagakerjaan atau BP Jamsostek. Adapun nominal BSU tahun ini sebesar Rp 500.000 untuk dua bulan, yang dibayarkan sekaligus.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU.

“Hari ini, BPJAMSOSTEK menyampaikan sejumlah 1 juta data peserta tahap pertama yang siap untuk disalurkan dana BSU oleh Kemnaker. Kami harapkan proses penyampaian data dapat selesai pada Agustus 2021,” ungkap Anggoro secara virtual, Jumat (30/7/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Anggoro mengingatkan kembali pentingnya perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya di BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini untuk memudahkan penarikan data calon penerima BSU, seingga pekerja bisa mendapatkan bantuan subsisi dari pemerintah.

“Penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk BSU, menunjukkan pentingnya data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang valid. Data kepesertaan BP Jamsostek tersebut merupakan bank data pekerja terbesar di Indonesia,” jelas dia.

Ia mengimbau agar para pekerja bisa langsung mengecek kepesertannya melalui aplikasi BPJSTKU dan tetap menjaga validitas datanya.

“Dengan menjadi peserta BP Jamsostek, pekerja terlindungi dari risiko kerja, dan juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU dan cek di HRD masing-masing,” ungkap dia.


  • 0

Pekerja Bergaji Rp 3,5 Juta Lebih Bisa Dapat Subsidi Upah, Berikut Ketentuannya

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan akan mulai mencairkan bantuan subsidi gaji dengan target kepada 8,7 juta tenaga kerja/buruh.

Bantuan subsidi gaji ini diberikan kepada para pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, bekerja di wilayah PPKM level 3-4, dan memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Namun, Menaker Ida menyatakan, sebagian pekerja atau buruh dengan upah di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 1 juta untuk dua bulan ini.

Menteri Ida memberikan pengecualian kepada pekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta per bulan. Maka persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu Rupiah penuh.

“Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000,” terang Menteri Ida dalam sesi teleconference, Jumat (30/7).

Mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021, terdapat sejumlah daerah di beberapa provinsi yang masuk wilayah PPKM level 3 dan 4 dengan nilai UMP/UMK di atas Rp 3,5 juta.

Rincian Daerah Pengecualian

Berikut daftarnya:

DKI Jakarta:

Batas minimum gaji di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat tidak menggunakan UMK dan mengacu pada UMP DKI Jakarta.

Dengan demikian, UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.416.185 dibulatkan menjadi Rp 4,5 juta.

Banten:
– Kabupaten Tangerang Rp 4,3 juta
– Kabupaten Serang Rp 4,3 juta
– Kota Cilegon Rp 4,4 juta
– Kota Tangerang Selatan Rp 4,3 juta
– Kota Tangerang Rp 4,3 juta
– Kota Serang Rp 3,9 juta

Jawa Barat:
– Kabupaten Bogor Rp 4,3 juta
– Kabupaten Purwakarta Rp 4,2 juta
– Kabupaten Karawang Rp 4,8 juta
– Kabupaten Bekasi Rp 4,8 juta
– Kota Depok 4,4 juta
– Kota Bogor Rp 4,4 juta
– Kota Bekasi Rp 4,8 juta
– Kota Bandung Rp 3,8 juta

Jawa Timur:
– Kabupaten Pasuruan Rp 4,3 juta
– Kabupaten Mojokerto Rp 4,3 juta
– Kabupaten Sidoarjo Rp 4,3 juta
– Kabupaten Gresik Rp 4,3 juta
– Kota Surabaya Rp 4,4 juta

Kepulauan Riau:
– Kota Batam Rp 4,2 juta
– Kabupaten Bintan Rp 3,7 juta

Papua:
– Kabupaten Boven Digoel tidak memiliki UMK dan mengacu pada UMP Papua Rp 3.516.700, dibulatkan menjadi Rp 3,6 juta
– Kota Jayapura Rp 3,7 juta


  • 0

KSPSI Gandeng Polri Suntik Vaksin 10 Ribu Buruh

Category : Uncategorized

RM.id  Rakyat Merdeka – Percepatan vaksinasi bagi masyarakat terus digalakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Kali ini datang dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebagai konfederasi buruh terbesar di Tanah Air bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar vaksinasi Covid-19 gratis untuk ribuan buruh.

Program vaksinasi gratis ini diselenggarakan di Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP TSK SPSI) PT Victory Chingluh, Tangerang, Kamis (29/7).

Hadir langsung di lokasi meninjau jalannya vaksinasi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Dengan tema kegiatan Vaksinasi Presisi Polri Bersinergi dengan DPP KSPSI, Andi Gani menyebut, target sasaran penerima vaksin di Tangerang ini mencapai 10 ribu buruh.

Andi Gani yang juga pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN ini menjelaskan, vaksin gratis ini merupakan komitmen KSPSI dan Polri untuk melindungi buruh dan keluarganya, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas perhatiannya yang luar biasa kepada keselamatan dan kesehatan buruh,” kata Andi Gani, Kamis (29/7).

Andi Gani menegaskan, vaksin menjadi bagian penting untuk dilakukan kepada buruh. Karena, untuk terus membangkitkan semangat kerja di masa pandemi Covid-19, buruh harus senatiasa dalam keadaaan sehat tak terinfeksi Corona.

Dia berharap vaksinasi gratis yang dilakukan untuk buruh mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. “Khususnya bagi buruh dan keluarganya sehingga Indonesia dapat segera terbebas dari pandemi dan perekonomian kembali pulih,” ucapnya.

Di sela-sela peninjauan, Andi Gani mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan Presiden Jokowi yang telah menjalin kerja sama dengan buruh dalam pelaksanaan program vaksinasi gratis ini. Program vaksinasi ini, kata Andi Gani, akan dilanjutkan ke beberapa daerah terutama di kawasan industri seperti Bekasi, Bandung, Batam, dan lainnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengakselerasi percepatan vaksinasi khususnya untuk buruh. Karena, perusahaan yang berorientasi ekspor tetap diberikan kesempatan untuk melakukan produksi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Vaksinasi untuk buruh harus dilakukan agar mereka bisa bekerja optimal sehingga pertumbuhan ekonomi makin baik,” ujarnya.

Kapolri mengapresiasi sinergi yang dilakukan bersama KSPSI ini. Diharapkan buruh akan memiliki tingkat kekebalan yang tinggi terhadap serangan virus Covid-19. Tak lupa, ia juga berpesan kepada setiap buruh yang telah divaksin untuk tetap mengetatkan protokol kesehatan. “Setelah vaksin, buruh harus tetap jaga protokol kesehatan,” sarannya.


  • 0

Vaksinasi Presisi POLRI Bersinergi dengan DPP KSPSI

Category : Uncategorized

TANGGERANG.  Acara kegiatan Vaksinasi Presisi POLRI Bersinergi dengan DPP KSPSI dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 di PUK SP TSK SPSI PT Victory Chingluh yang dihadiri oleh Bapak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Negara Repuplik Indonesia dan Bapak Andi Gani Nena Wea Presiden KSPSI.


  • 0

Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan

Category : Uncategorized

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan, sejak 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menggulirkan empat program sektor ketenagakerjaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pertama, kata dia, adalah program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada 12,2 juta orang. Kemudian program Kartu Prakerja yang menyasar 5,5 juta orang.

“Ketiga itu program Bantuan Produktif Usaha Mikro yang mencapai 12 juta orang. Keempat adalah program Padat Karya di kementerian atau lembaga yang menyasar 2,6 juta orang,” teranga Ida melalui keterangan pers resmi, dikutip Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Ida menjelaskan, keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemenaker sebagai pelaksana PEN yang selalu berupaya keras untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

“Kemenaker telah banyak meluncurkan program penanganan pandemi, yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training yang mencapai 121.000 orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11.000 tenaga kerja, serta kompetensi yang mencapai 750.000 orang,” paparnya.

Program lainnya, lanjut dia, adalah jaring pengaman perluasan kesempatan kerja, seperti program wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang mencapai 322.000 orang.

Tak ketinggalan, Kemenaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di tengah pandemi dengan menempatkan 948.000 orang di dalam maupun luar negeri.

“Jika ditotal, upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta. Melebihi penduduk usia kerja terdampak Covid-19 yang menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 29,12 juta orang,” terang dia.

Ida menjelaskan, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam memberikan izin investasi. Hal ini dilakukan guna memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

Selain itu, langkah tersebut juga dimaksudkan agar investasi yang dilakukan bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah.

“Serta bisa memberikan kontribusi, maksimal bagi pembangunan, termasuk salah satunya penyerapan tenaga kerja,” ujar dia.

Lebih lanjut, Ida mengatakan, pemerintah tengah pula menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan investasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, utamanya dalam pelaksanaan yang melibatkan berbagai kementerian atau lembaga.

“Misalnya program pembangunan daerah pariwisata super prioritas. Kemenaker melalui balai latihan kerja (BLK) terlibat dalam penegmbangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada,” terangnya.

Matangkan kebijakan BSU

Dalam kesempatan yang sama, Ida menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah, seperti subsidi gaji atau upah dan BSU bagi pekerja atau buruh pada 2021.

Menurut dia, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi dampak pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan, khususnya selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7/2021) malam, diharapkan para buruh atau pekerja bisa terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Itu sekaligus untuk membantu pekerja atau buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja. Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi bisa kita tekan,” tuturnya.


  • 0

Kemenaker Nonaktifkan Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan menonaktifkan permohonan Proses Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PRTKA) untuk bekerja di Indonesia selama permberlakuan PPKM Darurat.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ketetapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia, termasuk pekerja asing yang sebagai bagian dari proyek strategis nasional.

Perluasan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Haryanto mengatakan, pemerintah mengambil kebijakan ini setelah melalui pengkajian dan mendengar respon dan masukan dari masyarakat.

“Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kemenaker mengambil langkah menonaktifkan permohonan pengesahan RPTKA untuk pilihan lokasi pengambilan visa di luar negeri (offshore), dan untuk sementara Kemnaker tidak mengirimkan pengesahan RPTKA ke Ditjen Imigrasi untuk TKA yang masih berada di luar negeri,” ungkap Haryanto kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Haryanto mengungkapkan, kebijakan pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentunya merupakan hasil evaluasi Pemerintah terhadap perkembangan dan dinamika yang ada terkait Covid-19 beserta dampak-dampaknya.

Dia bilang, kebijakan ini juga diambil pemerintah setelah melalui pengkajian dan mendengar respon dan masukan dari masyarakat.

Ia berharap, kebijakan ini akan turut membantu menekan penyebaran Covid-19, dan juga mengurangi dampak-dampak turunannya.

“Semoga kebijakan ini akan turut membantu menekan penyebaran Covid-19, dan juga mengurangi dampak turunannya, dan sejalan dengan kebijakan Kemnaker,” tegas Haryanto.


  • 0

Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini

Category : Uncategorized

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau kepada industri kreatif agar terus mengupayakan tiga hal dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Pertama, sebut dia, memanfaatkan teknologi dan informasi. Pelaku industri kreatif dituntut adaptif dalam mengembangkan dan menyalurkan karya-karyanya melalui pemanfaatan teknologi dan informasi.

“Sikap adaptif terhadap perubahan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi akan memegang peranan penting bagi masa depan industri kreatif,” ucap Ida, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber pada acara podcast yang diadakan oleh lembaga pelatihan di industri kreatif Vokraf secara virtual, Kamis (22/7/2021).

Upaya kedua, kata Ida industri kreatif harus berkolaborasi. Menurut Ida, kolaborasi merupakan salah satu cara paling populer untuk saat ini.

Dalam skema kolaborasi, antarpelaku industri kreatif dapat berbagi ide dan sumber daya yang dimiliki guna memperkuat karya kreativitas masing-masing.

Terakhir, imbuh Ida, pelaku industri kreatif harus mampu meningkatkan kompetensi dan memanfaatkan fleksibilitas. Sebab, sifat kreatif dan inovatif akan muncul jika memiliki kompetensi dan keterampilan.

“Oleh karenanya, kompetensi dan keterampilan pelaku industri kreatif harus terus diasah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ida menegaskan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pukulan bagi perekonomian dan dunia ketenagakerjaan Indonesia, termasuk sektor industri kreatif.

Kendati demikian, ia meyakini, industri kreatif akan mampu menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dengan cara-cara yang kreatif.

“Bukan industri kreatif namanya kalau tidak bisa menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dengan cara-cara yang kreatif,” ujar Ida.

Lebih lanjut ia mengatakan, industri kreatif memiliki masa depan yang sangat cerah. Pasalnya, kreativitas menjadi salah satu skill yang paling dibutuhkan pada pekerjaan masa depan.

Menurut Ida, hal itu dapat diketahui dari kajian berbagai lembaga dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dalam kajian tersebut telah diperkirakan bahwa di era revolusi industri 4.0 akan banyak tumbuh pekerjaan-pekerjaan dan skill baru. Utamanya berkaitan dengan teknologi informasi dan industri kreatif.

“Jadi saya yakin ketika perekonomian semakin pulih dari pandemi, sektor ekonomi kreatif akan kembali booming dan tumbuh dengan pesat di masa yang akan datang,” imbuh Ida.


  • 0

Pemerintah Disarankan Hanya Beri Bantuan Subsidi Gaji ke Pekerja ini

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyarankan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan kepada pekerja yang memang terdampak. Seperti pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan dan dipotong upahnya. Bukan peserta yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Menurut saya, atas rencana pemberian BSU ini, ada beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu pertama, seharusnya Pemerintah meberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak seperti pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan dipotong upahnya,” kata Timboel dalam tulisannya, Jumat (23/).

Dia menjelaskan, jika Pemerintah memberikan BSU Kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya peserta tersebut masih mendapatkan upah dari pengusaha.

“Mengapa memberikan bantuan kepada yang masih menerima upah, sementara banyak pekerja yang diPHK, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya. Saya kira Pemerintah harus adil kepada pekerja yang benar-benar terdampak,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan lebih baik yang diberikan BSU adalah peserta yang nonaktif. Nonaktif berarti tidak bayar iuran lagi, yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi.

Menurutnya, jika pekerja yang masih mendapat upah diberikan BSU maka dana tersebut kemungkinan disimpan di tabungan sehingga tidak dibelanjakan. Sementara bila diberikan kepada pekerja yang terdampak maka akan dibelanjakan.

“Dengan dibelanjakan maka akan mendukung konsumsi masyarakat secara agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Kedua, mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya secara proaktif menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang terdampak.

“Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Selanjutnya

Ketiga, pemerintah juga seharusnya bisa memberitahukan kepada seluruh masyarakat pekerja yang memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya sehingga mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU.

“Tentunya akan dicek kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima BSU. Hal ini dilakukan di Program Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri, yang tentunya akan dicek kebenarannya,” katanya.

Tentunya dengan mendatangi perusahaan atau mendapat laporan dari pekerja yang terdampak, Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengupdate data pekerja di Sisnaker sehingga ke depan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki data pekerja, tidak lagi hanya berharap dari data BPJS Ketenagakerjaan.

“Keempat, saya berharap Pemerintah memberikan BSU tidak hanya kepada pekerja formal yang terdampak tetapi juga kepada pekerja informal, seperti pekerja di mall-mall yang saat PPKM ditutup dan mereka tidak bisa bekerja. Tentunya dengan tidak bekerja maka upahnya akan dipotong atau malah tidak dibayarkan karena upah harian,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah bisa mendapatkan data penyewa di mal-mal sehingga bisa mendapatkan data pekerja di sana. Demikian juga dengan toko-toko yang ditutup karena PPKM Darurat sehingga pekerjanya dirumahkan, ini juga harus menjadi sasaran BSU. Termasuk juga pekerja online seperti ojek online, dan sebagainya yang memang terdampak PPKM Darurat tersebut.

Kelima, terkait dengan proses pemberian BSU yang disalurkan melalui nomor rekening, bila memang pekerja yang terdampak dan ditetapkan sebagai penerima BSU tidak memiliki nomor rekening, sebaiknya Pemerintah memiliki alternatif menyalurkannya via Kantor Pos dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

“Saya berharap Pemerintah bisa lebih adil dalam memberikan BSU Ini sehingga BSU benar-benar tepat sasaran dan akan membantu pekerja yang terdampak atas adanya PPKM darurat,” pungkasnya.


  • 0

PPKM Darurat Diperpanjang, Kadin Salurkan Bantuan 35.000 Ton Beras

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Pengusaha Peduli NKRI di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia (KADIN) menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menyalurkan donasi 35.000 ton beras bagi 7 juta kepala keluarga yang terdampak pandemi covid-19. Selain beras, Kadin juga memberi bantuan konsentrator oksigen hingga obat-obatan.

“Donasi yang dialokasikan guna pengadaan bantuan sekitar 35.000 ton beras bagi 7 juta kepala keluarga, konsentrator oksigen, aktivasi sentra vaksin, serta penyaluran obat-obatan yang masih sulit diperoleh pasien Covid-19,” kata Koordinator Pengusaha Peduli NKRI, G. Sulistiyanto, dalam Kickoff penyerahan beras secara simbolis di Tzu Chi Center, Jakarta, Jumat (23/7).

Hal ini dilakukan seiring keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna memutus rantai penularan virus yang kembali meningkat.

Dia menjelaskan tujuan donasi ini sama seperti saat inisiatif Pengusaha Peduli NKRI bermula Maret tahun lalu, yakni solidaritas dan kepedulian kalangan usaha atas masyarakat yang terdampak pandemi, memperkuat apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia.

“Ini berharap, secara bertahap nilai donasi akan meningkat sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang akan terbantu,” ujarnya.

Adapun inisiatif Pengusaha Peduli NKRI yang bermula Maret tahun 2020, berhasil menggalang dana lebih dari Rp 660 miliar dalam wujud bahan pangan untuk masyarakat, beserta peralatan kesehatan seperti ventilator, alat pelindung diri, peralatan uji cepat, dan masker bagi para tenaga kesehatan dan fasilitas medis melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Bantuan telah tersebar ke 358 institusi dan 1.080 rumah sakit serta puskesmas di Jabodetabek, dan 26 provinsi lain di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Pembina Yayasan Buddha Tzu Chi Cabang Sinar Mas yang juga Ketua Umum Eka Tjipta Foundation, Hong Tjhin, mengatakan penyaluran donasi ini akan melibatkan para relawan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di berbagai wilayah, dengan dukungan aparat TNI-Polri.

“Bantuan beras adalah kelanjutan dari penyaluran yang berlangsung sejak Perayaan Imlek Nasional bulan Februari silam hingga kini. Karena pandemi harus dihadapi dengan kesatuan hati dan kebersamaan semua pihak,” pungkas Hong Tjin.

Dana Bantuan Terkumpul Hingga Rp 660 Miliar

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengapresiasi upaya Pengusaha Peduli NKRI yang menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam menyalurkan donasi 35.000 ton beras bagi 7 juta untuk kepala keluarga yang terdampak pandemi covid-19.

“Saya selaku Ketua umum Kadin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pengusaha peduli NKRI dan Yayasan Buddha Tzu Chi yang kembali menggalang donasi sebagai lanjutan yang dilakukan Maret tahun lalu,” kata Arsjad dalam Kickoff penyerahan beras secara simbolis di Tzu Chi Center, Jakarta, Jumat (23/7).

Menurutnya, sangat penting untuk menjaga solidaritas dan kepedulian kepada sesama, meskipun sektor usaha juga tengah berupaya bertahan dari imbas pandemi covid-19.

Secara rinci Arsjad menyebutkan perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam donasi ini, diantaranya Sinar Mas, Agung Sedayu Group, PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Barito Pacific Tbk, PT Intisumber Bajasakti, First Resources Ltd., Putera Sampoerna Foundation.

Kemudian, PT Sampoerna Agro Tbk., Panin Group, Triputra Group, KPN Corp, Gan Konsulindo, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Permata Hijau Group, PT Samudra Marine Indonesia serta PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

“Dukungan ini merupakan pernyataan sikap pelaku usaha ‘Perang Melawan Pandemi’. Saya berharap bantuan selain dapat memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi pandemi juga turut menggugah perusahaan lain untuk turut bergabung,” ujarnya.