Monthly Archives: September 2021

  • 0

Kemnaker Sudah Salurkan Bantuan Subsidi Gaji Rp4,9 Triliun per Hari ini

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi pekerja atau buruh 2021. Evaluasi dilakukan terkait data penerima BSU, mekanisme penyaluran, kendala, dan kemungkinan perluasan cakupan wilayah penerima, serta percepatan penyaluran BSU 2021.

“Evaluasi ini penting untuk meningkatkan prosentase penerima BSU tahun 2021 dan meningkatkan kualitas program BSU,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Jakarta, Jumat (24/9).

Dirjen Indah mengatakan, sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, penyaluran BSU tahun 2021 ini, Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat rekening HIMBARA. Sehingga pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening HIMBARA, akan dibukakan rekening baru secara kolektif (burekol).

Indah menegaskan, total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJSTK sebanyak 7.748.630 calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU telah disalurkan sebanyak 4.911.200 orang penerima.

“Total dana yang telah disalurkan hingga saat ini per-24 September, sebesar Rp4.911.200.000.000 (Rp4,9 Triliun), yang terdiri dari rekening existing Bank Himbara dan burekol,” ujarnya.

Selanjutnya

Ditegaskan Indah Anggoro Putri, dalam penyaluran BSU melalui rekening Himbara selama ini, juga ditemukan berbagai permasalahan. Yakni komunikasi antar Bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron telah mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.

“Kedua, terbatasnya sumber daya Bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif,” katanya.

Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA. Keempat, kurangnya diseminasi Bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme penyaluran BSU.

Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi kriteria penerima BSU. “Keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS TK Pusat dengan kantor cabang dan BPJS TK dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU,” ujar Dirjen Indah.

Dirjen Indah menambahkan, seluruh permasalahan yang dievaluasi berasal dari pengaduan masyarakat ke PHI melalui media sosial maupun pesan jaringan pribadi. “Tim PHI berpandangan pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian serius untuk ditindaklanjuti,” katanya.


  • 0

SP Rokok Tembakau Jatim Fokus Lindungi Buruh & Tak Setuju Recana Kenaikan Cukai

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Ketua Pengurus Daerah Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Jawa Tumur, Purnomo menegaskan bahwa pihaknya tidak mencampuri soal simplifikasi tier cukai. Pihaknya fokus pada perlindungan kepentingan buruh dan penolakan kenaikan cukai. Soal kebijakan simplifikasi diserahkan kepada pemerintah Pusat.

“Kami tidak mencampuri urusan simplifikasi penarikan cukai. Kami fokus pada penolakan kenaikan cukai dan perlindungan kepentingan buruh. Soal simplifikasi kami serahkan kepada pemerintah Pusat. Serikat pekerja RTMM Jawa Timur fokus melindungi tenaga kerja. Tupoksi FSP RTMM SPSI Jawa Timur adalah perlindungan terhadap anggota atau buruh. Sehingga terkait pengaturan simplifikasi tier cukai kami menyerahkannya kepada pemerintah pusat,” ujar Ketua PD FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo kepada pers, kemarin di Surabaya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan cukai rokok. Karena hal tersebut karena dapat mengancam nasib ribuan bahkan jutaan buruh rokok dan tembakau. Pada berita yang sama, Purnomo juga meminta pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan khususnya PP No. 109/ 2012.

Di berita tersebut juga disebutkan, Ketua PD FSP RTMM Jawa Timur, meminta pemerintah tidak memberlakukan simplifikasi tier cukai. Namun untuk kasus simplifikasi cukai terdapat kesalahpahaman.

Akibat kesalahpahaman tersebut, pihak PD FSP RTMM SPSI Jawa Timur sempat berkirim surat nomor 425 /ADM/13.G/PD.RTMM/IX/2021 kepada kawan kawan pers lewat kantor persnya masing-masing untuk menjelaskan kesalahpahaman penafsiran soal simplifikasi tier cukai tersebut..

“Dengan dimuatnya statement kami ini, maka surat kami No 425 /ADM/13.G/PD.RTMM/IX/2021 kami cabut, dan kami anggap selesai. Selanjutnya, kami berharap Kerjasama antara kawan kawan wartawan pers dan media massa dengan PD FSPRTMM Jawa Timur dapat terus ditingkatkan,” papar Ketua PD FSP RTMM SPSI Jawa Timur Purnomo.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PD FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo juga menjelaskan pihaknya sudah berkirim surat kepada Presiden RI yang disampaikan melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Surat tersebut antara lain meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok. Pemerintah juga diminta tidak merevisi PP 109/2012.


  • 0

Gabung Program Kartu Prakerja, Lembaga Kita Kompeten Beri Sertifikasi Masuk Industri

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Program Kartu Prakerja membuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan. Salah satunya lembaga pelatihan Kita Kompeten yang berlokasi di Kalimantan. Lembaga Kita Kompeten memberikan pelatihan kepada peserta Kartu Prakerja di bidang industrial.

Secara khusus, lembaga ini memberikan sertifikasi yang menjadi syarat untuk bekerja di sektor industri. Salah satunya sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang penting untuk bekerja di industri minyak dan pertambangan.

“Kita Kompeten memberikan pelatihan terkait sektor industrial, khususnya sertifikasi yang menjadi syarat untuk bekerja,” kata Founder Kita Kompeten Ilham Rahmanto, Jakarta, Jumat (24/9).

Tidak berhenti pada pemberian pelatihan, mereka juga membantu peserta untuk mendapatkan pekerjaan atau mengikuti ujian kompetensi berikutnya yang diakui Badan Nasional Sertifikat Profesi. Bantuan tersebut dalam bentuk pendampingan, subsidi, juga permodalan.

Sebagai solusi untuk peserta Kartu Prakerja yang mengalami kendala akses internet, tersedia Rumah Prakerja Kita Kompeten. Rumah Prakerja ini sudah hadir di Kalimantan, Sulawesi dan Timika.

“Ada Rumah Prakerja kami di beberapa wilayah Kalimantan, Sulawesi, juga Timika. Karena kita tahu, ada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi, koneksi, atau paket data. Di rumah tersebut, kita sediakan wifi, petugas yang membantu, juga fasilitas penunjang kenyamanan,” tutur Ilham.

Program Unik

Menanggapi itu, Pengamat Ekonomi CORE, Yusuf Rendy Manilet menilai Kartu Prakerja merupakan program unik. Program ini awalnya didesain bukan untuk pandemi, melainkan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun saat ini, telah menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster perlindungan sosial. Program ini juga menyediakan pilihan kelas pelatihan yang sangat beragam sehingga dinilai inklusif.

Menurut Rendy, Kartu Prakerja bisa menjadi bantalan sementara di masa pandemi karena peserta mendapatkan pelatihan kompetensi serta insentif yang dapat meningkatkan daya beli.

“Berkat pandemi, masyarakat jadi tahu tentang keberadaan Kartu Prakerja untuk peningkatan keterampilan. Program ini sangat berpotensi menjadi acuan dan pilar pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, serta menjadi sarana inkubasi mendukung upaya pemerintah dalam mencetak wirausaha,” ujarnya.


  • 0

Jokowi Jangan Sampai Salah Pilih Soal Moratorium Sawit, Taruhannya Luar Biasa

Category : Uncategorized

InfoSAWIT, JAKARTA – Inpres Moratorium Sawit habis masa berlakunya sejak 19 September 2021. Agar tata kelola sawit semakin terjamin, Presiden Joko Widodo perlu melanjutkan beleid ini.

Direktur Program SPOS Indonesia, Irfan Bakhtiar mengatakan, moratorium masih diperlukan agar pemerintah menuntaskan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dengan melanjutkan moratorium, pemerintah juga perlu segera memastikan upaya yang luar biasa untuk menyelesaikan hal itu.

“Kita masih perlu moratorium jilid II. Kalau tidak dilanjutkan, negara dan petani justru akan mengalami banyak kerugian,” tutur Irfan dalam acara diskusi panel dengan tema Moratorium Sawit : Apa Setelah Tenggat  3 Tahun? Diskusi secara daring ini diadakan oleh Yayasan Kehati bekerjasama dengan Katadata dan Penguatan Kelapa Sawit Berkelanjutan (SPOS) Indonesia, seperti dalam keterangan resmi pada Jumat (24/9/2021).

Kata Irfan, saat ini, masih ada persoalan terkait lahan perkebunan sawit di kawasan hutan yang belum tuntas. Dari 3,4 juta hektar (ha) kebuh sawit di kawasan hutan, baru sekitar 600 ribu-an hektar perkebunan perusahaan yang sudah mengajukan pelepasan. Hingga saat ini, belum ada langkah penyelesaian terhadap pelanggaran ataupun keterlanjuran yang terjadi.

“Kebun sawit rakyat di kawasan hutan juga masih sangat minim yang teridentifikasi. Langkah penyelesaian yang diharapkan melalui reformasi agraria juga belum dilakukan. Pendataan data kebun sawit, terutama sawit rakyat, belum terkonsolidasi dengan baik antar instansi pemerintah,” kata dia.

Masih kata Irfan, saat ini, data yang dihimpun SPOS Indonesia, menunjukkan kebun sawit rakyat yang sudah ber-STDB baru 28 ribu ha. Meleset dari klaim 40% dari total tutupan sawit (6,7 juta hektar). Sedangkan dari sisi produksi, kata dia, upaya peningkatan produktivitas masih jauh dari harapan. Peremajaan sawit baru terealisasi kurang lebih 63 ribu hektar.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit atau dikenal sebagai moratorium sawit ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 September 2018. “Setelah Inpres berakhir 19 September 2021, pemerintah belum menentukan sikap apa-apa. Apakah dihentikan atau melanjutkan moratorium,” kata dia.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan menyusun kembali langkah-langkah untuk menata sawit.

Secara marathon, dengan instansi kementerian lainnya, KLHK terus mengidentifikasi berapa banyak kebuh kelapa sawit yang merambah ke dalam kawasan hutan. “Usulan-usulan untuk mempercepat penataan sawit sudah kami ajukan ke presiden dan masih menunggu tanggapan dari bapak presiden,” kata Ruandha dalam kesempatan yang sama.

KLHK juga telah menyusun berbagai bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, seluas 3,37 juta hektare (ha) lahan sawit berada dalam kawasan hutan dan baru sekitar 700 ribu ha yang telah selesai diproses penyelesaiannya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono mengungkapkan, luas tutupan sawit di Indonesia sebesar 16.38 juta ha. Dari luasan itu yang sangat menarik dikupas dan jadi problem klasik adalah sawit yang ada di kawasan hutan seluas 3,3 juta ha. “Distribusi sawit terluas ada di Sumatra dan Kalimantan sedangkan ke wilayah Indonesia timur baru beberapa,” kata Kasdi.

“Langkah moratorium ini akan sangat berdampak pada peremajaan sawit. Selama moratorium, tidak boleh ada ekspansi lahan untuk sawit. Kami harus berfokus pada peremajaan sawit di lahan yang sudah ada,” Kasdi menambahkan.

Menurut dia, salah satu agenda presiden adalah menetapkan replanting atau peremajaan 500.000 ha sawit dalam tiga tahun. Pahala Sibuea, Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) mendukung kelanjutan morarotium sawit. Moratorium dirasakan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemitraan petani sawit. “Hal itu justru memberi kepastian bagi perusahaan untuk menata kemitraan yang berkelanjuan dengan petani swadaya,” kata Pahala. 


  • 0

Matahari Tutup Toko, Bagaimana Nasib Karyawannya?

Category : Uncategorized

Jakarta – PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) melakukan penutupan gerai di sejumlah wilayah. Misalnya di Bogor, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Perusahaan Matahari Department Store, Miranti Hadisusilo mengungkapkan jika tidak ada pemutusan hubungan kerja pada para pegawainya.

“Karyawan kami alihkan ke gerai-gerai terdekat. Tidak ada yang di-PHK,” kata dia saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (23/9/2021).

Dia mengatakan sejak awal tahun sampai hari ini manajemen sudah menutup 4 gerainya. Penutupan tersebut sejalan dengan rencana perusahaan menutup beberapa gerai yang performanya kurang memuaskan.

“Ini sejalan dengan rencana perseroan sebelumnya yang akan menutup gerai-gerai yang under performed,” tambahnya.

Informasi penutupan gerai Matahari di Bogor sebelumnya tersiar melalui akun Twitter @txtdaribogor. Akun tersebut mem-posting kabar tersebut kemarin Selasa (21/9/2021).

“Tidak lagi bersinar, matahari taman topi resmi tutup,” cuit akun tersebut sambil menampilkan unggahan foto pengumuman penutupan gerai Matahari SM Bogor.


  • 0

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan vaksinasi Covid-19 gratis untuk para buruh.

Kali ini, vaksinasi Covid-19 massal untuk para buruh digelar di Pimpinan Unit Kerja KSPSI PT Agarindo Bogatama, Tangerang, Banten, Rabu (22/9/2021).

Kegiatan ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan KSPSI bersama Polri setelah sebelumnya juga melakukan kegiatan serupa di PT Victory Chingluh Tangerang, PT Kahatex Sumedang, Purwakarta dan lainnya. Total vaksinasi Covid-19 yang sudah dilakukan kepada para buruh di lima lokasi tersebut berjumlah 40.000 vaksin.

“Terima kasih kepada Kapolri yang memiliki perhatian sangat besar terhadap buruh Indonesia. Vaksin Presisi ini diharapkan agar dalam bekerja buruh tidak lagi was-was terpapar virus Corona,” ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Andi Gani mengatakan, percepatan vaksinasi Covid-19 di kalangan buruh membuat perlahan kepercayaan diri industri bisa bangkit.

Menurutnya, buruh memegang peranan penting dalam roda ekonomi dan kemajuan ekonomi nasional.

Untuk itu, perlindungan kesehatan pekerja diperlukan agar tercipta produktivitas yang baik, sehingga dapat serta menjaga perekonomian bangsa di masa pandemi Covid-19.

Dia menambahkan, pemberian vaksin ini akan menciptakan herd immunity di kalangan buruh. Namun, ia tetap meminta kepada para buruh menjaga protokol kesehatan.

“Kami selalu ingatkan bahwa meskipun sudah divaksin tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara konsisten,” kata dia.

Dirinya juga memastikan program vaksinasi Covid-19 ini akan terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar para buruh terlindungi dari penularan virus Corona.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto menyampaikan, program percepatan vaksinasi Covid-19 di wilayahnya ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Banten.

“Keberhasilan percepatan program vaksinasi ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergitas dengan semua komponen masyarakat termasuk kalangan buruh. Apalagi saat ini Polda Banten dalam program vaksinasi ini menargetkan 19.500 orang per hari. Ini membutuhkan dukungan semua pihak termasuk buruh,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2021/09/22/210000426/gandeng-polri-kspsi-lakukan-vaksinasi-covid-19-untuk-40.000-buruh.
Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Akhdi Martin Pratama

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L


  • 0

Kurs Rupiah Ditutup Melemah Jelang Pengumuman Hasil Rapat The Fed

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Nilai tukar atau kurs Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore ditutup melemah jelang pengumuman hasil rapat bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed).

Rupiah ditutup melemah 5 poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.243 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.238 per USD.

“Investor menantikan pengumuman kebijakan The Fed terkait tanda-tanda kapan bank sentral akan mulai mengurangi program pembelian obligasi besar-besaran,” kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Rabu (22/9).

Investor tampak mengesampingkan kekhawatiran terhadap potensi gagal bayar Evergrande Group dan mengalihkan perhatian ke hasil pertemuan The Fed dini hari nanti. Fokus pasar akan tertuju ke proyeksi ekonomi dan petunjuk tentang kapan dan bagaimana bank sentral AS akan memangkas program stimulus besar-besaran.

Dari domestik, jumlah kasus harian Covid-19 pada Selasa (21/9) bertambah 3.263 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 4,2 juta kasus.

Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar Covid-19 mencapai 171 kasus sehingga totalnya mencapai 140.805 kasus.

Sementara itu, jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 6.581 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif Covid-19 mencapai 55.936 kasus.

Vaksinasi

Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 80,41 juta orang dan vaksin dosis kedua 45,85 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.

Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.243 per USD. Sepanjang hari, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.239 per USD hingga Rp14.255 per USD.

Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu melemah ke posisi Rp14.249 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.244 per USD.


  • 0

Kantongi Sertifikat ISCC & RSPO, PTPN V Raup Rp168 Miliar dari Penjualan CPO Premium

Category : Uncategorized

Merdeka.com – PT Perkebunan Nusantara V atau PTPN V meraup Rp168,8 miliar dari premi penjualan crude palm oil dan palm kernel oil dengan harga premium. Sebab, perusahaan pelat merah itu telah mengantongi dua sertifikasi internasional sekaligus, yakni International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) serta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Senior Executive Vice President PTPN V, Rurianto mengatakan, anak usaha Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut merupakan perusahaan perkebunan milik negara pertama yang mengantongi sertifikasi standar Eropa ISCC, sejak 2018 silam. Saat ini, 70 persen unit pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun PTPN V telah mengantongi sertifikasi berstandar Uni Eropa tersebut.

“Begitu kita juga telah memiliki RSPO yang mencapai 75 persen dari seluruh unit. Untuk diketahui, baik ISCC maupun RSPO memberikan keuntungan berupa harga premium untuk produk PTPN V. Sejak 2019, perusahaan mendapat keuntungan harga premium mencapai Rp168,8 miliar atau rata-rata Rp61 miliar pertahun,” katanya, Rabu (22/9).

Menurut Ruri, saat ini 8 dari 12 PKS serta 10 unit kebun PTPN V yang telah mengantongi sertifikasi ISCC. Di antaranya adalah Tandun, Rokan, Lubuk Dalam, Terantam, Tanjung Medan, Sungai Pagar, Intan, dan Tapung.

Sementara, 4 PKS dan unit kebun lainnya diperkirakan segera mengantongi sertifikasi yang mampu memberikan kontribusi tambahan harga USD10 hingga USD15 per ton CPO tersebut pada 2023 mendatang. “Tahun depan kita akan kembali melakukan proses sertifikasi. InsyaAllah 2023 seluruhnya rampung dan 100 persen tersertifikasi ISCC,” ujarnya.

Ruri menjelaskan, langkah untuk mendapatkan ISCC diharapkan makin realistis menyusul pembangunan empat pembangkit tenaga biogas (PTBg) Cofiring di empat PKS PTPN V direncanakan rampung hingga 2021 ini. Keberadaan empat PTBg tersebut akan melengkapi dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) yang telah berdiri sebelumnya.

Penuhi Sejumlah Kriteria

Dia menjelaskan untuk meraih sertifikasi ISCC harus memenuhi sejumlah kriteria. Paling utama adalah kadar gas rumah kaca (GRK) yang harus berada di bawah ambang batas 1.000 CO2Eq. “Dengan adanya PTBg maka pabrik PTPN V terbantu karena gas metan yang dilepaskan ke udara dimanfaatkan menjadi sumber energi,” jelasnya.

Target yang ditetapkan untuk RSPO justru lebih cepat. Ruri mengatakan hingga saat ini 9 PKS dan 1 pabrik Palm Kernel Oil (PKO) mengantongi sertifikasi. Saat ini, proses penilaian dan di 3 PKS dan kebun lainnya masih berlangsung. Dia menargetkan pada 2022 mendatang seluruh unit PTPN V akan tersertifikasi RSPO.

“Kami berkomitmen untuk terus menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan produksi perkebunan sawit. Sertifikasi ISCC dan RSPO ini menunjukkan bahwa produk yang kami hasilkan telah memenuhi standar energi terbarukan Uni Eropa (UE Renewable Energy Directive), serta komitmen kami sebagai produsen CPO yang bertanggung jawab terhadap lingkungan,” jelas Ruri.

PTPN V merupakan perusahaan perkebunan sawit milik negara yang beroperasi di Riau dengan total luas lahan inti mencapai 86.000 hektare serta memproduksi 500.000 ton/tahun telah mengaplikasikan standar sawit berkelanjutan berupa Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable Sustainable Palm Oil dan ISCC untuk menembus ekspor sawit ke Eropa.


  • 0

Alami Krisis Likuiditas, Evergrande Sampai Utang ke Karyawan

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberitaan mengenai krisis yang dialami oleh perusahaan properti raksasa asal China, Evergrande, menjadi perhatian banyak pihak.

Pasalnya, krisis keuangan Evergrande dikhawatirkan bisa merembet dan berdampak pada perekonomian global.

Saat ini, total utang Evergrande mencapai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.260 triliun (kurs Rp 14.200).

Utang Evergrande tersebut yang harus dibayarkan kepada pemilik rumah dan apartemen yang belum rampung dibangun hingga investor bahkan karyawan yang membeli produk wealth management perusahaan.

Dilansir dari The New York Times, Selasa (21/9/2021), di awal tahun ini, ketika Evergrande Group membutuhkan dana untuk membayar utang, mereka pun mengajukan dua pilihan sulit kepada karyawan, yakni bagi siapa saja yang ingin bonus tahunannya cair, harus memberikan pinjaman jangka pendek kepada perusahaan.

Akibat ancaman untuk memberikan utang atau tak mendapatkan bonus, karyawan Evergrande pun harus meminjam dana kepada rekan atau keluarga mereka.

Hingga akhirnya bulan ini, Evergrande tiba-tiba tak membayarkan kewajiban utang yang mereka pinjam kepada karyawan, yang telah dibentuk menjadi investasi dengan bunga tinggi.

Kini, ratusan karyawan Evergrande bersama dengan pembeli rumah meminta uang mereka kembali dan melakukan aksi unjuk rasa di kantor cabang perusahaan di China. Evergrande sebelumnya merupakan salah satu pengembang properti terbesar di China. Saat ini,

Evergrande Group memiliki julukan sebagai perusahaan dengan utang terbesar di negara itu.

Tak hanya kepada kreditur, Evergrande juga memiliki kewajiban utang yang harus dibayarkan kepada pemasok serta investor asing.

Saat ini, perusahaan tengah dihadapkan pada gugatan yang diajukan oleh pihak kreditor. Harga saham Evergrande pun telah anjlok hingga lebih dari 80 persen bila dibandingkan dengan awal tahun.

Regulator khawatir, bila perusahaan sebesar Evergrande mengalami kolaps, maka bakal memberikan gejolak pada sistem keuangan China.

Namun demikian hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pemerintah China bakal melakukan bail out atau penyelamatan Evergrande.

Evergrande diperkirakan memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada 1,6 juta pembeli apartemen dan berutang kepada puluhan ribu karyawannya.

Saat ini sudah mulai berhembus rumor di internet mengenai kemungkinan Evergrande bakal bangkrut pada bulan ini.

Karyawan Evergrande, Jin cheng, mengaku telah merogoh koceknya sebesar 62.000 dollar AS dan disalurkan melalui Evergrande Wealth, lini bisnis investasi perusahaan tersebut sesuai dengan permintaan dari atasannya.

Ia pun mengatakan, pegawai Fangchebao, platform online untuk penjualan real estate dan kendaraan Evergrande, diminta untuk melakukan investasi bulanan lewat Evergrande Wealth.

Konsultan untuk Evergrande Wealth, Liu Yunting pun mengakui, sebanyak 70 persen hingga 80 persen karyawan Evergrande di seluruh China diminta untuk merogoh kantong pribadi mereka untuk membantu operasional perusahaan.

Pernyataan tersebut diberikan kepada Perusahaan Penyiaran Onlien Anhui, sebuah kantor berita milik pemerintah China.

Namun demikian, laporan tersebut kemudian dihapus dari laman Anhui. Hingga saat ini, jumlah uang yang digalang Evergrande dari karyawan masih tak jelas.

Karyawan Evergrande diminta untuk melakukan investasi dalam jumlah tertentu untuk membeli produk investasi dari Evergrande Wealth. Bila mereka menolak melakukan hal itu, maka kinerja dan bonus bakal dipangkas.

Dalam wawancaranya dengan Anhui Liu mengatakan, investasi yang dilakukan oleh karyawan tersebut merupakan bagian dari pendanaan rantai pasok yang bisa membuat Evergrande membayar uang kepada pemasok mereka.

“Karena kami karyawan harus memenuhi kuota, maka kami meminta rekan dan keluarga untuk berinvestasi juga,” ujar Liu.

Liu mengatakan, orang tua dan mertuanya berinvestasi sebesar 200.000 dollar AS dan dirinya sendiri sebesar 75.000 melalui produk investasi Evergrande Wealth.

Sebelum aksi unjuk rasa terjadi pekan lalu, Evergrande telah mendapatkan sorotan pemerintah China.

Akhir bulan lalu, para petingginya dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan regulator.

Pejabat dari pengawas perbankan dan asuransi terkemuka China mengatakan kepada para eksekutif menyelesaikan utang perusahaan yang menggelembung untuk menjaga stabilitas pasar keuangan Beijing.

Kekhawatiran terbesar bagi pihak berwenang adalah masih banyak pembangunan Evergrande yang belum selesai.

Perusahaan saat ini memiliki hampir 800 pembangunan yang sedang berlangsung di lebih dari 200 kota di seluruh China.


  • 0

Pabrik Baru Krakatau Steel Bakal Pasok Baja untuk Industri Mobil Listrik

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KS), Silmy Karim menyebut bahwa pabrik baru lembaran baja panas (Hot Strip Mill 2) siap memasok baja berkualitas untuk pasar otomotif, termasuk untuk pengembangan industri mobil listrik nasional.

“Produk HRC (baja lembaran panas) dari HSM (Hot Strip Mill 2) nantinya akan diutamakan untuk mengisi pangsa pasar otomotif yang membutuhkan kualitas baja terbaik. Hal ini seiring dengan rencana Indonesia untuk menjadi salah satu pusat produksi mobil listrik dunia,” kata Silmy Karim saat peresmian pabrik Hot Strip Mill 2 oleh Presiden Joko Widodo di Cilegon, Banten, Selasa (21/9).

Silmy mengatakan, pabrik HSM 2 selesai dibangun pada Mei 2021 dengan investasi senilai Rp7,5 triliun di atas lahan 25 hektare. Dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun, pabrik ini akan menambah total kapasitas produksi KS menjadi 3,9 juta ton per tahun.

“Pabrik ini pertama di Indonesia dengan produk HRC ketebalan 1,4 milimeter,” ujarnya.

Selain meningkatkan kapasitas produksi nasional, pabrik ini juga akan mengerek daya saing produk baja Indonesia. Hal itu karena pabrik HSM 2 dapat memangkas biaya operasional hingga 25 persen. Selain itu, pabrik ini juga menerapkan teknologi otomasi 4.0 sehingga baja yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

Daya saing baja yang lebih tinggi dan harga yang efisein diharapkan akan mendorong penyerapan produk dalam negeri sehingga akan mengurangi impor baja dan pada akhirnya menghemat devisa nasional.

Kurangi Impor

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan produksi baja dari pabrik baru HMS 2 milik KS dapat mengurangi impor baja sehingga akan menghemat devisa nasional hingga Rp29 triliun per tahun.

Presiden juga meminta KS dapat meningkatkan kapasitas produksi HSM 2 dari 1,5 juta ton per tahun menjadi 4 juta ton pada tahun-tahun berikutnya.

“Dengan beroperasinya pabrik ini kita akan dapat memenuhi baja dalam negeri, jadi tak ada lagi impor-impor yang kita lakukan. Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia, sehingga kita harapkan nanti dapat menghemat devisa Rp29 triliun per tahun, ini angka yang sangat besar sekali,” kata Presiden Jokowi.