0
0
JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa gerakan buruh tidak memiliki agenda untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebaliknya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyatakan akan mengawal pemerintahan Prabowo hingga 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Gani di hadapan wartawan di depan Gedung UOB, Jakarta, Kamis (24/9/2026), setelah aksi damai buruh yang berlangsung di kawasan Jalan Sudirman–MH Thamrin.
Andi Gani mengatakan, dukungan dan pengawalan terhadap pemerintahan yang sah merupakan komitmen dari KBPBI. Ia menegaskan bahwa aksi buruh yang mengkritisi kebijakan pemerintah tidak dapat dimaknai sebagai upaya menggulingkan pemerintahan.
“Kami juga menegaskan, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, saya ulang sekali lagi, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) yang mayoritas 90% kekuatan buruh di Indonesia, akan mendukung, menjaga Presiden Prabowo Subianto sampai 2029,” kata Andi Gani.
Menurut Andi Gani, pemerintahan yang sah dan konstitusional tidak seharusnya diganggu di tengah jalan karena dapat berdampak terhadap kehidupan demokrasi. Ia juga membantah adanya tudingan bahwa dirinya bersama pimpinan buruh berencana menjatuhkan Presiden Prabowo.
“Jadi kalau ada hoaks Andi Gani bersama pimpinan buruh akan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, kami nyatakan berita bohong,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun aksi yang digelar melibatkan massa dalam jumlah besar, penyampaian aspirasi pada 24 September berlangsung secara damai.
“Sekali lagi, kami tegaskan berita itu hoaks. Walaupun kami turun dengan besar, nyatanya hari ini damai, tidak seperti berita-berita lainnya,” ujar Andi Gani.
Aksi Buruh Bawa 11 Tuntutan
Aksi yang digelar KBPBI di kawasan Sudirman–Thamrin tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi buruh terkait pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Liputan6.com melaporkan, massa mulai berdatangan ke lokasi sekitar pukul 13.00 WIB. Peserta aksi menggunakan mobil komando, berjalan kaki, dan sebagian mengendarai sepeda motor.
Dalam aksi tersebut, Andi Gani menyampaikan bahwa perwakilan KBPBI telah diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan untuk menyampaikan aspirasi buruh.
Ia menyebut KBPBI terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi yang menurut keterangannya mewakili sekitar 90 persen kekuatan gerakan buruh nasional.
Aksi berlangsung hingga sekitar pukul 13.45 WIB sebelum massa membubarkan diri dan kembali ke wilayah masing-masing.
11 Aspirasi Buruh
Sebanyak 11 tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut, yaitu:
- Mewujudkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh.
- Menjamin kepastian kerja dan menghentikan eksploitasi sistem outsourcing serta pekerja kontrak, termasuk mencegah penyalahgunaan pemagangan.
- Menjamin hak buruh memperoleh upah yang layak dan bermartabat serta menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.
- Menjamin perlindungan pekerja platform, termasuk pekerja media, pengemudi ojek online, dan pekerja yang terdampak transisi iklim.
- Menjamin hak pesangon bagi buruh.
- Memperkuat serikat pekerja.
- Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.
- Memberikan sanksi dan menegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
- Menjamin perlindungan buruh perempuan, termasuk hak cuti haid tanpa kewajiban menyertakan surat dokter.
- Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan.
- Menjalankan program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan kembali (reskilling) bagi buruh Indonesia.
Kritik Kebijakan, Bukan Menjatuhkan Pemerintahan
Pernyataan Andi Gani menempatkan aksi 24 September sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan, khususnya pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Dengan demikian, kritik dan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut diarahkan pada substansi kebijakan ketenagakerjaan, sementara Andi Gani menyatakan bahwa KSPSI dan KBPBI tetap berkomitmen menjaga pemerintahan Presiden Prabowo hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Aksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa serikat pekerja menggunakan ruang demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah mengenai agenda perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
