0
0
Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi dunia industri nasional. Menurutnya, ratusan ribu pekerja berpotensi terdampak apabila berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri tidak segera diselesaikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Gani usai menghadiri rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6). Ia menilai pertemuan tersebut berlangsung efektif dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons persoalan ketenagakerjaan yang berkembang.
Menurut Andi Gani, salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam rapat adalah persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi aktivitas produksi sejumlah perusahaan dan berdampak pada keberlangsungan lapangan kerja.
“Potensi PHK ada di depan mata. Karena itu kami meminta pemerintah bergerak cepat agar tidak terjadi gelombang PHK yang lebih besar,” ujar Andi Gani.
Meski demikian, Andi Gani menyampaikan optimisme bahwa pemerintah tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia meyakini koordinasi antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan organisasi pekerja akan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas PHK sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengantisipasi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. Menurutnya, keberadaan satgas tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas hubungan industrial.
Selain membahas ancaman PHK, rapat juga menyoroti kondisi sejumlah perusahaan yang mengalami tekanan akibat perlambatan usaha dan kebijakan produksi di sektor strategis. Kondisi tersebut telah memunculkan kekhawatiran di kalangan pekerja mengenai kelangsungan pekerjaan mereka.
Andi Gani menegaskan bahwa KSPSI akan terus mengawal perkembangan situasi dan memperjuangkan kepentingan pekerja melalui dialog dengan pemerintah maupun dunia usaha. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan solusi yang menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
“Kami percaya pemerintah akan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan pekerja tetap terlindungi dan industri tetap dapat berjalan,” tutupnya.
