0
0
Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa sekitar 55 ribu buruh di Kabupaten Bekasi terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam waktu dekat. Ancaman tersebut dipicu oleh melonjaknya harga gas industri yang membebani operasional perusahaan-perusahaan manufaktur.
Peringatan itu disampaikan Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI 2026 di Jakarta, Selasa (23/6). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta pemerintah dan DPR untuk segera mengambil langkah cepat guna mencegah gelombang PHK yang lebih luas.
Menurut Andi Gani, kondisi industri keramik di Bekasi saat ini berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut dua perusahaan besar telah menghentikan operasional, sementara perusahaan lainnya diperkirakan akan menyusul apabila persoalan harga gas tidak segera diselesaikan.
“Situasi ini sangat berbahaya. Dalam waktu maksimal sepuluh hari ke depan, sekitar 55 ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan,” ujar Andi Gani.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga gas industri telah menyebabkan biaya produksi melonjak drastis. Harga gas yang sebelumnya berada di kisaran US$6 per MMBTU kini mencapai sekitar US$23 per MMBTU, sehingga banyak perusahaan kesulitan mempertahankan kegiatan produksinya.
Andi Gani mengungkapkan, perusahaan-perusahaan di sektor keramik menjadi yang pertama merasakan dampak kondisi tersebut. Namun, jika tidak ada intervensi pemerintah, ancaman serupa diperkirakan akan meluas ke sektor industri lain yang bergantung pada gas sebagai sumber energi utama, termasuk industri tekstil dan manufaktur lainnya.
Sebelumnya, kata Andi Gani, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan yang dapat menstabilkan harga gas industri agar perusahaan tetap mampu beroperasi dan tidak melakukan PHK massal.
Dalam kesempatan itu, Andi Gani juga meminta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membantu mempercepat penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah. Menurutnya, langkah cepat sangat dibutuhkan agar dunia usaha tetap berjalan dan puluhan ribu pekerja dapat mempertahankan mata pencahariannya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harga gas industri bukan hanya menyangkut keberlangsungan perusahaan, tetapi juga perlindungan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bergerak cepat sebelum ancaman PHK benar-benar terjadi dalam skala besar.
