0
0
Jakarta, 24 Juli 2026 – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) meresmikan Sekretariat Bersama sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi gerakan buruh nasional dalam mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Peresmian tersebut menjadi tonggak penting bagi persatuan gerakan buruh Indonesia sekaligus memperkuat sinergi antarorganisasi pekerja dalam memperjuangkan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan.
Peresmian Sekretariat Bersama dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., para pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja, serta jajaran pengurus Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi atas bersatunya berbagai organisasi buruh dalam satu wadah perjuangan dan berharap sinergi tersebut mampu memperkuat perlindungan serta kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus Presidium KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa Sekretariat Bersama merupakan simbol persatuan gerakan buruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan sekretariat ini akan menjadi pusat koordinasi perjuangan dalam mengawal penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mampu memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Andi Gani mengungkapkan bahwa tim perumus KBPBI telah menyelesaikan penyusunan draf usulan RUU Ketenagakerjaan setelah melalui pembahasan intensif selama lima hari. Draf tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk partisipasi aktif gerakan buruh dalam proses pembentukan regulasi nasional. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan hasil konsolidasi yang mewakili sekitar 90 persen kekuatan gerakan buruh Indonesia, yang kini berhimpun dalam koalisi yang terdiri dari 17 konfederasi dan 157 federasi serikat pekerja.
Menurut Andi Gani, pembentukan Sekretariat Bersama bukan hanya untuk mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi wadah koordinasi dalam menyikapi berbagai isu strategis ketenagakerjaan lainnya. Melalui sekretariat tersebut, seluruh konfederasi diharapkan dapat memperkuat komunikasi, menyusun langkah perjuangan bersama, serta mengedepankan dialog konstruktif dengan pemerintah dan DPR dalam setiap proses penyusunan kebijakan.
Kapolri dalam kesempatan itu juga menegaskan komitmen Desk Ketenagakerjaan Polri untuk terus memberikan pelayanan, pendampingan, mediasi, dan penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan. Ia berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sehingga berbagai sengketa hubungan industrial dapat diselesaikan secara cepat, adil, dan bermartabat.
Peresmian Sekretariat Bersama KBPBI menjadi momentum bersejarah bagi gerakan buruh Indonesia. Dengan semangat persatuan, kolaborasi, dan dialog sosial, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia optimistis mampu mengawal lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil, memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja, menjaga keberlangsungan dunia usaha, serta mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan di Indonesia.
