Monthly Archives: April 2018

  • 0

Hari Kartini, Kemenkes Ingatkan Hak Cuti Pekerja Perempuan

Category : Uncategorized

Jakarta – Bekerja kini tak hanya menjadi pilihan bagi pria saja, kini banyak perempuan juga sudah merambah dunia pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sekitar 38,75 persen perempuan di Indonesia bekerja, baik sebagai pekerja formal maupun informal.

Mengingat setiap pekerjaan memiliki risiko tersendiri, kesehatan kerja menjadi suatu hal yang sangat vital. Apalagi pada perempuan yang merupakan pencetak generasi penerus bangsa.

“Pekerja perempuan secara khusus harus tahu mengenai kesehatan dan jam kerja mereka terbatas. Ada banyak masalah kesehatan yang terjadi jika pekerja perempuan tidak memerhatikan kesehatan,” ujar Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, drg Kartini Rustandi, MKes di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Baca juga: Ini Pelanggaran yang Sering Terjadi pada Perempuan di Tempat Kerja

Secara kodrati, lanjutnya, perempuan pasti akan mengalami masa haid, hamil dan menyusui. drg Kartini menegaskan bahwa ketiga hal ini perlu diperhatikan oleh para employer atau perusahaan, yang telah diatur lewat cuti.

Pekerja perempuan mempunyai hak-hak cuti khusus yang bisa ia dapatkan selama bekerja, yaitu cuti haid, cuti hamil, dan kesempatan menyusui. Hak menyusui bisa didapatkan dengan mengadakan ruang khusus laktasi atau menyusui di masing-masing kantor.

Sedangkan cuti hamil berbeda-beda sesuai regulasi perusahaan. Cuti hamil, lanjut drg Kartini, biasanya dimulai 1,5 bulan sebelum melahirkan hingga 3 bulan setelah melahirkan.

Cuti haid sendiri telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa pekerja perempuan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu menstruasi.

Namun drg Kartini menyayangkan bahwa hingga kini masih ada yang takut untuk mengajukan cuti haid karena takut tidak dikabulkan adau gaji tahunan mereka terpotong.

“Kita sendiri kadang-kadang tidak menghargai diri kita sendiri, khususnya para perempuan. Perempuan juga yang terkadang mengexcuse dirinya untuk lembur, ‘nggak apa-apa deh saya lembur sampai malam’, padahal ada saat kita harus mengatakan ‘badan saya tidak memungkinkan’, karena biasanya tubuh kita ada warningnya,” tuturnya.

Baca juga: Pemotor Wanita Difabel Ini Touring untuk Bagikan Semangat Kartini

Ia mengimbau para perempuan untuk berani karena memang hal tersebut dibutuhkan oleh tubuh perempuan. Tiap haid berbeda-beda, ada yang tidak merasakan sakit namun bahkan ada juga yang merasakan sakit yang amat sangat hingga mengganggu aktivitas.

“Kami juga sudah menyurati PERDOKI (Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia), kalau ada yang butuh cuti haid, ya kabulkan,” katanya.

Untuk itu, Kemenkes bekerja sama dengan tiga kementerian lain, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).

Program ini dibuat untuk keselamatan para pekerja perempuan dalam menjaga anaknya dan melakukan kegiatan keekonomian untuk keluarga.

Program GP2SP merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat maupun pengusaha untuk menggalang kesadaran dan peran guna meningkatkan kepedulian dalam upaya memperbaiki kesehatan pekerja perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

“Keberanian dari diri perempuan dan cara menghargai juga penting.Karena kadang perempuan menyepelekan hal yang menjadi kebutuhannya sendiri,” tandas drg Kartini.


  • 0

  • 0

  • 0

Pertemuan KBPP Karawang Dengan Kadisnaker Jabar Hari Ini Deadclock

Category : Uncategorized

BANDUNG, MediaGaruda.co.id – Pertemuan para tokoh serikat pekerja (SP)dan serikat buruh (SB)yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP)Kabupaten Karawang dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)Provinsi Jawa Barat dan jajaran di Bandung, pada Selasa (17/4)siang.

Untuk membicarakan upah minimum sektoral kabupaten(UMSK)2018 Karawang, tidak menghasilkan kesepakatan alias deadclok.

“Karena rapat siang ini tidak ada titik temu, maka kita akan lanjutkan perjuangan UMSK 2018 Kabupaten Karawang dengan melakukan aksi demo pada hari Jum”at tanggal 20 April 2018 ke Disnaker Provinsi Jawa Barat,”kata Ferri Nurzali, yang juga Ketua DPC K-SPSI Kabupaten Karawang yang juga Pangkornas SP KEP SPSI kepada MediaGaruda.co.id Selasa (17/4)sore.

Sebagaimana diketahui akibat tidak adanya kesepakatan UMSK 2018 ditingkat Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab)antara unsur SP/SB dan unsur Apindo Kabupaten Karawang beberapa hari lalu.

Maka pada hari ini KBPP sebagai wadah koalisi buruh perjuangan Karawang diundang oleh Kepala Dinas Disnaker Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Berkaitan rekomendasi UMSK 2018 Kabupaten Karawang yang dikembalikan oleh Depeprov Jawa Barat dan hasil pertemuannya hari ini ternyata nihil dan terjadi deadclok. (MG 06)


  • 0

STUDIUM GENERALE ; Sinergitas Apindo & Serikat Pekerja dan Perguruan Tinggi.

Category : Uncategorized

PUTRAINDONEWS.COM

TANGSEL | Selasa, 10 April 2018 Program Studi PMI menyelenggarakan kuliah umum yang mengangkat tema SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA/BURUH BERBASIS PEMBERDAYAAN. Acara dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FIDKOM Suparto, M.Ed., Ph,D. Pada kesempatan tersebut pimpinan fakultas menyambut baik pelaksanaan studium general yang mendatangkan para pembicara yaitu Muhammad Hafidz (Praktisi Hukum Ketenagakerjaan), Thohirudin, S.T., M.M (APINDO Kota Tangsel) dan Taufik Machdum (LP3 TSK SPSI PT Pratama Abadi Industri).

Kegiatan kuliah ini akan membuka wawasan berpikir mahasiswa yang biasanya hanya mendengarkan teori di kelas dari para dosen. Dengan kehadiran para praktisi ini diharapkan mahasiswa dapat melihat fakta di lapangan persoalan buruh/tenaga kerja terkait sistem perlindungan sosial/jaminan sosial yang mereka terima sebagai hak yang diatur dalam konstitusi UUD 1945. Mahasiswa sebagai pelaku perubahan (agen of change) diharapkan peka terhadap persoalan buruh dan bersama melakukan pendampingan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja. Ujar Wati Nilamsari, M. Si. Kajur PMI

Muhammad Hafidz memaparkan bahwa Pemberian perlindungan sosial setiap pekerja/buruh kewajiban Negara. Perlindungan sosial atau jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi, jaminan kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Pensiun (JP). Perlindungan sosial atau jaminan sosial yang telah disebutkan diatas bertujuan untuk memberikan ketenangan pekerja/buruh. Adapun penyimpangan terhadap belum atau tidak diikut sertakannya pekerja oleh pengusaha atau pemberi kerja menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Walaupun ada sangsi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja dalam mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya ke badan penyelenggara jaminan sosial, akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi sangsi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas perlindungan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh, Ucapnya

Thohirudin dari APINDO Kota Tangsel memaparkan lebih jauh tentang implementasi jaminan sosial di perusahaan. Latar belakang Jaminan Sosial menurut Tohirudin disangga lima pilar pembangunan Organisasi ; 1. Structure development, 2. People development, 3. Culture development, 4. System development, 5. Technology development.

Impact BPJS Terhadap Pemberdayaan dimana kehadiran BPJS membantu menciptakan ketenangan bekerja, tetapi menimbulkan efek negatif yaitu terjadinya penurunan motivasi, karena penurunan kualitas fasilitas kesehatan yang diterimanya. Dan cenderung terjadinya peningkatan jumlah izin tidak masuk kerja. Kehadiran BPJS jaminan pensiun menjadi sebuah kebanggaan pekerja. Klaim JAMKES Peserta Program JKN per 1 April 2018 sebanyak 195.170.283 sedangkan fasilitas kesehatan JKN sebanyak 26. 983. Secara overall jaminan sosial tenaga kerja sudah mampu melengkapi mesin motivasi (comben) untuk menggerakkan pekerja agar mengupayakan kontribusi terbaiknya.

Sementara itu Taufik Machdum dari unsur serikat pekerja PUK PT Pratama Abadi Industri menyampaikan tentang program Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan (LP3) yang melakukan pelatihan-pelatihan bagi pekerja, pemuda, masyarakat umum berupa pelatihan kursus menjahit untuk masyarakat umum gratis, pelatihan pembuatan produk dari limbah, juga aktif mengikuti pameran tingkat nasional.

Persoalan jaminan sosial bagi tenaga kerja memang merupakan kewajiban pemerintah, namun demikian pihak perusahaan sebagai pemberi kerja juga diharapkan memberikan jaminan sosial yang memadai bagi buruh agar tercipta ketenangan dan kondusivitas perusahaan dalam menjalankan usahanya. Upaya yang dilakukan oleh pemeritah maupun pihak perusahaan tampaknya belum dapat mengatasi persoalan ketenagakerjaan.

Untuk itu skema jaminan sosial berbasis tenaga kerja melaui program pemberdayaan merupakan bentuk kepedulian pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan penyelesaian persoalan buruh/tenaga kerja secara komperhensif memang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun buruh sendiri sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan buruh/pekerja mengalami peningkatan Pungkasnya. (**)


  • 0

Buruh Karawang Mulai Demo Demi UMSK 2018

Category : Uncategorized

KARAWANG, MediaGaruda.Co.Id – Ratusan buruh Kabupaten Karawang dari berbagai pabrik, pada Rabu(11/4)siang ini mulai aksi demo turun ke jalan.

Para buruh itu dengan berbagai kendaraan bermotor, tampak mulai keluar pabrik. Tujuannya demo untuk mengawal rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB)Karawang dari unsur Serikat Pekerjab(SP)dan Serikat Buruh (SB) yang hari ini berunding dengan unsur APINDO Kabupaten Karawang.

Untuk mensepakati berapa angka UMSK 2018 Kabupaten Karawang.

”Mohon doanya buruh Kabupaten Karawang mulai bergoyang demi UMSK 2018 Kabupaten Karawang,”ungkap Ferri Ketua DPC K-SPSI Kabupaten Karawang kepada MediaGaruda.co.id, melaui telepon seluler Rabu,(11/4)siang ini.

Sebagaimana diketahui berdasarkan kesepakatan SP/SB bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, bahwa UMSK 2018, di 26 Kota dan Kabupaten se Provinsi Jawa Barat sudah harus disepakati SP/SB dan APINDO Kota dan Kabupaten masing-masing wilayah paling lambat hari Kamis(12/4).

Dan jika sampai waktu yang ditentukannyakni tanggal 12 April 2018, ternyata DEPEKAB unsur SP/SB dan unsur APINDO Kota/Kabupaten di 26 Kota dan Kabupaten se Provinsi Jawa Barat, ternyata belum juga mensepakat angka UMSK 2018.

Maka Kota atau Kabupaten itu dianggap tertinggal dan UMSK 2018 nya, tidak bisa dimasukkan atau dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawab Barat dan SK UMSK 2018 Gubernur Jawa Barat. (MG / 06)


  • 0

Kesal Uji PP Pengupahan Selalu Tidak Diterima MA, MK Menangkan Buruh

Category : Uncategorized

Jakarta | “Mahkamah Agung tidak lagi bisa berlindung dibalik Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Karena sejak hari ini, perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, tidak bisa lagi dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan undang-undang yang menjadi batu ujinya sedang di uji di Mahkamah Konstitusi”, papar Abda Khair Mufti, Selasa (20/3) sesaat setelah sidang pengucapan Putusan dalam Perkara No. 93/PUU-XV/2017.

“Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sepanjang mengenai kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mngikat, sepanjang tidak dimaknai, Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”, tegas Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan.

Abda yang ditemui buruhonline.com menceritakan asal muasal diri dan kedua kawannya mengajukan permohonan pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ia kesal, karena Mahkamah Agung selalu menyatakan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, selalu dinyatakan Mahkamah Agung tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Dirinya mencontohkan 3 (tiga) permohonan uji materi PP Pengupahan di tahun 2015 dan 2017 yang diajukan oleh 3 Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia, selalu diputus tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum yang menyatakan batu uji undang-undang yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sedang di-uji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga pengujian PP Pengupahan wajib dihentikan.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan: Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra, sependapat dengan Para Pemohon yang terdiri dari Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim, mengenai sepanjang kalimat “dihentikan” bukan berarti harus diputus oleh MA, tetapi ditunda pemeriksaannya. “Bahwa oleh karena sumber ketidakpastian hukum tersebut adalah keberadaan kata dihentikan, maka beralasan hukum untuk menyatakan kata tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi ditunda pemeriksaannya”, ujar Saldi.

Pada sisi lain, MK menilai, apabila ada permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yang undang-undang menjadi batu ujinya sedang di uji di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung menunda pemeriksaannya hingga Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang yang dijadikan batu uji dalam menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. (Haf)


  • 0

  • 0

Jokowi Setujui Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Category : Uncategorized

JAKARTA – Pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing, dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Seperti dilansir laman resmi Setkab, Kamis (5/4/2018) dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. “TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri,” bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama. Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat tentang alasan penggunaan TKA, jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA; dan, penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

“Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan: pemegang saham yang menjabat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA; pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing; atau TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah,” bunyi Pasal 10 ayat (1) Perpres ini.

Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut Perpres ini, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Selanjutnya, pengesahan RPTKA akan diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Ditegaskan dalam Perpres ini, bahwa Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA menyampaikan data calon TKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang meliputi: nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor diterbitkan; nama, jabatan, dan jangka waktu bekerja; pernyataan penjaminan dari pemberi kerja TKA dan ijazah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikasi kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA.

“Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan notifikasi penerimaan data calon TKA sebagaimana dimaksud kepada Pemberi Kerja TKA paling lambat 2 (dua) hari kerja dengan tembusan Direktorat Jenderal Imigrasi,” bunyi Pasal 14 ayat (3) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Pemberi Kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi, dan dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pembayaran dana kompensesi penggunaan TKA dan kewajiban memiliki RPTKA ini tidak diwajibkan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA.

Vitas untuk Bekerja

Dalam Perpres ini ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Vitas untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.

“Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas,” bunyi Pasal 20 ayat (1) Perpres ini.

Dalam hal permohonan pengajuan Itas sekaligus dengan permohonan Vitas, menurut Perpres ini, proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan ITAS sebagaimana dimaksud merupakan Izin Tinggal untuk bekerja bagi TKA.

“Izin Tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 21 ayat (3) Perpres ini.

Pemberian Itas bagi TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan dengan masa berlaku Itas.

Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap Pemberi Kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.

“Peraturan Presiden ini berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada 29 Maret 2018 itu.


  • 0

Komisi IX dan Kemenaker Bahas Roadmap Tenaga Kerja Dalam 50 Tahun

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta penjelasan kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengenai roadmap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan usaha Kemenaker dalam kurun 50 tahun, karena akan ada 50 juta pekerja kovensional yang tergerus dengan dunia digital. Hal ini dampak dari era digitalisasi dan bonus demografi yang akan menyebabkan hilang dan munculnya sejumlah peluang pekerjaan baru.

“Walaupun ada transformasi 40 juta tenaga kerja ke digital, artinya masih ada 10 juta tenaga kerja yang diprediksi tidak bekerja. Kita minta penjelasannya,” paparnya saat rapat kerja dengan Menaker beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

BACA JUGA
Wapres JK: Satu Pekerja Asing Buka 100 Lapangan Kerja di RI
Gelar RDP, Komisi VII DPR RI Usir Perwakilan Perusahaan Migas
Sahkan Perry Warjiyo Jadi Gubernur BI, Ini Permintaan DPR
Pembahasan tentang roadmap tenaga kerja dalam kurun 50 tahun sebagai upaya untuk mengantisipasi “terbunuhnya” sejumlah pekerjaan akibat perkembangan teknologi informasi. Kemenaker pun telah menyiapkan pemetaan menyangkut sektor pekerjaan yang bakal tumbuh dan menyusut sampai 15 tahun kedepan.

“Intinya perubahan industri sebagai akibat revolusi teknologi informasi harus diantisipasi secara cepat karena di satu sisi menciptakan peluang kerja baru. Tapi di sisi lain juga membunuh pekerjaan yang lama,” kata Menaker Hanif.

Hanif mengajak semua pihak optimistis menghadapi revolusi industri yang terjadi sejak tahap 1 hingga 4, agar tetap bisa survive. “Masalahnya tinggal apakah survive di negara kita lebih cepat dari negara lain atau tidak. Karena itu kuncinya selain terletak pada kualitas juga speed dalam menagantisipasi,” ungkap Hanif.

Hanif membeberkan, sejumlah pekerjaan yang akan meningkat pada tahun 2017-2020 diantaranya trainer, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, SDM, dokter, programmer dan layanan berita reguler.

Sedangkan sejumlah pekerjaan yang mengalami penurunan yaitu manajer administrasi, mekanis, tukang cetak, pengantar surat, supir, petugas ekspedisi, pekerja pabrik, operator, mesin jahit, perangkat komunikasi dan radio.