Jakarta – TKI Tuti Tursilawati dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa pemberitahuan ke pemerintah RI. Anggota Komisi I DPR F-PDIP Charles Honoris mendesak agar peristiwa ini menjadi dasar bagi pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.
“Saya mendorong moratorium terhadap 21 negara yang pernah diterapkan Presiden Jokowi sekitar tahun 2015 yang lalu agar diterapkan kembali. Sehingga tidak ada lagi pengiriman TKI, buruh migran Indonesia ke negara-negara yang perlindungan terhadap hak asasi manusianya masih lemah. Termasuk kita ketahui Arab Saudi dan 21 negara yang masuk dalam moratorium program Presiden Jokowi,” kata Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Selain itu, ia berharap pemerintah juga bisa mendorong negara-negara tujuan TKI agar memiliki hukum yang memberikan perlindungan kuat terhadap HAM. Hal ini, sebut Charles, menjadi penting bagi jaminan HAM TKI ketika bekerja di negara setempat.
“Berharap pemerintahan ini bisa melihat apa yang terjadi selama ini bisa mendorong negara tujuan para buruh migran, khususnya di Timur Tengah untuk bisa memiliki regulasi yang kuat dalam perlindungan tenaga kerja. Perlindungan buruh migran, termasuk perlindungan pekerja rumah tangga, terlepas dari apapun,” tuturnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR F-PPP, Syaifullah Tamliha. Syaifullah menilai pemerintah perlu melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Alasannya, banyak TKI yang dikirimkan tidak memenuhi syarat.
“Saya setuju dengan Pak Charles tadi, perlu ada moratorium kembali terhadap tenaga kerja kita yang dikirim ke sana (Arab Saudi),” tuturnya.
“Bagaimana orang kampung misal di pedalaman Jawa Barat, tidak menguasai bahasa Arab dan tidak memiliki keterampilan tertentu bekerja ke sana. Disuruh menyeterika, dia tidak paham. Marah lah orang Saudi itu,” imbuh Syaifullah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan pemerintah sudah menyampaikan protes atas eksekusi Tuti ke Menlu Arab Saudi. Jokowi mengaku selalu meminta perlindungan TKI ke Menlu Arab Saudi.
“Dan seperti yang lalu, KBRI-KJRI ini tidak mendapat pemberitahuan awal tentang akan dieksekusinya Ibu Tuti. Kita sudah menelepon Menteri Luar Negeri Arab Saudi, protes soal eksekusi itu. Saat ke sini minggu lalu, sampaikan ke Menlu Arab soal perlindungan TKI di sana,” kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10).
(tsa/rvk)