0
0
DPP KSPSI — Jakarta, 4 November 2024, Bertempat di Hotel Tamarin Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini mengadakan konferensi pers untuk menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemerintah berpotensi mengabaikan putusan MK terkait kebijakan pengupahan. Ia menyoroti bahwa bahkan pada hari Minggu, yang notabene hari libur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tetap mengadakan rapat kerja terbatas. Menurut Andi, hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya agenda terselubung yang merugikan buruh.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menambahkan dengan mengultimatum pemerintah untuk menghormati konstitusi. Ia menegaskan bahwa buruh telah berjuang selama hampir empat tahun melalui gugatan hukum demi keadilan sesuai konstitusi.
Said memperingatkan bahwa apabila pemerintah mengkhianati konstitusi dan tidak mematuhi putusan MK, buruh akan mengambil langkah tegas berupa mogok kerja nasional dan aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia. Selain itu, ia mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi menteri-menteri yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan presiden.
Sebagai tindak lanjut, pada 7 November 2024 mendatang akan diadakan Rapat Konsolidasi Nasional Dewan Pengupahan yang melibatkan perwakilan unsur buruh dari KSPSI dan KSPI di seluruh Indonesia, baik di tingkat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov), hingga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) seluruh Indonesia.
Dengan konferensi pers ini, KSPSI dan KSPI menyatakan sikap tegas untuk memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi dan putusan MK diindahkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi di Indonesia.
