Monthly Archives: October 2018

  • 0

APBN 2019 Disahkan, Sri Mulyani: Utang Terkendali

Category : Uncategorized


Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 menjadi undang-undang (UU).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan setelah disahkan utang pemerintah masih akan terkendali pada tahun depan. Menurut dia, pemerintah tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman, sesuai dengan UU maksimal 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Disebutkan pembiayaan utang di tahun depan sebesar Rp 359,3 triliun tersebut lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar Rp 387,3 triliun.

Selain itu, defisit keseimbangan primer tahun depan juga ditargetkan akan lebih rendah dari tahun ini yakni sebesar Rp 20,1 triliun. Selain itu defisit anggaran juga ditargetkan semakin mengecil di tahun depan yakni sebesar 1,84% terhadap PDB.

“Pembiayaan APBN 2019 akan dilaksanakan secara hati-hati dan risiko yang terukur. Kesehatan dan kemandirian APBN 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol, serta defisit dan pembiayaan utang yang menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman,” ujar Sri Mulyani di ruang rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Menurut Sri Mulyani, pembiayaan melalui utang hanya sebagai alat dan bagian dari instrumen fiskal untuk menuju pembangunan Indonesia. Pembiayaan utang di tahun depan tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir.

“Pembiayaan utang 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, pembiayaan utang akan dioptimalkan sebagai instrumen yang dapat memacu perekonomian, dengan mendorong peningkatan peran swasta, BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif.

Total utang pemerintah sampai September 2018 sebesar Rp 4.416,37 triliun atau naik sebesar Rp 549,92 triliun dari Rp 3.866,45 triliun di September 2017. Dari total utang tersebut, terdiri dari pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.593,26 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri sebesar Rp 816,73 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,38 triliun. Sedangkan SBN terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.537,16 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 1.056,10 triliun.


  • 0

Konferensi Daerah (KONFERDA) IV KSPSI & Musyawarah Daerah (MUSDA) SP KEP SPSI Provinsi Sumatera Selatan

Category : Uncategorized


Konferensi Daerah (KONFERDA) IV KSPSI & Musyawarah Daerah (MUSDA) SP KEP SPSI Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2018 di Hotel Graha Sriwijaya Palembang


  • 0

Buruh Cilegon Demo Minta UMK Naik 15% dari Rp 3,6 Juta

Category : Uncategorized


Cilegon – Ribuan massa dari berbagai serikat buruh menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Banten. Mereka menuntut upah minimum kabupaten/kota (UMK) naik sebesar 15 persen.

Diketahui, UMK Kota Cilegon sebesar Rp 3.622.214. Dari besaran itu, buruh merasa upah itu harus dinaikkan guna menghadapi kebutuhan hidup yang diprediksi terus naik pada 2019 mendatang.

“Dasarnya kan kita udah jelas kalau kita mau hitung-hitungan pertumbuhan kebutuhan buruh kan makin besar, karena kita sudah survei ya kita ambil pertumbuhan ekonomi berjalan seperti apa sih, ya kita harus siap siaga,” kata Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Energi dan Pertambangan, Rudi Sahrudin kepada wartawan, Rabu (31/10/2018).

“Setelah diputus nanti tahun 2019 pasti akan melejit lagi kenaikan apalagi yang akan ditimpakan ke buruh sehingga kita minta sekarang agar nggak sia-sia,” lanjut Rudi.

Menurutnya, kenaikan berbagai macam jenis kebutuhan hidup diprediksi akan ‘mencekik’ kehidupan buruh di Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah kota agar memdengat usulan buruh dengan besaran kenaikan yang diusulkan tersebut.

Aksi buruh tersebut juga untuk mengawal rapat yang dilakukan antara Pemkot Cilegon, Apindo, dan dewan pengupahan kota. Dalam bahasannya, Apindo tetap keukeuh berpegang pada Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015.

“Apindo tetap memakai PP 78 yaitu 8,03 persen, kita dari unsur serikat pekerja (minta) 15 persen. Dasarnya kan itu perhitungan yang akan naik,” ujarnya.
(rvk/asp)


  • 0

Investasi Lesu, Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Turun

Category : Uncategorized


Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi periode Juli-September 2018 sebesar Rp 173,8 triliun. Angka itu turun 1,6% dibanding triwulan III-2017 Rp 176,6 triliun.

Di sisi lain, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan III-2018 mencapai 213.731 orang dengan rincian sebanyak 89.622 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 124.109 orang pada proyek PMA.

“Peluang tenaga kerja terampil di Indonesia terbuka lebar dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha baru yang menggunakan lebih banyak teknologi,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Farah Ratnadewi Indriani di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Jika dibandingkan penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi di triwulan III-2017, angka tersebut turun. Di triwulan III-2017, realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 286.497 orang, terdiri dari penyerapan di proyek PMA sebesar 176.786 orang dan proyek PMDN sebanyak 109.711 orang.

Kepala BKPM Thomas Lembong menilai, penurunan realisasi investasi di kuartal III-2018 lebih disebabkan faktor internal. Meskipun ekonomi RI juga tengah dibayangi kondisi eksternal yang kurang menggembirakan seperti perang dagang dan melemahnya mata uang.

“Saya pribadi tetap menempatkan tanggung jawab pada faktor internal. Jadi menurut saya eksekusi implementasi dari kebijakan yang pro investasi masih kurang,” tuturnya.

Menurut Thomas, realisasi investasi merupakan buah panen dari apa yang ditanamkan 1 tahun sebelumnya. Menurutnya pada 2017 tidak ada kebijakan pro investasi yang kuat.

Kondisi ekonomi global yang tidak menentu, kata Thomas seharusnya bisa diantisipasi jika ada kebijakan yang mampu menggenjot investasi. Sayangnya Thomas memandang tidak ada kebijakan yang benar-benar berhasil diterapkan.

“Secara manajerial kita harus fokus ke dalam. Kita harus sikapinya dengan dewasa dan mengakui bahwa mohon maaf tapi menurut saya eksekusi visi dari Presiden masih kurang,” tambahnya.

Thomas mencontohkan salah satu kebijakan yang dianggapnya kurang ‘nendang’ adalah insentif tax holiday atau libur bayar pajak untuk wajib pajak badan selama 5-20 tahun. Menurutnya kebijakan itu kurang mendapatkan antusias dari para investor. (das/dna)


  • 0

Presiden Jokowi Sesalkan Eksekusi Mati Tuti Tanpa Notifikasi dari Arab Saudi

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyesalkan eksekusi mati yang dilakukan Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati.
Sebab, eksekusi tersebut dilakukan Arab Saudi tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia.
“Ya, memang itu patut kita sesalkan. Itu tanpa notifikasi,” kata Presiden Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Jokowi tak menampik, bukan sekali ini saja Arab Saudi mengeksekusi WNI tanpa ada notifikasi terlebih dahulu.
Saat ditanya langkah pemerintah agar kejadian serupa tidak lagi terulang di kemudian hari, Jokowi menyebut bahwa ini adalah wilayah hukum dari Arab Saudi.
“Ya, kembali lagi ini adalah wilayah hukum, wilayah kewenangan raja Arab Saudi. Saya sudah berkali-kali setiap bertemu, baik dengan Sri Baginda Raja Salman, dengan Pangeran Muhammad bin Salman, terakhir dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, saya ulang-ulang terus,” kata Jokowi.
“Jangan dipikir kita ini tidak melakukan upaya politik. Menteri luar negeri juga sama. Kedutaan tiap hari lakukan hal yang sama,” tambahnya.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Pemerintah Indonesia telah melayangkan protes kepada Pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati Tuti Tursilawati.
Eksekusi mati terhadap Tuti dilakukan pada Senin (29/10/2018) di Kota Taif.
Protes yang dilayangkan pemerintah karena tak ada notifikasi kepada pihak KBRI di Riyadh maupun KJRI Jeddah sebelum eksekusi Tuti.
Menurut Iqbal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta pada Selasa (30/10/2018), untuk menyampaikan protes secara langsung.
Tuti Tursilawati merupakan tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat.
Tuti divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.
Nisma Abdullah, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia yang mendampingi kasus itu sejak awal, mengatakan, pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya.
Selama bekerja di rumah majikan itu, menurut Nisma, Tuti kerap mendapat pelecehan seksual hingga pemerkosaan.


  • 0

Pentingnya Pekerja Migran Indonesia Memahami dan Memiliki Dokumen Oleh: Fitri Lestari*)

Category : Uncategorized


Setelah proses panjang yang memakan waktu kurang lebih 7 tahun proses pembahasan, akhirnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Undang-Undang tersebut disahkan pada 25 Oktober 2017 melalui Sidang Paripurna DPR-RI.
Berlakunya UU PPMI menjadi angin segar bagi pekerja migran indonesia karena memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek perlindungan. Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2012.
Pelindungan bagi pekerja migran indonesia dilakukan sejak pekerja migran belum bekerja. Pasal 8 ayat (2) UU PPMI menjelaskan, “Perlindungan administratif paling sedikit meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dan b. Penetapan kondisi dan syarat kerja”. Pasal 13 menyebutkan, “untuk dapat ditepatkan di luar negeri, calon pekerja migran indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi : a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; c. Sertifikat kompetensi kerja; d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f. Visa kerja; g. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia dan h. Perjanjian kerja.
Namun apa yang tertulis dalam UU tersebut tak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit pekerja migran Indonesia mengalami permasalahan di negara penempatan karena tidak memahami dan memiliki dokumen.
Dari data BNP2TKI, Jumlah Pengaduan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Masalah TKI Tidak Berdokumen, tercatat tahun 2016 sejumlah 133 orang dan tahun 2017 sejumlah 387 orang. Itupun data pengaduan pekerja migran yang diterima oleh BNP2TKI, belum termasuk pengaduan yang diterima oleh lembaga-lembaga lain. Banyak pekerja migran tidak mengadukan kasusnya karena minimnya akses informasi, terbatasnya pengetahuan, tempat tinggal di daerah terpencil, takut dan lain-lain.
Dari data BNP2TKI, Jumlah Pengaduan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Masalah TKI Tidak Berdokumen, tercatat tahun 2016 sejumlah 133 orang dan tahun 2017 sejumlah 387 orang. Itupun data pengaduan pekerja migran yang diterima oleh BNP2TKI, belum termasuk pengaduan yang diterima oleh lembaga-lembaga lain. Banyak pekerja migran tidak mengadukan kasusnya karena minimnya akses informasi, terbatasnya pengetahuan, tempat tinggal di daerah terpencil, takut dan lain-lain.
Dari pengalaman kasus yang diadvokasi oleh Migrant CARE, banyak pekerja migran Indonesia tidak memahami apa yang sebenarnya mereka tandatangani. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia acap kali memaksa pekerja migran untuk segera menandatangi dokumen tanpa memberikan waktu untuk membaca dan memahami. Pekerja Migran Indonesia yang kebanyakan tidak mengenyam pendidikan menjadi salah satu penghalang mereka sulit memahami dokumen-dokumen yang disodorkan oleh Perusahaan Penempatan. Bahkan mereka tidak memiliki salinan dokumen tersebut.
Iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi menjadikan calon pekerja migran Indonesia mendaftar tanpa berpikir panjang mengenai syarat-syarat yang ditentukan Perusahaan Penempatan. Dalam suatu kasus, pekerja migran indonesia sektor formal yang dipekerjakan di Taiwan disyaratkan harus membayar sejumlah uang ke Perusahaan Penempatan, dengan besaran nominal sekitar Rp40 hingga Rp60 juta.
Ditambah lagi, mereka dipaksa menandatangani pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat sekitar Rp20 juta. Akibat pinjaman tersebut, gaji harus dipotong dalam kurun waktu beberapa bulan. Sedangkan uang yang disetorkan ke Perusahaan Penempatan sulit untuk didapatkan kembali. Padahal biaya yang harusnya ditanggung pekerja migran indonesia sektor formal di Taiwan, berdasarkan Kep.Dirjen No 152 tahun 2009 sebesar Rp10.675.400.
Pekerja Migran Indonesia harus memahami dokumen-dokumen apa yang mereka tandatangani, selain itu juga wajib memiliki dokumen sebagaimana sesuai Pasal 13 UU PPMI. Pekerja Migran perlu meminta waktu kepada staf perusahaan yang memberikan dokumen agar dokumen dapat dibaca dan dipahami. Apabila ada sesuatu yang membingungkan dan mengganjal bertanyalah dan komunikasikan ke staf tersebut. Apabila sudah sepakat, ambil foto atau fotokopi dokumen-dokumen tersebut dan simpan sebagai dokumen untuk pekerja migran dan keluarga pekerja migran.
Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama bekerja (gaji, over time atau gaji lembur, potongan gaji, libur kerja, jaminan sosial dan lain-lain) sesuai dengan perjanjian kerja. Apakah tempat kerja sesuai dengan perjanjian penempatan dan visa kerja sehingga tidak menyalahi aturan keimigrasian negara setempat, dan lain-lain.
Apabila selama bekerja tidak sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut seperti bekerja lembur tidak digaji, potongan gaji yang tidak sesuai, atau permasalahan lain seperti PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir, gaji tidak dibayar, penipuan, tindak kekerasan dari majikan maka Pekerja Migran Indonesia harus berani melapor ke Perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI/KDEI) di negara penempatan. Pekerja migran indonesia juga bisa mendapatkan pendampingan atau advokasi dari serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, paguyuban di negera setempat, terlebih yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono/gratis).
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja diatur dalam Pasal 21 UU PPMI seperti di antaranya fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran indonesia; fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.
Pekerja Migran yang memiliki dokumen akan lebih mudah untuk kasusnya diproses oleh Perwakilan Republik Indonesia karena dalam dokumen-dokumen tersebut akan diketahui identitas pekerja migran indonesia, identitas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, identitas majikan, hak dan kewajiban pekerja migran serta hak dan kewajiban majikan sesuai perjanjian kerja – sehingga dapat dengan mudah dianalisis dan memetakan strategi penyelesaian kasusnya.
Tentunya penyelesaian kasus di Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan tidak langsung terselesaikan. Pekerja migran indonesia juga harus melaporkan ke negara asal (Indonesia). Keluarga yang di daerah harus berupaya mewakili dan harus terlibat memperjuangkan hak-hak pekerja dengan cara pengaduan ke pemerintah daerah: Disnaker/BP3TKI/LTSP/LTSA atau ke pemerintah pusat: BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Tentu melapor dengan membawa dokumen-dokumen yang telah diberikan pekerja migran indonesia kepada keluarga sebelum bekerja. Dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk dipahami dan dimiliki oleh pekerja migran indonesia dan keluarganya, demikian untuk menuntut hak-hak pekerja yang belum terpenuhi.
Bagi pekerja migran indonesia yang sudah pulang namun permasalahan selama bekerja di negara penempatan belum selesai juga dapat mengadukan kasusnya ke pemerintah. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf c bahwa Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan setelah bekerja, “Penyelesaian hak pekerja migran indonesia yang belum terpenuhi”. Pekerja Migran Indonesia harus berani merebut hak-hak yang belum terpenuhi!


  • 0

Jokowi Sebut Tenaga Kerja Asing di Indonesia Kurang dari Sepersen

Category : Uncategorized


TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan jumlah tenaga kerja asing atau TKA tidak lebih dari satu persen dari total tenaga kerja di Indonesia. “Kami lihat TKA di kita ‘gak’ ada satu persen,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan Kongres XX-2018 Wanita Katolik Republik Indonesia di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa, 30 Oktober 2018.
Kepala Negara menyebutkan jumlah TKA di berbagai negara lain lebih besar dibanding di Indonesia. Di Uni Emirat Arab, jumlah TKA mencapai 80 persen, Arab Saudi 33 persen, Brunei 32 persen, Singapura 24 persen, Malaysia lima persen dan Indonesia 0,03 persen.
“Kurang dari satu persen kok ‘diramein’, dibilang ada jutaan, ngitungnya kapan, tanya imigrasi saja sudah kelihatan,” katanya.
Menurut Presiden Jokowi isu TKA merupakan salah satu isu yang harus dijelaskannya kepada masyarakat. “Isu-isu seperti itu kalau ‘gak’ dijawab, akan dipikir sebuah kebenaran,” katanya. Ia menyatakan isu adanya 10 juta TKA ke Indonesia dari Cina akan membanjiri Indonesia merupakan hoaks.
“Isu seperti ini banyak dipercaya, kalau tidak saya terangkan berulang-ulang, dipikir sebuah kebenaran,” katanya. Padahal, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, TKA di Indonesia paling hanya sekitar 80 ribuan.
“Yang dari Tiongkok kurang lebih 24.000 orang, malah TKI di Tiongkok mencapai 80.000 orang. Di sana malah antek Indonesia, kalau ngomongnya antek-antekan” katanya. Menurut dia, negara-negara lain juga menerima kehadiran TKA di negara masing masing. “Negara-negara lain juga menerima TKA dalam rangka memperbaiki SDM yang ada di negaranya,” kata Presiden Jokowi.


  • 0

Buruh Metal Tolak UMP Sumut Rp 2,3 Juta, Ancam Gelar Demo Hingga Tuntutan Diterima

Category : Uncategorized


TRIBUN MEDAN.com, MEDAN-Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (29/10/208).
Kedatangan puluhan buruh ini meminta kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 8,03 persen.
Penetapan ini sudah dibertahukan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) beberapa waktu lalu. Melalui peraturan tersebut, pada beberapa waktu lalu juga, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan para serikat perusahaan hingga perwakilan buruh telah melakukan rapat tertutup.
Rapat tertutup ini digelar di Hotel Putra Mulia, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Pada rapat tersebut membahas tentang UMP yang akan dinaikan sebesar 8,03 persen. Saat ini para buruh membantah dan meminta untuk menaikan lagi upah yang berlaku pada buruh tersebut.
“Kami minta untuk menaikan upah, sebesar 2,8 juta, karena kami merasa itu tidak cukup untuk kebutuhan keluarga,” ucap koordinator aksi, Willy dengan mengunakan pelantang suara, dari saya mobil komando yang sudah dipersiapkan oleh para puluhan buruh tersebut.
Pada rapat tertutup yang digelar di Hotel Putra Mulia tersebut, sudah disahkan yang sebelumnya, UMP 2,1 juta menjadi 2,3 Juta rupiah. Dan semua undangan yang terlibat sudah mengesahkannya.
“Gak ada peran pemerintah terhadap kami,” ucap beberapa buruh tersebut.
Pantauan Tribun Medan di lapangan, terlihat puluhan aparat pengamanan telah dipersiapkan untuk menghadang para buruh yang akan melakukan aksi tersebut. Mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan juga pihak Kepolisan.
“Kalau gubernur tidak mau menemui kami dan menerima aspirasi kami, akan lakukan unjuk rasa terus,” kata koordinator aksi tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan, belum menerima usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumut. Padahal sebelumnya, Dewan Pengupahan sudah menyepakati UMP Sumut 2019 sebesar RpRp2.303.403, usai melaksanakan rapat bersama antara unsur pemerintah, pengusaha dan serikat buruh.
“Belum, belum sampai sama saya (usulan UMP, Red),” katanya kepada wartawan di kantor Gubernur Diponegoro Medan, Jumat (26/10/2018)
Pada kemarin penetapan UMP sudag dijadwalkan, yaitu1 November mendatang, sambung Edy mesti ada keseimbangan antara kemampuan keuangan perusahaan dengan regulasi yang ada. “Jangan pula gara-gara itu (UMP naik signifikan, Red), perusahaan jadi kolaps (tutup), kan repot semua” ungkapnya.
Edy tidak mengungkap lebih rinci kesimbangan seperti apa yang dimaksud. “Kalian sudah tahulah itu (keseimbangan apa yang dimaksud), kalian lebih jagolah itu (memaknainya),” sambung Edy.
Lebih lanjutny, gimana menyikapi kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen seperti kebijakan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri?, Edy mengatakan, kondisi ditiap-tiap provinsi itu tentu berbeda. “Kebijakan menteri itu bagaimana? Gak bisa disamakan, inikan Sumatera Utara, harus dilihat berapa jumlah PMA (Penanaman Modal Asing), berapa jumlah perusahaan dalam negeri, berapa penghasilannya dan berapa kesusahannya,” katanya.
Selama indikator-indikator tersebut bisa memenuhi, imbuh Edy lagi, tidak ada masalah bila keinginan elemen buruh diakomodir pemerintah. “Tapi jika tak kuat, bisa tutup mereka (perusahaan) nanti,” pungkasnya.
Kadisnaker Sumut Harianto Butarbutar sebelumnya mengakui bahwa usulan UMP sudah pihaknya sampaikan kepada gubernur. Sesuai jadwal dan waktunya, tentu akan diumumkan pada 1 November mendatang. “Pokoknya sesuai dengan ketentuan sampai 1 November (UMP) baru akan diumumkan, dan berkas sudah kami naikan kepada gubernur,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (24/10) malam.
Selama penetapan UMP ini, dirinya menyampaikan tidak pernah terjadi permasalahan karena tidak ada pengaruhnya bagi upah buruh, termasuk mendapat keluhan dari elemen buruh yang berada di Dewan Pengupahan. “Kenaikan UMP sudah langsung perintah dari pusat dan tidak bisa diutak-atik lagi,” ucapnya.
Lazimnya sambung dia, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang kerap dipersoalkan elemen buruh. “Kalau UMP di provinsi tidak ada permalasahan, karena yang naik itu juga sudah atas perintah dari menteri. Mana bisa kita lawan, karena gaji pegawai saja cuma 5 persen, ini sudah 8 persen, mau jadi apa rupanya, kayak mana mau dibikin, apa mau 100 persen, ya larilah nanti perusahaan itu dan tutup, jadi pengangguranlah semunya, ya sama aja,” bebernya.


  • 0

UMP dan UMK Yogyakarta 2019, Mulai Kota Jogja, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo dan Sleman

Category : Uncategorized


TRIBUNjogja.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyepakati besaran UMP (Upah Mininum Provinsi) dan UMK (Upah Minumum Kota/Kabupaten) 2019 untuk seluruh wilayah DIY.
Kesepakatan itu berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota se-DIY beserta jajarannya Senin (29/10/2018)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Andung Prihadi Santosa mengatakan, untuk besaran UMP maupun UMK di DIY telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dari kesepakatan yang ada, untuk provinsi DIY UMP disepakati sebesar Rp. 1.570.922.73
Untuk Kota Yogyakarta, besaran UMK yang telah disepakati sebesar Rp. 1.846.400.00.
Kabupaten Sleman, UMK yang disepakati sebesar Rp.1.701.000.00.
Untuk Kabupaten Bantul telah disepakati sebesar Rp.1.649.800.00.
Sedangkan di Kabupaten Kulonprogo disepakati sebesar Rp.1.613.200.000
Kabupaten Gunungkidul disepakati sebesar Rp.1.571.000.00.
“Mengenai UMP dan UMK, UMP akan ditetapkan pada tanggal 1 November dan UMK akan ditetapkan setelahnya, yakni tanggal 2 atau 3 November,” ungkapnya.
Andung mengatakan, penerapan UMP dan UMK ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 yang mengikuti PP Nomor 78/2015.
Meskipun demikian, dia mengatakan terdapat catatan yang mana di tahun 2020 Pemerintah akan mempelajari kembali mengenai komponen-komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Catatannya untuk tahun 2020, akan dipelajari kembali komponen-komponen KHL, khususnya dari non pangan. Karena komponen KHL pangan itu termurah se-Indonesia,” terangnya.
Komponen KHL non panganlah yang nantinya akan dipejari kembali, yang mana hal tersebut agar lebih dinamis dan sesuai realita, karena jika dilihat dari komponen KHL pangan tidak bisa mewakili harga baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, merubah rumus tidaklah mungkin, yang mana Peraturan Pemerintah sudah tidak bisa dirubah, yang bisa dilakukan adalah merumuskan kembali KHL
Menurutnya, merubah rumus tidaklah mungkin, yang mana Peraturan Pemerintah sudah tidak bisa dirubah, yang bisa dilakukan adalah merumuskan kembali KHL
“Merubah rumus itu tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah kalau komponen KHL melebihi UMP, kemungkinan itu yang masih bisa disesuaikan. Kita akan pelajari kembali KHL. Agar Jogja jangan sampai KHL nya rendah. Gubernur dan Bupati/Walikota mengerti aspirasi itu, tapi ya itu, merubah rumus itu tidak mungkin,” terangnya.
Walikota Yogyakatya, Haryadi Suyuti membenarkan akan adanya terobosan-terobosan yang akan dilakukan di tahun 2020 mengenai komponen KHL.
Menurutnya, UMK Kota Yogyakarta yang ditetapkan saat ini berdasarkan atas KHL yang ada.
“Tadi Gubernur meminta tanggapan Bupati/Walikota mengenai UMK, yang nantinya akan menjadi UMP. Tadi yang diputuskan berdasarkan KHL yang ada. Nanti yang akan mengumumkan UMK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk 2020, kita akan lakukan terobosan terkait KHL,” ungkapnya (Siti Umaiyah | Tribunjogja.com)


  • 0

Pukul 13:00 WIB: Pelemahan Rupiah Berkurang

Category : Uncategorized


Jakarta, CNBC Indonesia – Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali berkurang saat ini.

Pada Selasa (30/10/2018) pukul 13:00 WIB, US$1 ditransaksikan pada Rp 15.227 di pasar spot. Rupiah melemah 0,08% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin.

Sementara itu, harga jual dolar AS di salah satu bank telah menembus di atas Rp 15.300/US$. Berikut data kurs dolar AS di empat bank nasional terbesar hingga pukul 12:50 WIB:
Bank Harga Beli Harga Jual
Bank BNI Rp 15.110 Rp 15.270
Bank BRI Rp 15.170 Rp 15.310
Bank MandiriRp 15.015 Rp 15.265
Bank BCA Rp 14.965 Rp 15.265

Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) hingga pukul 13:02 WIB:
Periode Kurs
1 Pekan Rp.15.221
1 Bulan Rp.15.296
2 Bulan Rp.15.376
3 Bulan Rp.15.466
6 Bulan Rp.15.716
9 Bulan Rp.15.961
1 Tahun Rp.16.201
2 Tahun Rp.17.020.6