Monthly Archives: April 2021

  • 0

Jeff Bezos Buka Suara soal Nasib Serikat Pekerja Amazon

Category : Uncategorized

Jakarta – CEO raksasa e-commerce, Amazon Jeff Bezos akhirnya buka suara terkait kritikan yang perusahaannya dapatkan belakangan ini. Bezos menyampaikan pandangannya dalam sebuah surat.

Dalam surat itu, dia secara khusus menanggapi masalah serikat pekerja. Dia menanggapi hasil pemungutan suara serikat pekerja di Bessemer, Alabama, yang mengakibatkan pekerja Amazon tidak bisa membentuk serikat pekerja AS yang pertama di perusahaan.

“Apakah Ketua Anda merasa nyaman dengan hasil pemungutan suara serikat pekerja baru-baru ini di Bessemer? Tidak,” tulis Bezos, dikutip dari CNN, Jumat (16/4/2021).

Bezos juga membela catatan Amazon tentang upah, keselamatan di tempat kerja, dan sejumlah tindakan perusahaan kepada karyawannya yang dianggap menekan karyawan.

“Saya pikir kami perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk karyawan kami. Meskipun hasil pemungutan suara tidak merata dan hubungan langsung kami dengan karyawan kuat, jelas bagi saya bahwa kami membutuhkan visi yang lebih baik tentang cara kami menciptakan nilai bagi karyawan sebuah visi untuk kesuksesan mereka,” lanjut Jeff Bezos.

Bezos juga mengungkap kesuksesan lain yang diterima oleh perusahaannya. Dia mengunggah laporan yang menuliskan pelanggan Amazon Prime sekarang berjumlah lebih dari 200 juta di seluruh dunia. Itu naik dari 150 juta di seluruh dunia, angka terakhir yang dirilis Amazon pada Januari 2020.

Jeff Bezos menutup catatannya dengan mengacu pada surat pemegang saham aslinya tahun 1997, patokan perusahaan untuk ke depannya. Dia berharap semua pihak bisa bersikap lebih baik lagi.

“Kepada Anda semua jadilah baik, orisinal, ciptakan lebih dari yang Anda konsumsi, dan jangan pernah, jangan pernah, jangan biarkan alam semesta memuluskan Anda ke lingkungan Anda,” pungkasnya.

Sejauh ini memang Jeff Bezos banyak menghabiskan waktunya untuk menanggapi keluhan para kritikus. Tindakan itu menjadi salah satu kegiatan Bezos sebelum akhirnya dia mengundurkan diri dari jabatannya.


  • 0

Sejak Kapan Ada THR Pegawai? Ini Asal-usulnya

Category : Uncategorized

Jakarta – Setiap menyambut Ramadhan, para pekerja baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai swasta tentu menanti-nantikan tunjangan hari raya (THR). THR diatur oleh pemerintah untuk diberikan kepada para pekerja maksimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Ada sosok yang berjasa dibalik munculnya kewajiban perusahaan membayar THR kepada pegawai. Dia adalah Soekiman Wirjosandjojo yang mencetuskan adanya THR keagamaan.

Dirangkum detikcom, Jumat (16/4/2021), Soekiman lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 1898. Selesai menempuh pendidikan di ELS, dia melanjutkan studi ke STOVIA (sekolah dokter) di Jakarta. Di usia 29 tahun, Soekiman lulus dari Universitas Amsterdam, Belanda, bagian kesehatan.

Saat belajar di Belanda, Soekiman dipercaya memimpin Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia Belanda/PHB). Dia kemudian mengubah organisasi tersebut menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia/PI).

“Itu terjadi pada 1925 atau tiga tahun sebelum Sumpah Pemuda,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan yang juga peminat sejarah Masyumi, Lukman Hakiem saat berbincang dengan detikcom, 4 Juni 2018 silam.

Soekiman kemudian juga tercatat sebagai salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang merumuskan konstitusi. Seusai proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dia membidani lahirnya Partai Masyumi.

“Dia (Soekiman) menjadi ketua ymum pertama dan KH Hasyim Asyari semacam Ketua Dewan Syuro,” kata Lukman.

Soekiman dipercaya sebagai perdana menteri pada 27 April 1951 . Di saat yang sama, dia juga menjabat Menteri Pertahanan. Dia menjadi perdana menteri hingga 1952.

Bagaimana hingga akhirnya Soekiman mencetuskan THR keagamaan? Baca di halaman selanjutnya.

Tunjangan yang dibayarkan menjelang akhir bulan puasa ini muncul pertama kali di masa Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo. Politikus Partai Masyumi itu menjabat Perdana Menteri pada 27 April 1951 hingga 3 April 1952.

Salah satu program kerja Kabinet Soekiman yang dilantik pada April 1951 itu adalah meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Kabinet Soekiman memutuskan memberikan tunjangan kepada para pamong pradja (kini PNS) menjelang hari raya.

“Kebetulan juga saat itu ekonomi juga cukup baik. Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai diberilah tunjangan hari raya,” kata Lukman Hakiem.

Ketika itu besarnya tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp 125 (USD 11) hingga Rp 200 (USD 17,5). Selain THR dalam bentuk uang, kabinet Soekiman juga memberikan tunjangan dalam bentuk beras yang diberikan ke pegawai negeri sipil setiap bulannya.

Ya, pada awalnya THR memang baru berlaku di lingkungan pegawai negeri alias PNS. Saat itu belum ada aturan tentang kewajiban perusahaan swasta membayar THR kepada pegawainya.

Kebijakan Kabinet Soekiman memberikan THR bagi pamong pradja pun akhirnya mendapat protes dari kalangan buruh. Mereka merasa sudah bekerja keras untuk membangkitkan perekonomian nasional namun sama sekali tak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Pada 13 Februari 1952, para buruh melakukan mogok kerja menuntut diberikan THR juga dari pemerintah. Aksi buruh itu bisa diredam oleh pemerintah.

“Soekiman juga meminta perusahaan-perusahaan (swasta) memberikan THR,” kata Lukman.

Jalan panjang dilalui buruh hingga akhirnya mereka mendapatkan THR sebagaimana yang telah diterima oleh PNS. Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Kebijakan memberikan THR bagi pegawai swasta baru diatur pemerintah pada 1994. Saat itu pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/1994 tentang THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

Pada tahun 2003 peraturan tersebut disempurnakan dengan terbitnya UU nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pegawai yang sudah bekerja lebih dari 3 bulan wajib mendapatkan tunjangan.

THR yang diterima juga disesuaikan dengan lamanya masa kerja, sedangkan untuk pekerja yang sudah satu tahun bekerja mendapat THR sebesar 1 bulan gaji kerja.

 Pemerintah kembali melakukan revisi aturan tentang THR pada 2016. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa THR diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing pekerja.

Tahun ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 dan 19 tahun 2018 tentang THR dan gaji ke-13. Menurut peraturan ini pensiunan PNS, prajurit TNI dan anggota Kepolisian, pejabat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, Gubernur, Walikota, Bupati dan wakilnya berhak mendapatkan THR.

Di masa pandemi COVID-19 yang dimulai 2020 lalu membuat THR pegawai swasta banyak yang dicicil dan pembayarannya tertunda.

Tahun lalu, Kementerian Ketenagakerjaan memang mengizinkan pengusaha yang terdampak COVID-19 untuk mencicil atau menunda pembayaran THR kepada pekerja.

Namun pada tahun ini Kemnaker menegaskan bahwa tunjangan hari raya harus dibayarkan penuh dan tepat waktu. Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 hanya diizinkan menunda pembayaran THR sampai sebelum Idul Fitri atau H-1 Lebaran.


  • 0

Kerja Belum 1 Tahun Dapat THR? Begini Hitungannya

Category : Uncategorized

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah merilis Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

THR 2021 wajib dibayar secara penuh dan paling lambat H-7 Lebaran. Sementara bagi perusahaan yang tidak mampu membayar tepat waktu dibolehkan membayar maksimal H-1 asal memenuhi syarat.

Apakah karyawan yang belum bekerja selama satu tahun penuh tetap berhak mendapatkan THR? Pertama, dapat diketahui bahwa kebijakan THR merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih,” demikian bunyi Pasal 2 dikutip detikcom, Jumat (16/4/2021).

Meski belum kerja satu tahun dapat THR, namun besarannya berbeda dibandingkan pekerja yang sudah satu tahun bekerja. Mengacu pada Pasal 3 peraturan tersebut, pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan (satu tahun) secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah.

“Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja,” demikian bunyi Pasal 3 butir b.

Perhitungan THR bagi karyawan yang belum kerja satu tahun adalah sebagai berikut:

Masa kerja : 12 × 1 bulan upah

Contohnya begini, jika Anda mendapatkan upah Rp 5 juta/bulan dan baru bekerja selama 6 bulan maka perhitungan THR-nya adalah sebagai berikut:

6 : 12 = 0,5 lalu 0,5 x 5.000.000 = 2.500.000. Jadi, THR yang diterima adalah Rp 2,5 juta.

Upah satu bulan yang dimaksud di sini adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 


  • 0

Pemerintah Upayakan Keseimbangan Pemulihan Ekonomi dan Perbaiki Kesehatan

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengapresiasi kemitraan kolaborasi antara Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) yang telah terjalin dengan baik dan membuat banyak sekali kemajuan. Kerja sama multilateral seperti ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.

“Saya memikirkan tentang situasi yang kita hadapi, semua upaya yang telah kita coba rancang dan terapkan, kemudian saya pikir di sana adalah satu gagasan penting yang menurut saya setiap negara memiliki perasaan yang sama bahwa selama pandemi ini, kami selalu berusaha menemukan keseimbangan yang tepat,” kata Suahasil di Jakarta, Jumat (16/4).

Keseimbangan yang tepat dimaksud seperti antara memulihkan ekonomi sekaligus memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dan ini juga sekaligus menjadi tantangannya. Sebab menurutnya tidaklah cukup hanya dengan memompa uang ke dalam sistem dan kemudian memastikan perlindungan sosial berjalan. Berjalannya kegiatan ekonomi juga perlu diatur agar tercapai keseimbangannya.

“Jadi saya pikir Anda bisa langsung melihat bahwa keseimbangan yang tepat adalah kunci pemulihan. Saya yakin ADB juga terlibat dengan banyak negara lain di Asia yang menjadi anggota dan non-anggota. Ini bukan hanya masalah negara yang sedang berkembang, bahkan negara-negara maju sedang berjuang untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara ekonomi dan kesehatan,” ungkapnya.

Keseimbangan yang tepat juga diperlukan dalam membuat antara kebijakan fiskal dan moneter. Setiap negara sekarang mencoba menemukan keseimbangan yang tepat yang sesuai dengan perspektif mereka terhadap ekonomi mereka masing-masing. Beberapa negara akan melakukan kebijakan moneter dan terus berlanjut ke sektor bisnis.

Namun ada beberapa negara juga masih sangat berhati-hati karena kebijakan moneter mereka harus mengarah pada keuangan ke sektor fiskal. Terdapat pilihan dan setiap negara berusaha menemukan keseimbangan yang tepat yang sesuai dengan ekonomi mereka dan situasi sosial-ekonomi mereka.

“Jadi terima kasih banyak atas dukungan berkelanjutan dari ADB dan juga terima kasih banyak atas semua diskusi Anda, waktu Anda. Saya ingin menegaskan bahwa kita melanjutkan kemitraan, hubungan dan juga memastikan bahwa kita dapat keluar dari pandemi ini dengan sehat dan selamat serta melakukan reformasi,” pungkasnya.


  • 0

Pemerintah Harap Perusahaan Tetap Buka Penerimaan Karyawan Usai Diberi Insentif Pajak

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha melalui APBN dalam rangka memaksimalkan momentum pertumbuhan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu stimulus yang diberikan kepada dunia usaha adalah relaksasi perpajakan.

“Dunia usaha itu salah satu yang kita bantu adalah dengan memberikan relaksasi pajak. Tujuannya untuk merelaksasi atau meringankan cash flow. Kalau meringankan cashflow berarti beberapa jenis pembayaran yang harusnya dilakukan bulanan, kita tunda,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, secara daring dalam Squawk Box Indonesia, Jumat (16/4).

Pemerintah melakukan relaksasi pajak dengan menanggung PPh Pasal 21 dan relaksasi PPh Pasal 22 Impor. Harapannya, dunia usaha bisa tetap berproduksi, menjalankan bisnis, dan merekrut tenaga kerja.

“Selama Covid, perusahaan itu berusaha untuk tetap survive. Pemerintah membantu melalui dengan tidak perlu bayar pajak dulu untuk membantu cash flow-nya. Itu layer pertama,” ujarnya.

Layer kedua adalah mendorong permintaan. Pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung pemerintah (DTP).

“Dengan tidak usah bayar pajak, konsumen nanti bisa beli mobil dengan harga lebih rendah. Permintaan untuk mobil jadi meningkat. Dengan meningkatnya penjualan ini, kita berharap bahwa perusahaan mulai lagi proses produksi sehingga mempekerjakan tenaga kerja lagi, beli input lagi, dan seterusnya,” katanya.

Optimalkan Stimulus Percepat Pemulihan Ekonomi

Karena relaksasi ini bersifat sementara dan ada batas waktunya, pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan stimulus ini dengan sebaik-baiknya demi bersama memulihkan ekonomi nasional.

“Seluruh segmen dunia usaha, baik yang mikro kecil menengah maupun yang besar itu dipersilakan memakai relaksasi pajak. Ini bukan masalah perusahaan satu persatu tapi ini untuk seluruh perekonomian kita,” jelasnya.

Hingga saat ini, program pemulihan ekonomi masih terus dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini perlu terus didorong lebih cepat melalui keberlanjutan kebijakan prioritas dengan program vaksinasi nasional, penguatan 3M-3T, serta dukungan kebijakan countercyclical program PEN 2021.

Sehingga diharapkan kondisi ekonomi berangsur normal, sudah ada pemulihan ekonomi yang game changer utamanya adalah vaksinasi. Ini harus jalan sama-sama. Vaksinasinya jalan sehingga confidence membaik, lalu kemudian kegiatan ekonomi juga berjalan.

“Karena mobilitas makin meningkat, jangan sampai meningkatkan penularan. Nah jadi balancing ini yang kita cari terus,” tutupnya.


  • 0

Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Kemnaker Minta BPJS Percepat Integrasi Data Peserta

Category : Uncategorized

Merdeka.com – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

“Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan SISNAKER,” katanya saat menerima Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (15/4).

Menaker Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan. Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta yang masuk ke dalam program JKP.

“Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam persiapan pelaksanaan JKP ini. Kita terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkapnya

Menaker Ida mengatakan program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk manfaat bagi penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

“Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran , kita harus mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,” terangnya.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pemerintah tengah mematangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja di Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut merupakan salah satu program yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, program JKP diperuntukkan bagi masyarakat yang masih memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Nantinya program ini akan dimasukkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

“Peserta JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013,” ujar Ida saat rapat kerja dengan DPR, Jakarta, Rabu (7/4).

Adapun syarat mengikuti program tersebut adalah diberikan pada perusahaan yang tergolong usaha besar dan usaha menengah dengan kepesertaan karyawan mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian (JKM).

“Sementara untuk usaha kecil dan mikro diberikan kepada karyawan yang diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian,” jelas Ida.

Ida menambahkan, program tersebut juga nantinya hanya diberikan kepada masyarakat yang belum berusia 54 tahun. Dengan keterikatan bekerja pada perusahaan yang bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

 


  • 0

Buruh Keberatan dengan Surat Edaran Soal THR, Pemprov Jawa Barat Siap Jadi Wasit

Category : Uncategorized

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat Edaran nomor M/6/HK.O4/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Senin 12 April 2021 kemarin.

Dalam SE tersebut menegaskan perusahaan wajib membayar THR karyawan yang sesuai aturan.

Namun masih ada yang mengganjal bagi kalangan Serikat buruh/pekerja terutama dalam poin tiga yang memberi celah pada perusahaan untuk menunda membayarkan THR tahun ini.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan, terdapat poin yang pihaknya tidak setuju walau ada persyaratan yang tidak mudah, karena kondisi perekonomian tahun 2021 tidak sama dengan tahun 2020.

Dimana tahun 2020 ada PSBB sehingga banyak perusahaan yang meliburkan pekerja nya sampai dua bulan.

“Tahun 2021 semua perusahaan sudah beroperasi normal termasuk  industri start up, pasar tradisional, pertanian, hotel, pariwisata dan lainnya tinggal sekolah yang belum tatap muka,” ujar dia, Selasa 13 April 2021.

Oleh karena itu pihaknya  meminta pemerintah mewajibkan perusahaan membayar THR tahun 2021 sesuai dengan Permenaker No 6 tahun 2016.

“Argumentasi kedua kenapa THR harus tetap dibayarkan karena Presiden dan Kementerian Perekonomian meminta kepada pelaku usaha membayar THR tahun 2021 full  karena pemerintah sudah banyak  memberikan bantuan/stimulus kepada dunia usaha agar pada masa pandemi Covid-19 ini tetap bisa bertahan.

Sidarta menambahkan, dengan membayar  THR secara penuh diharapkan bisa memacu konsumsi masyarakat yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta perusahaan mengikuti arahan SE tersebut.

THR sesuai arahan tolong dibayarkan penuh 100 persen dan laporkan kalau ada pelanggaran yang tidak penuh. Tentu kita akan wasitkan seadil-adilnya karena kita tahu situas ekonomi belum pulih itu aja,” Kata dia.

Senada dengan Ridwan Kamil, Kepala Disnaketrans Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi menambahkan, pembayaran THR tentunya sesuai aturan harus dilaksanakan tapi tentunya kembali lagi pada dua belah pihak terkait karena yang memberi kerja dan pekerja adalah kesepakatan.

“Kalau memang tidak mampu harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang banyak perusahaan sudah tidak bisa apa-apa karena banyak juga perusahaan yang sudah tidak bisa produksi lagi,” ujar dia.

Makanya pihak dia sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar sesuai aturan dan perjanjian kerja bersama harusnya membayar THR.

“Kalau tidak bisa membayar ya terbuka lah dengan kondisi sekarang dengan kenaikan UMK di Bekasi, Karawang tapi kalau perusahaan besar sudah bisa lah,” kata dia.

Untuk diketahui, dalam SE tersebut ditulis, Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan, yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan.
  2. Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR Keagamaan, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh, melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:

  1. Menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
  2. Membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
  3. Melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak tanjut yang telah dilakukan, kepada Kementerian Ketenagakerjaan.*

  • 0

Kadin Keluhkan Aturan Baru Soal Kewajiban Bayar THR, Berharap Pemerintah Bisa Beri Dispensasi

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menanggapi keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan tanpa dicicil, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit, berharap pemerintah dapat memberi dispensasi bagi beberapa perusahaan.

Perusaahaan yang dimaksud seperti usaha berskala kecil atau yang terdampak Covid-19.

”SE (Surat Edaran) ini menjadi persoalan karena berlaku secara merata dan tidak ada dispensasi ke siapapun. Buruh memang dalam keadaan sulit, itu tidak bisa diperdebatkan. Tetapi, saya kira ada juga usaha yang sedang dalam kondisi sulit sekarang ini. Untuk mereka yang tidak mampu ini, bagaimana solusinya?” kata Anton dilansir dari Kompas.id.

Menurut Anton, pengusaha juga tidak mungkin bisa mencari tambahan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat untuk membayar THR.

“Mau mengambil uang dari mana? Mengingat aturannya sangat ketat, pembayaran hanya boleh ditunda sampai H-1 Lebaran,” keluhnya.

Lebih lanjut, Anton menjelaskan, keputusan terkait pemberian THR tersebut harus diserahkan pada hasil dialog bipartit.

”Yang paling tahu kondisi perusahaan adalah bipartit, yaitu pekerja dan manajemen perusahaan itu sendiri,” kata Anton.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar menilai, beberapa aspek dalam Surat Edaran tersebut lebih condong ke buruh dibandingkan kebijakan tahun lalu, implementasinya bisa menciptakan ketidakpastian bagi buruh yang bekerja di perusahaan terdampak.

”SE ini tidak realistis dan akan sulit diterapkan oleh perusahaan yang tidak mampu. Setelah membuktikan ketidakmampuannya, perusahaan hanya punya waktu enam hari untuk mencari uang dan membayar THR. Yang dikhawatirkan, ujung-ujungnya pembayaran THR malah dikemplang,” kata Timboel.

Akibatnya, jika perusahaan memilih mengemplang THR, perselisihan akan menjadi sengketa hubungan industrial dan buruh tetap tidak mendapat THR sepeser pun.

Perusahaan terdampak perlu diberi kelonggaran untuk mencicil dengan persentase besaran dan jangka waktu yang diatur detail agar setidaknya buruh tetap mendapat THR meski dicicil.

”Perusahaan bisa memilih untuk mengabaikan karena tidak ada uang, dan kalau diperselisihkan, ujung-ujungnya THR tetap dibayar setelah sengketa selesai. Pada penerapannya, THR tetap ditunda juga dan buruh yang dirugikan,” jelasnya.


  • 0

Buruh Sambangi Istana Presiden Tagih Kejelasan THR

Category : Uncategorized

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini, Rabu (14/4). Tujuannya, tak lain untuk membahas kebijakan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri tahun ini.

Andi mengapresiasi kebijakan pemerintah mendorong pengusaha membayar THR 100 persen tahun ini. Namun, ia meminta pemerintah lebih serius mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberian THR.

“Kita membahas dengan pemerintah sudah selesai, yang penting yang terbaik adalah pengawasan ada dan melekat, dan juga diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara utuh,” imbuhnya dalam rekaman yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (14/4).

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta keterlibatan elemen buruh dalam Satuan Tugas THR. Ia menyarankan satgas diisi oleh perwakilan pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Menurut Andi, langkah itu penting untuk memberi keadilan dalam pengawasan. Dengan demikian, satgas bisa bekerja efektif guna memastikan perusahaan membayar THR tepat waktu.

“Agar bisa berimbang, agar bisa netral, bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang dari pengusaha, memberikan argumentasi dari konfederasi buruh,” tutur Andi.

Andi mengklaim sejumlah menteri menemuinya dalam kesempatan itu. Menurut dia, respons pemerintah cukup positif terhadap aspirasi kalangan buruh soal THR.

“Direspons dengan baik. Mudah-mudahan 1-2 hari ini Menteri Tenaga Kerja akan segera mengeluarkan, mudah-mudahan harapan kami, ya harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru,” ucap Andi.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan terkait kewajiban perusahaan membayar THR jelang Idul Fitri. Aturan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Pemerintah mewajibkan buruh membayar THR secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Bagi perusahaan yang kesulitan, diberi kelonggaran hingga H-1 lebaran asal sudah sepakat dengan para pekerja.


  • 0

Di Istana, Andi Gani Tanggapi Isu Reshuffle: Saya Merasa Lebih Nyaman Berada di Luar Kabinet

Category : Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS.TV– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambangi Istana Kepresidenan hari ini, Rabu (14/4/2021).

Namun demikian, saat ditodong sejumlah pertanyaan dari awak media, Andi Gani menolak berbicara gamblang soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya no comment,” kata Andi Gani, singkat.

Sebelumnya, Tim Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, Presiden Jokowi akan melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju.

Menanggapi isu reshuffle kabinet ini, Andi Gani menuturkan, pada awal penyusunan kabinet dirinya memang diminta masuk kabinet.

“Saya akhirnya menyatakan hal ini, iya tapi saya menyampaikan kepada presiden bahwa saya lebih baik berada di posisi saya sekarang sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP dan sebagai presiden buruh,” kata Andi Gani.

“Saya merasa lebih nyaman berada di luar kabinet,” tambahnya.

Bagi Andi Gani, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Selain itu, Andi Gani menuturkan, dirinya yakin presiden akan memutuskan yang terbaik untuk menentukan siapa pembantunya.

Saat ditanya apakah bersedia bergabung di kabinet jika diminta Presiden JokowiAndi Gani menegaskan dirinya tetap konsisten berada di luar kabinet.

“Saya akan menjawab yang sama, saya tidak berubah konsistennya, saya sudah menetapkan hati untuk tetap berada di luar kabinet dan merasa lebih nyaman,” katanya.

“Dan bisa menyampaikan apa pun kepada presiden. Jadi kalau banyak pihak merasa lebih nyaman di kabinet, saya merasa nyaman berada di luar kabinet,” imbuhnya.

Andi Gani juga menuturkan, dirinya mengunjungi istana karena ingin membahas juga soal THR yang saat ini menjadi polemik.

Andi Gani berharap, Menaker segera menerbitkan satgas THR yang diisi oleh buruh dan pengusaha.

“Jadi ada keseimbangan, bukan hanya oleh pemerintah,” katanya.