Jakarta | “Mahkamah Agung tidak lagi bisa berlindung dibalik Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Karena sejak hari ini, perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, tidak bisa lagi dinyatakan tidak dapat…
JAKARTA – Pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing, dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada…
Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta penjelasan kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengenai roadmap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan usaha Kemenaker dalam kurun 50 tahun, karena…
Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui investasi SDM di Indonesia. Ketersediaan SDM andal harus diprioritaskan secara bersama untuk memenuhi permintaan kebutuhan…
Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam kerja sama ini, BNI bertugas menjadi bank penampung dana pembayaran program…
Liputan6.com, Jakarta Publik tidak perlu khawatir dengan penataan perizinan tenaga kerja asing (TKA) yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, penataan perizinan TKA ditujukan untuk memperlancar arus investasi agar ekonomi bergerak…
Liputan6.com, Jakarta Atas Ketenagakerjaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman, Yordania, telah memfasilitasi pemulangan empat pekerja migran Indonesia “bermasalah” dari negara tersebut. Pemulangan dilakukan setelah proses bantuan hukum terkait…
Di era revolusi industri 4.0, terdapat beberapa jenis pekerjaan lama yang hilang dan beberapa jenis pekerjaan baru yang muncul. Liputan6.com, Lombok Timur Indonesia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana…
Pagi tadi, Menaker @hanifdhakiri Menerima Audiensi Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) dalam rangka pelaporan hasil kajian dan arahan perumusan rekomendasi kebijakan pengupahan, Jakarta (20/3). Kemenaker
