Monthly Archives: March 2018

  • 0

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Cicil Tunggakan di Agen46 BNI

Category : Uncategorized

Jakarta –
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam kerja sama ini, BNI bertugas menjadi bank penampung dana pembayaran program Cicilan Tunggakan Iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) di program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Program tersebut merupakan langkah BPJS Kesehatan dalam memperbaiki tingkat kolektabilitas iuran terutama pada peserta di segmen PBPU. Demi kesuksesan program tersebut, BNI memberikan dukungan dengan menyediakan layanan pembayaran cicilan tunggakan iuran melalui Agen46 dan Kader JKN yang sudah tersinergi dengan Agen46 di seluruh Indonesia.

Agen46 memungkinkan untuk menjadi tempat pembayaran Cicilan Tunggakan Iuran Bagi PBPU program JKN-KIS. Agen46 merupakan kepanjangan tangan BNI dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang memiliki akses terbatas ke outlet-outlet BNI.

Kerja sama BNI dan BPJS Kesehatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati dengan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso, Rabu (28/3/2018) di Jakarta. Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI Dadang Setiabudi, turut hadir menyaksikan acara tersebut.

Adi Sulistyowati menuturkan, dari total jumlah peserta JKN-KIS yang mencapai lebih dari 190 juta jiwa, sekitar 26 juta jiwa di antaranya merupakan segmen PBPU. Para peserta di segmen tersebut memiliki tingkat kolektabilitas terendah yaitu 55,59 persen. BNI mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kembali kolektibilitas iuran bagi peserta PBPU program JKN-KIS melalui jaringan Agen46 dan Kader JKN tersebut.

Tidak hanya demi memperbaiki tingkat kolektabilitas, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan awareness para peserta program JKN-KIS dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, khususnya melalui BNI. Sebagai lembaga keuangan, BNI turut mendukung Program Inklusi Keuangan dengan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat melalui Agen46 atau Agen Laku Pandai BNI.

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Cicil Tunggakan di Agen46 BNIDirektur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati / dok. BNI
“Sebagian besar profil peserta segmen PBPU bekerja pada segmen informal, seperti pedagang, petani, dan nelayan. Biasanya, peserta pada segmen ini tidak memiliki penghasilan tetap dan cenderung baru akan membayarkan iurannya apabila telah jatuh sakit. Atas hal tersebut, BPJS Kesehatan bersama BNI mengembangkan program pembayaran cicilan tunggakan iuran bagi PBPU Program JKN-KIS. Cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta,” ujar Adi.

Di lain sisi, Kemal menjelaskan, BPJS Kesehatan mengapresiasi pelaksanaan Program Pembayaran Cicilan Tunggakan Iuran PBPU yang diluncurkan oleh BNI. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu membantu meringankan beban pembayaran tunggakan peserta JKN-KIS.

“Saat ini BPJS Kesehatan juga sedang menyiapkan berbagai sistem kemudahan pembayaran tunggakan iuran bagi peserta JKN-KIS PBPU yang dinamakan BPJS Kesehatan Flexipay. Sistem ini diharapkan bisa mulai berjalan dengan optimal per 1 Mei 2018 nanti. Ke depannya, BPJS Kesehatan bersama BNI dan mitra perbankan lainnya akan terus berupaya meningkatkan jumlah dan ragam alternatif kanal pembayaran demi mempermudah peserta JKN-KIS melakukan pembayaran iuran,” sambung Kemal.

Peserta BPJS Kesehatan Bisa Cicil Tunggakan di Agen46 BNIBPJS Kesehatan gandeng BNI jadi bank penampung dana pembayaran program Cicilan Tunggakan Iuran bagi PBPU di program JKN-KIS / dok. BNI
Untuk diketahui, status kepesertaan peserta yang menunggak iuran baru akan aktif setelah menyelesaikan kewajiban tunggakan iurannya. Peserta cukup menunjukkan kartu JKN-KIS salah satu anggota keluarga ke Agen46 atau Kader JKN yang juga telah menjadi Agen46 untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau pemindahbukuan dari tabungan.


  • 0

Kemnaker Lakukan Penataan Perizinan TKA Untuk Investasi dan Lapangan Kerja

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta Publik tidak perlu khawatir dengan penataan perizinan tenaga kerja asing (TKA) yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, penataan perizinan TKA ditujukan untuk memperlancar arus investasi agar ekonomi bergerak lebih cepat dan penciptaan lapangan kerja lebih banyak. Penataan perizinan TKA juga tidak berarti membebaskan semua TKA masuk ke Indonesia, melainkan menata agar prosedur perizinan itu lebih sederhana, cepat dan akuntabel.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Denpasar, Bali (27/3), menanggapi kekhawatiran publik akan kemungkinan makin bebasnya TKA masuk ke Indonesia seiring dengan penataan izin TKA yang sedang dilakukan pemerintah.

BACA JUGA
Alasan Pemerintah Permudah Izin Tenaga Kerja Asing di Sektor Migas
Kemnaker Berkomitmen Permudah Perizinan Pekerja Asing
Pemerintah Akan Fokus pada Pembangunan Sumber Daya Manusia
Hanif menyampaikan hal itu di sela-sela Regional Consultation on Human Trafficking, Labour Exploitation and Slavery at Sea yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Kemaritiman bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO).

“Nggaklah. Jangan terlalu khawatir. Penataan perizinan TKA itu kan untuk investasi agar ekonomi bergerak lebih cepat dan lapangan kerja tercipta lebih banyak. Lagian, menata tidak berarti membebaskan. Lebih pada memberi kemudahan agar izin lebih sederhana, cepat dan akuntabel”, katanya.

Hanif menjelaskan penataan dilakukan untuk semua perizinan terkait investasi secara terintegrasi baik di pusat maupun daerah melalui sistem single submission. Banyak investasi mau masuk ke Indonesia terhambat karena perizinan yang bertele-tele. Dengan sistem single submission, kemudahan berusaha dan berinvestasi akan tercipta dan pada gilirannya akan mempercepat penciptaan lapangan kerja.

“Kita memerlukan banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk penciptaan lapangan kerja. Lapangan kerja itu sudah pasti untuk rakyat, bukan untuk orang lain. Penggunaan TKA tentu hanya sesuai kebutuhan dan tetap harus memenuhi kualifikasi. Pekerja kasar yang sejak awal dilarang masuk ya akan tetap dilarang. Jadi, tolong jangan disalahpahami”, jelasnya.

Pemerintah, menurut Hanif, terus menggenjot peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama untuk mengisi jabatan di level-menengah atas yang masih kekurangan. Untuk di level bawah yang terjadi justru kelebihan tenaga kerja (over supply). Kelompok ini, kata Hanif, perlu diberi kesempatan untuk dapat meningkatkan skillnya terus menerus dan dapat bekerja terus menerus.

“Angkatan kerja kita yang 128 jutaan itu masih didominasi oleh lulusan SD-SMP. Kita over supply di level bawah, tapi kekurangan di level menengah atas. Ini yang sedang diatasi oleh pemerintah agar SDM kita bagus, dalam arti kualitasnya baik, jumlahnya relatif memadai dan persebarannya makin merata di seluruh daerah”, imbuhnya.


  • 0

Pemerintah Pulangkan Empat Pekerja Migran Bermasalah dari Yordania

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta Atas Ketenagakerjaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman, Yordania, telah memfasilitasi pemulangan empat pekerja migran Indonesia “bermasalah” dari negara tersebut. Pemulangan dilakukan setelah proses bantuan hukum terkait ketenagakerjaan, selesai.

Empat pekerja migran tersebut adalah Dedeh Fatimah binti Ojat Oyo (Cinang Gela, Bandung), Rihana binti Jui Kori (Cianjur), Darsih binti Timan (Sukabumi) dan Nani binti Asikin (Cianjur). Rata-rata, masalah yang dihadapi adalah terkait gaji yang belum dibayarkan, serta belum pernah pulang ke Indonesia. Padahal mereka bekerja antara 5-17 tahun.

“Setelah memulangkan empat pekerja migran, saat ini, KBRI sedang mengupayakan pemulangan 13 pekerja migran bermasalah yang telah ditampung di shelter Griya Singgah yang ada di KBRI Amman sebanyak 13 orang,” kata Suseno sebagaimana yang disampaikan daam keterangan tertulisnya, Kamis, (22/3).

Griya Singgah merupakan shelter yang disediakan KBRI Amman khusus menampung pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah, membutuhkan pendampingan dan dipulangkan ke tanah air.

Suseno menambahkan, jumlah pekerja migran yang ditampung di shelter, diperkirakan akan bertambah, mengingat banyaknya pekerja migran Indonesia di Yordan yang berstatus ilegal. Berdasarkan data Menteri Perburuhan Yordania, jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 2.805 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 505 orang yang memiliki ijin kerja. Sejak pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, taka da lagi pekerja migran Indonesia yang masuk Yordania.

Masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia di Yordania, umumnya terkait dengan gaji yang belum dibayar serta denda izin tinggal yang tidak diurus oleh Majikan. Sepanjang tahun 2017, KBRI Yordania berhasil memulangkan 231 orang pekerja migran.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina, Andy Rachmianto mengatakan, KBRI Amman sebagai representasi pemerintah Indonesia di Yordania memastikan pemerintah selalu hadir dalaam membantu danmendampingi pekerja migran yang bermasalah. “KBRI selalu memberikan pendampingan dan membantu pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah. Pendampingan diberikan melalui mediasi dengan majikan. Ada pula yang melalui jalur pengadilan,” kata Andy Rachmianto.

Menurutnya, perlindungan dan pelayanan warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia adalah masalah empati, kepedulian dan keberpihakan, dimana negara harus hadir dalam melayani mereka.

(*)


  • 0

Jawab Tantangan Revolusi Industri 4.0, Kemnaker Perkuat Akses Pelatihan Kerja

Category : Uncategorized

Di era revolusi industri 4.0, terdapat beberapa jenis pekerjaan lama yang hilang dan beberapa jenis pekerjaan baru yang muncul.
Liputan6.com, Lombok Timur Indonesia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana ada beberapa jenis pekerjaan lama yang hilang dan beberapa jenis pekerjaan baru yang muncul. Menyikapi hal tersebut, pemerintah terus mengoptimalkan 3 pilar percepatan peningkatan kompetensi SDM.

3 pilar tersebut mengacu pada penyipan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri baik dari segi kualitas maupun kuantitas, program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding Balai Latihan Kerja (3R BLK), dan program pemagangan berbasis jabatan tertentu di dunia industri.

Sahat menambahkan, dalam hal peningkatan kompetensi SDM, Kemnaker telah melakukan penguatan akses pelatihan kerja di BLK. Program tersebut telah berjalan dengan baik terutama di Balai latihan kerja di bawah naungan Kemnaker RI.

Khusus untuk program 3R BLK, lanjut Sahat, sudah terimplementasikan pada 5 BLK, yakni BBPLK Bandung untuk kejuruan unggulan manufaktur dan otomotif, BBPLK Serang untuk program unggulan welding (pengelasan) dan listrik, BBPLK Bekasi untuk program unggulan elektronika dan teknologi dan informasi, BBPLK Semarang untuk program unggulan fashion technology dan administrasi bisnis dan manajemen, serta BBPLK Medan untuk program unggulan bangunan dan pariwisata.

“Selain di BLK, untuk program pemagangan sendiri sebagai salah satu program unggulan Kemnaker, sudah memiliki kurikulum dan silabus yang mengacu pada standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), baik standar khusus atau standar Internasional,” ungkap Sahat.

Sementara itu Kadisnakertrans NTB, Wildan menambahkan ada 4 tantangan utama pembangunan ketenagakerjaan khusus di wilayah NTB.

Jawab Tantangan Revolusi Industri 4.0, Kemnaker Perkuat Akses Pelatihan Kerja
Kadisnakertrans NTB, Wildan.
“Pertama, penurunan angka prngangguran tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di NTB,” papar Wildan.

Kedua, imbuh Wildan, tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja yang rendah masih didominasi pendidikan SMP ke bawah. Ketiga, kurangnya kualitas dan kuantitas instruktur di BLK/LLK.

“Keempat atau yang terakhir adalah sarana dan prasarana di BLK/LLK yang belum memadai (tempat uji kompetensi, acesor, dll),” ujar Wildan.

Meski demikian, peluang pembangunan ketenagakerjaan di NTB juga diakui Wildan memiliki potensi yang sangat besar. Besarnya peluang pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB terletak pada program unggulan di bidang pertanian yang mampu menyerap sebanyak 829.637 orang atau 35,81 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di NTB dengan program unggulan pijar (sapi jagung dan rumput laut).

“Selain itu NTB menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di Indonesia setelah Bali sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja baru,” kata Wildan.

Dibukanya pelabuhan Teluk Awang wilayah di Lombok Tengah juga diyakininya akan mengembangkan sektor perikanan. Ada juga eksplorasi lokasi pertambangan emas baru di Dodorinti (PT AMMNT) dan di Dompu (PT SIM).

“Juga ada pembangunan global Bandar Kayangan di kabupaten Lombok Utara, ada dua investor Kroasia (pembangunan bandar Kayangan) dan Rusia (pembangunan kilang minyak),” pungkas Wildan.

(*)


  • 0

Pagi tadi, Menaker @hanifdhakiri Menerima Audiensi Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) dalam rangka pelaporan hasil kajian dan arahan perumusan rekomendasi kebijakan pengupahan

Category : Uncategorized

Pagi tadi, Menaker @hanifdhakiri Menerima Audiensi Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) dalam rangka pelaporan hasil kajian dan arahan perumusan rekomendasi kebijakan pengupahan, Jakarta (20/3).

Kemenaker


  • 0

Pemerintah Diminta Buat Rumusan Limitatif Masuknya TKA ke Indonesia

Category : Uncategorized

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Perpres tersebut nantinya akan menyederhanakann aturan-aturan mengenai TKA di seluruh kementerian dan lembaga.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP, Okky Asokawati menilai pemerintah tampaknya cukup serius akan mengubah peraturan soal tata cara penggunaan TKA dengan spirit mempermudah masuknya TKA. Menurutnya, argumentasi yang disampaikan soal sulitnya prosedur masuknya TKA ke Indonesia sangat terbuka untuk diperdebatkan.

“Karena baik di UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan maupun Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 justru mengatur prosedur masuknya TKA ke Indonesia. Bilamana ada aturan administrasi, tentu dimaksudkan untuk proteksi tenaga kerja domestik. Spirit ini mestinya juga dipahami pemerintah,” ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Senin (12/3/2018).

Kendati demikian, kata Okky, aspirasi yang muncul di sektor yang relatif baru seperti bergairahnya e-commerce di Tanah Air di satu sisi dan di sisi lain kurangnya SDM di bidang digital juga harus direspons oleh perumus kebijakan. Dia berpendapat, jika hal tersebut yang menjadi landasan rencana perubahan peraturan soal TKA oleh pemerintah tentu dapat dipahami. Meski, pilihan merekrut TKA harus ditempatkan di opsi kedua.

“Opsi pertama dengan tetap memprioritaskan SDM dari Tanah Air baik yang berdomisili di Indonesia maupun WNI yang berdomisili di luar negeri. Pemerintah dapat memanggil anak-anak terbaik negeri ini untuk berkiprah di dalam negeri,” jelasnya.

Atas dasar kebutuhan SDM di sektor-sektor yang relatif baru tersebut, lanjut Okky, pemerintah dapat merumuskan perubahan prosedur masuknya TKA ke Indonesia dengan membuat aturan yang limitatif. Konkretnya, pemerintah dapat mengubah aturan prosedur masuknya TKA ke Tanah Air dengan penyebutan bidang atau sektor yang dimaksud.

“Rumusan limitatif ini untuk memastikan perubahan prosedur masuknya TKA semata-mata untuk memenuhi kebutuhan di sektor-sektor yang memang dari sisi SDM tidak tersedia,” kata model lawas ini.

Dia mengingatkan pemerintah harus hati-hati dalam mengubah aturan soal prosedur masuknya TKA ini. Menurutnya, suara publik yang cukup kritis atas maraknya TKA ke Indonesia harus menjadi perhatian yang seksama.

“Sikap kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan dengan membuat aturan yang limitatif khususnya terkait bidang apa saja yang dipermudah. Ini penting untuk memastikan aturan yang diubah tidak menciderai rasa keadilan publik,” tutup Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini.


  • 0

Tripartit Tetapkan 9 Agenda Kerja Ketenagakerjaan 2018

Category : Uncategorized

Jakarta – Sidang pleno Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang dihadiri perwakilan dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha telah menetapkan 9 agenda kerja di bidang ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri selaku Ketua LKS mengatakan penetapan agenda kerja tahun 2018 harus dilakukan sebagai acuan kinerja selama satu tahun ke depan dan meneruskan beberapa agenda di tahun 2017 yang belum rampung.

“Agenda LKS Trinas Tahun 2018 harus ditetapkan sebagai acuan atau pedoman bagi kinerja anggota LKS Tripnas untuk melaksanakan rapat badan pekerja maupun sidang pleno LKS Tripnas,” kata Hanif dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1/2018).

Sidang pleno yang diadakan di kantor Kemnaker pada Jumat (26/1/2018) tersebut juga merupakan puncak dari berbagai sidang dan rapat sebelumnya pada 2017.

“Saya mengapresiasi kinerja LKS Tripnas selama tahun 2017 telah menggelar 26 kali rapat badan pekerja, 3 kali sidang pleno. dan menghasilkan 26 pokok-pokok pikiran, Agenda kerja LKS Tripnas akan dilanjutkan dan terus diperkuat pada tahun 2018,” sambung Hanif.

Hanif menambahkan agenda yang ditetapkan harus disesuaikan dengan waktu dan kemampuan anggota LKS Tripnas. Hal ini bertujuan agar masukan yang diberikan benar-benar komprehensif dan dapat dijadikan acuan dalam memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

“Kita mengajak dan mengingatkan kepada unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha APINDO agar terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun ketenagakerjaan Indonesia ke arah yang lebih baik,” jelas Hanif.

Dia juga meminta anggota Tripartit untuk berkomitmen memberdayakan lembaga, membangun komunikasi, konsultasi, musyawarah antar-anggota
“Sehingga dapat menjadi ujung tombak dalam pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian permasalahan di bidang ketenagakerjaan,” tutup Hanif.

Adapun 9 agenda kerja LKS Tripnas bidang ketenagakerjaan.

1. Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Penyusunan jadwal agenda kerja rapat badan pekerja LKS Tripartit nasional ke-1 tahun 2018

3. Dampak digitalisasi terhadap sektor ketenagakerjaan

4. Perlindungan kerja bagi pekerja/buruh di sektor maritim

5. Penyusunan pedoman tata tertib mekanisme pengaduan kasus ketenagakerjaan ke forum internasional (ILO)

6. Pembahasan isu-isu aktual

7. Pembahasan tindak lanjut MoU Pengawasan antara Menaker dan Kapolri

8. Konsolidasi LKS Tripartit Nasional dengan LKS Tripartit Provinsi

9. Rapat pleno

Sebagai informasi, LKS Tripartit Nasional adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia.


  • 0

Wejangan Rudiantara untuk Alibaba dan Investor Asing

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menghadiri peluncuran Alibaba Cloud di Jakarta, Kamis (18/3/2018).

Alibaba yang memiliki reputasi sebagai raksasa teknologi asal Tiongkok mulai mengoperasikan komputasi awan (cloud) milik mereka di Indonesia, yaitu Alibaba Cloud.

Rudiantara yang hadir dalam peluncuran menyambut baik langkah tersebut, apalagi Alibaba juga sudah berkomitmen untuk mendukung UKM dan startup lokal.

Dalam kesempatan tersebut Rudiantara juga menekankan agar para investor memberikan nilai tambah untuk Indonesia.

“Indonesia butuh investasi, baik investasi domestik atau asing, dan kami akan melakukan bisnis asalkan investor fokus membuat value untuk Indonesia. Bila tidak, maka untuk apa mereka hadir di negara ini? Saya rasa itu masuk akal bagi semua di sini,” ucap Rudiantara dalam Bahasa Inggris di sela-sela acara.

Salah satu nilai yang diharapkan Rudiantara adalah dengan mempekerjakan tenaga dari Indonesia, terutama kalangan milenial.

“Kami mempunyai bakat yang sangat bagus. Di ranah digital, mungkin dari sudut pandang requirement, kita belum setara dengan negara maju. Akan tetapi kita punya jutaan generasi muda yang saya percaya akan menciptakan nilai bagi negara ini,” ujarnya.

“Dan ketimbang terus mempekerjakan pegawai asing, terkecuali yang berbakat, maka lebih bijak bagi investor asing untuk mempekerjakan lebih banyak orang Indonesia,” lanjutnya.

Rudiantara juga percaya bahwa pegawai Indonesia memiliki kapasitas yang tidak kalah hebat dibanding pegawai asing.

“Saya pikir kapasitas dan kapabilitas orang Indonesia tidak tertinggal dari pegawai asing,” pungkas Rudiantara.


  • 0

Kemnaker Gandeng Pesantren Kurangi Angka Pengangguran

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Sumenep Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng kalangan Pondok Pesantren dalam menurunkan angka pengangguran. Salah satunya dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Matholi’ul Anwar Indonesia (F-KAMMAI), Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Pangarangan, Sumenep, Jawa Timur. Bersama dengan pesantren di pulau Madura tersebut, Kemnaker menyelenggarakan bursa kerja (job fair) di Gedung Islamic Center Bindara Saod, Sumenep, pada Senin (5/3/2018) dan Selasa (6/3/2018).

“Ini bagian ihtiyar pesantren ikut membantu mengurangi pengangguran. Kegiatan ini dapat mempertemukan tenaga kerja produktif dengan perusahaan, terutama alumni pesantren di Madura,” ujar Ketua Dewan Kehormatan F-KAMMAI, KH. Moh. Ali Wasik, Senin (5/3/2018).

Bursa kerja dibuka oleh Nur Faizin, selaku Asisten Staf Khusus Kemnaker RI. Hadir pula Kepala Subdit Antar Kerja Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemnaker, Timbul Tua Panggabean, Kepala Bidang Penempatan Tenga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Moh. Zaini, dan Sekdis Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Joko Sowarno.

Dalam sambutannya, Nur mengatakan bahwa data Badan Pusat Statistik menyebutkan pada dua tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia terus menurun. Misalnya, pada 2015 jumlah pengangguran sebanyak 7,45 juta orang (5,81 persen), lalu pada 2016 angka menurun menjadi 7,02 juta orang (sekitar 5,5 persen).

“Pemerintah terus berupaya menurunkan angka pengangguran. Tahun 2018 pemerintah menargetkan penurunan 1 juta atau setara 5,2 persen tingkat pengangguran terbuka,” ucapnya.

Kerja sama dengan pondok pesantren, tambah Nur, dilakukan karena pondok pesantren memiliki alumni yang dapat dimanfaatkan perusahaan sesuai bidangnya. Apalagi, selain memiliki kompetensi kerja, para santri juga menguasai ilmu agama yang akan menjadi nilai lebih.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan banyak terobosan. Khusus melalui Kementerian Ketenagakerjaan, beberapa program yang dilakukan antara lain program-program pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan vokasi, pemagangan, pemberian pelatihan stimulan, dan fasilitasi bursa kerja. Ada juga program optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja.


  • 0

Tahun 2018, Kemenaker Fokus Tingkatkan SDM dan Kualitas Pekerja

Category : Uncategorized

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2018 akan terus memberikan perhatian pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan kualifikasi tenaga kerja Indonesia agar menjadi tenaga yang terlatih dan terampil sehingga mampu terserap semuanya oleh industri.

“Calon tenaga kerja yang saat ini masih berpendidikan SD dan SMP ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pemagangan, dan sertifikasi yang sesuai kebutuhan industri,” kata Menteri Hanif Dhakiri saat memimpin rapat pimpinan di lingkungan Kemnaker di ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/1).

Diakui Menteri Hanif, seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018, pihaknya masih menghadapi tantangan yang sama. Terutama menghadapi tantangan kemiskinan, kesenjangan sosial dan tantangan pengangguran. Tantangan lain di 2018 adalah menghadapi tantangan hubungan industrial mengenai digitalisasi yang berpengaruh pada sejumlah sektor dan sejumlah profesi.

“Kita harus antisipasi secara baik, dengan upaya meningkatkan kompetensi dan sertifikasi profesi serta mengoptimalkan informasi pasar kerja kita baik yang ada di dalam maupun di luar negeri,“ kata Menteri Hanif.

Menyinggung isu, Menteri Hanif mengungkapkan masih tetap di seputar tiga itu utama yakni pekerja Indonesia pekerja migran dan pekerja asing. Ketiga isu tersebut harus menjadi perhatian agar tata kelola migrasi benar-benar menjadi lebih baik.

“Kita perbaiki terus tata kelola agar tercipta migrasi yang cepat, aman, murah. Kita pun ingin terus wujudkan pola hubungan industrial yang kondusif. Tentu ini harus dievaluasia terus menerus,“ ujar Menteri Hanif.

Terkait masalah hubungan industrial, Menteri Hanif mengarahkan agar dilakukan percepatan baik pada pembuatan peraturan perusahaan PP maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saling menguntungkan pekerja dan pengusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat.