Monthly Archives: August 2019

  • 0

Serikat Pekerja BTN dan BRI Dukung Sikap Suprajarto Tolak Jadi Dirut BTN

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Suprajarto secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya beberapa saat usai diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). Pengangkatan Suprajarto itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN sore ini.

Ketua Serikat Pekerja Bank BTN, Satya Wijayantara menyatakan sikap bahwa pihaknya mendukung keputusan Suprajarto tersebut. Sebab pihaknya menilai Menteri BUMN, Rini Soemarno, menurunkan kelas Suprajarto yang selama ini berkinerja baik di BRI.

“Kelasnya berbeda, kelasnya BRI dengan BTN berbeda. Bahasanya seolah turun kelas. Aset BRI berapa aset kami berapa. Laba BRI itu Rp 30 tirilun, laba kami gak sampe Rp 3 triliun,” ucapnya saat ditemui di Restoran Tesate Menteng, Jakarta, Kamis (29/8).

Dia mengungkapkan, sebenarnya terdapat banyak bankir lain berkinerja baik yang cocok untuk ditunjuk sebagai bos BTN. Penunjukkan Suprajarto menjadi Dirut BTN membuat jenjang karir bankir semakin tidak jelas.

“Bank itu ada BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3. Sehingga kalau kelasnya BRI dibanding kelasnya BTN ya beda. Nah ini kan bisa menyebabkan kemarahan bankir-bankir senior BRI,” ujarnya.

Sebenarnya jika hanya memperhatikan kepentingan internal, Serikat Pekerja BTN tak akan menolak jika Suprajarto menjadi bosnya. Namun agar hal serupa tak terulang, pihaknya memilih untuk menolak keputusan Rini Soemarno itu.

“Bagi kami sih kalau sekup kepentingan BTN, kami bangga ada Pak Suprajarto. Kalau dia Direktur BRI ke Direktur Utama BTN boleh, ini agar ke depan tidak terulang,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini Serikat Pekerja BTN tengah berkoordinasi dengan Serikat Pekerja BRI terkait langkah lanjutan seusai Suprajarto memilih mengundurkan diri. Satya pun berharap ke depan Menteri BUMN harus lebih professional.

“Kami Serikat Pekerja Bank BTN dan Serikat Pegawai Bank BRI dengan ini menyatakan sikap atas hasil RUPS BTN tgl 29 Agustus 2019 mendukung sikap Suprajarto yang menolak hasil RUPS LB Bank BTN dalam poin mengangkat Suprajarto sebagai Dirut Bank BTN,” ujarnya.

Dia melanjutkan, serikat juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menghormati prinsip-prinsip Good Governance dan pelaksanaan manajemen karir bankir dilingkungan BUMN melalui sistem merit sistem yang baik dan terbuka.

“Menyatakan sikap bahwa sesungguhnya pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut Bank BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut Bank BRI pada dasarnya sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni Bank BRI yang tersebar diseluruh NKRI termasuk juga di Bank BTN karena penugasan diberikan dari Bank BRI kepada Bank BTN yang dari ukuran kapasitasnya Bank BTN jauh lebih kecil dari Bank BRI,” tegasnya.

Dia juga meminta kepada seluruh pejabat dilingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apapun sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019 sesuai dengan himbauan Ketua KSP Pak Muldoko.


  • 0

Kemenaker Cari Informasi Penyebab PHK 2.505 Pekerja di Batam

Category : Uncategorized


Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku tengah mencari tahu penyebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 2.505 orang pekerja di Batam, Kepulauan Riau. Pendalaman kasus PHK itu akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Kota Batam.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan kementerian telah melakukan komunikasi dengan Disnaketrans Kota Batam. Ia menuturkan pihaknya memerlukan waktu untuk mendalami penyebab PHK tersebut.

“PHK seperti itu harus tahu penyebabnya apakah karena efisiensi atau karena kesalahan pengusaha atau pekerja. Lalu apakah memang ada pilihan, itu yang harus didalami,” katanya, Kamis (29/8).

Ia menuturkan Disnaketrans Kota Batam belum memberikan laporan terkait penyebab PHK tersebut kepada Kemnaker, lantaran proses pendalaman masih berlanjut. Ia memastikan Disnaketrans Kota Batam telah memfasilitasi komunikasi terkait kasus tersebut dengan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, perusahaan, dan karyawan.

“Kalau ada permasalahan seperti itu tidak dibiarkan sendiri. Mekanisme PHK itu tidak serta merta terjadi karena ada prosesnya. Tidak bisa PHK sepihak walaupun yang disebut PHK sepihak pasti ada prosesnya,” ujarnya.

Ia mengatakan korban PHK tersebut akan diarahkan untuk mengikuti program pelatihan dari BPJS Ketenagakerjaan. Lewat program pelatihan itu, mereka dibekali ketrampilan sehingga bisa menemukan pekerjaan baru yang sesuai minat ataupun tetap berada di bidang sebelumnya. Tahun ini, program bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan itu menyasar kepada 20 ribu korban PHK.

“Kalau sekiranya cocok dengan kriteria, akan diberikan bantuan pelatihan, uang saku, dan boarding (asrama) di situ supaya bisa move on (berpindah) ke bidang lain atau bidang yang sama,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menyebutkan ada 2.505 pekerja di Batam yang terkena PHK massal. PHK tersebut menimpa 1.000 karyawan PT Foster Electronic Indonesia dan 1.505 pekerja PT Unisem Batam.

Foster Electronic yang berlokasi di Kawasan Industri Muka Kuning itu telah tutup sejak Juni 2019. Sedangkan Unisem Batam akan tutup pada September mendatang.

“Alasan tutup karena mereka mengatakan produknya sudah tidak bisa bersaing di Indonesia. Perusahaan beralasan tidak lagi bisa mempertahankan pasarnya di Indonesia,” katanya belum lama ini.

Semen Sulawesi

Selain Batam, Haiyani mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan PHK tempat lain, termasuk dari salah satu perusahaan semen di Sulawesi. Sebelumnya, informasi PHK perusahaan semen di Sulawesi disampaikan Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade.

Ia menyebut satu perusahaan semen di Sulawesi berpotensi gulung tikar akibat gempuran produsen semen asal China. Perusahaan itu bahkan disebut telah mengambil tindakan PHK kepada sejumlah karyawan.

Pabrik semen itu juga disebut-sebut berpeluang diambil alih oleh perusahaan semen asal China.

“Diiinfo saja kepada kami kalau ada datanya. Kami harus tahu apa penyebabnya, lalu kalau mau diambil alih China itu seperti apa. Jadi harus melihat dulu,” tuturnya.


  • 0

Revisi UU Ketenagakerjaan, 50 Pasal Dinilai ‘Bahayakan’ Buruh

Category : Uncategorized


Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah aksi kelompok buruh menentang wacana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan digelar di beberapa daerah sepanjang tiga pekan terakhir. Kelompok buruh mensinyalir terdapat perubahan sejumlah pasal yang justru merugikan buruh dan pekerja.

Menurut catatan Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Nelson Saragih, untuk sementara ini saja ia menemukan sedikitnya 50 pasal yang mengancam kesejahteraan kelompok buruh.

“Itu terus berkembang, tergantung tingkat pemahaman kita membedah poin tersebut. Kalau aku bilang sekarang sudah 50-an lebih, dan kemungkinan bertambah,” kata Nelson saat dihubungi CNNIndonesia.com.

“Karena kan begini, mula-mula kita membaca, belum tertangkap. Tapi kan begitu kita pelajari, kita analisis, lalu apa yang mungkin akan muncul di lapangan, bagaimana sikap dan penafsiran orang. Nah itu jadi banyak,” tambah dia.

Seluruh perubahan itu penting untuk dikawal. Tapi tiga hal yang paling utama antara lain mengenai perubahan hubungan kerja, pengupahan, dan ide pengurangan pesangon serta peraturan pemutusan hubungan kerja.

Nelson mencontohkan misalnya tentang hubungan kerja, di mana ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Kata Nelson, dalam perjanjian kontrak ada syarat-syarat kenapa sebuah pekerja tidak bisa dikontrak, misalnya untuk jenis pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, kemudian tidak boleh lebih dari 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun.

“Ini kan ada batasan-batasannya ya, nah di dalam revisi itu tidak ada lagi,” papar Nelson.

Perombakan pada status hubungan pekerjaan itu jadi penting lantaran bisa berdampak pada pengupahan, jaminan sosial hingga perlindungan keselamatan pekerja.

Nelson mencium indikasi bahwa pemerintah bakal menghapuskan upah minimum karena dianggap membuat seret masuknya investor industri padat karya.

“Kalau dikatakan untuk padat karya upahnya boleh di bawah upah minimum, itu artinya dengan sengaja, dengan sadar negara membolehkan warga negaranya masuk ke lembah kemiskinan,” kata dia.

Menurutnya diagnosa pemerintah keliru. Sebab berdasarkan analisis Bank Dunia, Nelson menyebut keengganan investor masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh angka korupsi, birokrasi yang masih berbelit dan pengenaan pajak yang tumpang tindih. Sedangkan faktor buruh ada pada urutan di bawah itu.

Sementara berdasar dokumen yang diperoleh CNNIndonesia.com, pasal penetapan upah minimum ini salah satu pasal yang diubah. Dalam berkas berjudul Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan 2018 itu ditulis alasan perubahan lantaran rumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dalam Undang-Undang dinilai tak sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Terdapat tumpang tindih aturan mengenai penetapan upah minimum, Pendapatan Domestik Bruto dan inflasi sifatnya nasional, sedangkan kebutuhan hidup sifatnya regional,” demikian tertulis dalam tabel analisis Pasal 88 dan 89 UU Ketenagakerjaan.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kepala Subdirektorat Kesetaraan Norma Kerja Direktorat Norma Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Retno Pratiwi untuk mengonfirmasi hasil kajian tersebut namun belum mendapat respons.

Sementara itu Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mahatmi Parwitasari Saronto tak menjelaskan detail perubahan terkait upah minimum. Hanya saja berdasar kajian lembaganya poin upah minimum menjadi salah satu yang direkomendasikan untuk diubah.

Hal lain yang dikritik kelompok buruh adalah rencana perubahan ketentuan pesangon. Menurut Nelson, pemerintah berencana memangkas pesangon bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Analisis ini didapat berdasar file presentasi Bappenas mengenai analisis regulasi tenaga kerja.

“Pesangon kita ini dianggap terlalu tinggi. Dia ada ukurannya, dengan dibandingkan dengan negara lain (Brazil). Dia boleh bilang begitu, tapi lihat nominalnya, kita lebih rendah,” kata Nelson.


Revisi Disertai Jaminan Perlindungan

Mengenai pesaongan, Mahatmi mengakui ada rencana perubahan pasal. Namun kebijakan itu akan dibarengi pemberian unemployment insurance atau asuransi pengangguran.

“Ini kita belum punya. Memang ke depan pemerintah punya wacana untuk membuat yang demikian. Tapi pengusaha masih berpikir, tidak mau membayar asuransi pengangguran selama pesangon itu tidak dikurangi,” kata Ami kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Ia menambahkan, kajian mengenai perubahan UU Ketenagakerjaan sudah dilakukan sejak 2004. Berdasar penelaahan tersebut, menurutnya terdapat beberapa pasal yang mesti diubah, baik lantaran adanya putusan Mahkamah Konstitusi ataupun karena tak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

“Undang-undang itu sudah bolong-bolong, kebutuhan merevisi ini sudah demikian besarnya,” kata dia.

Perempuan yang disapa Ami itu menuturkan kajian Bappenas mengenai regulasi tenaga kerja ini pun sudah rampung. Ada sejumlah usulan perubahan pasal di dalamnya. Namun pengampu utama revisi UU ini tetap pada Kementerian Ketenagakerjaan.

“Saya lupa detailnya. Tapi sudah ada kajiannya. Ada yang kami lihat juga penting itu mengenai jam kerja. Nantinya kami membayangkan itu akan diatur jadi lebih fleksibel, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola bekerja saat ini,” ungkap Ami.

Saat ini revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 di nomor urut 123. Ami mengungkapkan, sebetulnya keinginan revisi sudah mencuat sejak 2004 atau setahun setelah undang-undang itu terbit. Namun berselang 15 tahun hingga kini rencana perubahan aturan perundangan tersebut masih saja alot.

“Karena ini sangat politis. Jadi memang key-nya ada political will dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya,” tutur dia lagi.

Padahal menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali menyinggung keinginan untuk mengubah undang-undang ketenagakerjaan. Dan lagi-lagi, rencana revisi ini tetap berjalan alot.

“Karena memang Pak Presiden sudah beberapa kali bicara, pada akhir tahun ini UU itu akan direvisi. Sekarang kita lihat, pemerintah tengah berusaha keras untuk memenuhi keinginan presiden tetap saja diskusi tripartit ini harus terjadi,” tukas Ami.

Meski demikian, Ami menjamin pemerintah bakal melibatkan kelompok buruh dalam perubahan aturan. Salah satunya untuk mengakomodasi keinginan buruh dalam UU yang baru.

“Kalau saya lihat, nanti pastinya akan diakomodasi lah, bagaimana nantinya perbaikan UU Ketenagakerjaan ini tidak mengurangi perlindungan terhadap buruh,” ujar Ami.


  • 0

BPJS Ketenagakerjaan Bagikan 5.500 Helm untuk Peserta, Cegah Dampak Kecelakaan Kerja

Category : Uncategorized


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan kembali menggelar kegiatan Promotif Preventif 2019, sebagai upaya terus berfokus pada upaya peningkatan pelayanan terkait keselamatan kerja bagi para peserta.

Dalam kegiatan yang bertajuk ‘Promotif Preventif Tahun 2019 – Kerja Aman Hidup Nyaman bersama BPJS Ketenagakerjaan’ ini, institusi tersebut membagikan total 5.500 helm sebagai simbol kepedulian terhadap keselamatan kerja para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan edukasi terkait bagaimana cara berkendara yang aman atau safety riding.

Pemberian helm dan edukasi safety riding tersebut dilakukan melalui masing-masing kantor cabang, namun secara simbolis diluncurkan dalam acara yang digelar di Plaza Selatan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Direktur Utama BPJS KetenagakerjaanAgus Susanto memberikan sambutannya dalam acara yang turut dihadiri pula oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf serta Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengatakan kegiatan tersebut memang sengaja digelar untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu telah melakukan kegiatan pengedukasian melalui seminar publik yang menghadian perusahaan serta serikat buruh.

“Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan promotif dan preventif bagi pekerja setelah sebelumnya (dilaksanakan) melalui kegiatan seminar publik yang diikuti oleh perusahaan dan serikat buruh,” ujar Agus, dalam acara tersebut.

Ia kemudian menegaskan, promotif dan preventif 2019 ini merupakan perwujudan dari upaya konkret BPJS Ketenagakerjaan dalam menekan angka kecelakaan kerja secara maksimal.

“Acara kali ini kita lakukan sebagai bentuk nyata, guna menekan semaksimal mungkin angka kecelakaan kerja yang terjadi bagi pekerja,” tegas Agus.

Hal itu karena menurut data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan, kata Agus, kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja ini didominasi peristiwa yang terjadi di luar seperti jalan raya.

Angka kecelakaan kerja di luar ruangan itu pun disebut mencapai 24 persen.

“Karena menurut data kami, kecelakaan kerja di luar tempat kerja atau jalan raya menduduki tempat tertinggi kedua (posisinya) setelah di dalam lokasi kerja atau (sebanyak) 24 persen,” jelas Agus.


  • 0

Tahun 2019, Tidak Ada Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan

Category : Uncategorized


RMOLJabar. Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Tahun 2019 ini tidak akan terjadi.

Hal ini dikemukakan Anggota Komisi VIII DPR RI F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka, dalam rilis tertulis yang diterima RMOLJabar, Rabu (28/8).

Menurutnya, untuk dapat dibahas suatu RUU, harus masuk terlebih dahulu pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) satu periode DPR RI dan Program Legislasi Nasional Prioritas tahunan (Prolegnas Prioritas).

Terkait hal tersebut, sambung dia, maka RUU Revisi atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 hanya masuk dalam Prolegnas 2019-2024. Namun bukan Prolegnas Prioritas 2019, sehingga tidak mungkin ada pembahasan pada tahun 2019.

“Pembahasan RUU oleh Pemerintah dan DPR RI periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019, keputusan Prolegnas Prioritas 2019 telah diputuskan dan RUU Revisi atas Undang-undang tentang Ketenagakerjaan tidak ada di list Prolegnas 2019,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, seluruh RUU yang telah masuk Prolegnas 2014-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahunan 2019 untuk dapat dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah periode 2019-2024, harus melalui pembahasan dan keputusan kembali di Badan Legislasi DPR RI dan disahkan di Paripurna DPR RI periode 2019-2024.

“Hal ini saya sampaikan agar duduk perkara isu adanya pembahasan RUU Revisi atas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan lebih terang diketahui publik, khususnya kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia,” tandasnya.


  • 0

PT INTI Tunggak Gaji 450 Karyawan 2 Bulan, Serikat Pekerja Unjuk Rasa

Category : Uncategorized


REGOL, AYOBANDUNG.COM — Sebanyak 150-an orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT INTI (Sejati) menggelar unjuk rasa di halaman PT INTI, Kamis (29/8/2019). Aksi tersebut digelar dengan tujuan meminta jajaran direksi PT INTI untuk segera membayarkan gaji seluruh karyawan, berjumlah 450 orang, yang masih ditunggak sejak Juli 2019.

Selain gaji karyawan, pesangon atau Imbalan Paska Kerja (IPK) para pensiunan PT INTI yang terhitung telah pensiun sejak 2018 pun belum dibayarkan. Ketua Sejati, Ahmad Ridwan Albar menyebutkan dalam orasinya bahwa hal ini disebabkan oleh goyahnya kondisi keuangan perusahan yang mulai dirasakan para karyawan sejak 5 tahun belakangan.

“Kondisi PT INTI semakin memprihatinkan, hal seperti ini sudah mulai dirasakan sejak 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan adanya hutang bank setara ratusan miliar,” ungkapnya, Kamis (29/8/2019).

Dalam satu tahun terakhir, dia mengatakan, kondisi tersebut semakin berdampak pada kesejahteraan para karyawan. Beberapa hak karyawan dan para pensiunan belum sempat terbayarkan.

“Hak-hak karyawan banyak yang belum terbayarkan, seperti gaji Juli dan Agustus 2019, pembayaran Fasilitas Kesehatan, pembayaran Uang Pendidikan 2019, uang seragam 2018 dan 2019, uang rapel 2018, uang cuti 2018, dan pembayaran pesangon kepada seluruh karyawan yang sudah pensiun dari tahun 2018,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga mengeluhkan komunikasi yang terjalin selama ini di antara jajaran direksi dan manajemen kepada para karyawan dinilai kurang terbuka.

“Komunikasi antara board of director tidak terjalin harmonis, juga pihak manajemen kepada karyawan tidak ada keterbukaan,” ungkapnya. Sejumlah poster yang ditempel di area pintu masuk hingga lobby depan PT INTI pun menyatakan hal serupa.

Selepas penyampaian aspirasi selesai, para peserta unjuk rasa menunggu jawaban pihak direksi. Mereka sempat meneriakkan yel-yel untuk memancing perwakilan manajemen perusahaan untuk memberi pernyataan.

Tak berselang lama, Direktur Binis PT INTI Teguh Adi Suryandono muncul ke hadapan para karyawan. Riuh sorak karyawan yang meminta gaji segera dibayarkan tak terbendung.

“Terima kasih sudah menjalankan aksi ini dengan damai. Saya sudah berbicara dengan jajaran direksi dan perwakilan serikat pekerja, dan sepakat bahwa gaji Juli akan dibayarkan besok. Sisanya belum,” ungkap Teguh yang kembali disambut sorakan.

“Kita akan tetap upayakan gaji Agustus agar segera dibayarkan,” lanjutnya singkat.

Aksi tersebut kemudian ditutup dengan doa. Selepas unjuk rasa selesai, wartawan sempat berupaya meminta pernyataan Teguh selaku perwakilan jajaran direksi, namun dia tak bersedia diwawancara.


  • 0

Kemnaker: Penyediaan SDM Bidang Ekonomi Kreatif Harus Digalakkan

Category : Uncategorized


KOMPAS.com – Industri animasi dan games merupakan salah satu bidang ekonomi kreatif yang akan terus tumbuh di masa depan.

Untuk menyambut potensi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi mengadakan pelatihan film dan games animasi.

Hal itu salah satunya merupakan upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten di bidang industri kreatif.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono meyakini ekonomi kreatif nantinya akan menjadi pilar perekonomian Indonesia pada masa yang akan datang.

Ia menambahkan, Indonesia harus melakukan lompatan dari perekonomian yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam (SDA) menjadi perekonomian yang digerakkan oleh industri kreatif.

“Generasi muda Indonesia, anak-anak muda kita, tentunya mempunyai potensi yang besar untuk masuk ke industri ini, baik di bidang film, video digital, seni pertunjukan, seni tradisi, games, dan animasi,” terangnya.

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), penyerapan tenaga kerja di industri kreatif terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Pada 2015, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 15,9 juta. Kemudian pada 2016 bertambah lagi menjadi 16,9 juta orang.

Selanjutnya, pada 2017 sektor ini menyerap 17,4 juta tenaga kerja dan tahun 2018 terus naik hingga 18,1 juta tenaga kerja.

Bambang menegaskan, pemerintah akan terus memfasilitasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih untuk mendukung tumbuh kembang industri kreatif di tanah air.

“Kami telah mengupayakan untuk menyediakan berbagai fasilitas, sarana, dan kemudahan bagi kaum muda dalam berkreasi yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kepentingan bangsa,” tegasnya.

Plt. Kepala BBPLK Bekasi Syafrudin menambahkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan industri animasi, baik film maupun games, BBPLK Bekasi pada 2019 menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk Movie Animator dan Motion Graphic Arts.

Pelatihan Movie Animator disebutnya mampu mencetak SDM pembuatan film animasi dan pelatihan Motion Graphic Arts telah menghasilkan SDM pembuatan games animasi.

“Kedua pelatihan ini, salah satunya merupakan kelanjutan dari program unggulan BBPLK Bekasi tahun 2018 yaitu film Nano Milenial Force,” terang Bambang.

Untuk 2019 sendiri, pelatihan Movie Animator telah menghasilkan dua film yaitu Nano Milenial Force 2 dengan judul Reunited dan film animasi kolosal yang berjudul Alif.

Sedangkan, pelatihan Motion Graphic Arts menghasilkan 2 games yaitu Game Milenial Strike dan Game Peace Hunter.

Sebagai tindak lanjut kegiatan pelatihan animasi, BBPLK Bekasi telah melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan animasi antara lain Ainaki dan SSR Polytechnic.

Syafrudin bersyukur, siswa pelatihan BBPLK Bekasi telah berhasil membuat karya animasi, baik film maupun games animasi.

“Kami informasikan bahwa siswa yang mengikuti BBPLK Bekasi untuk program Movie Animator dan Motion Graphic Art adalah siswa-siswa yang belajar dari nol, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda,” tutupnya.


  • 0

Kemenaker Tindak Tiga TKA yang Dipekerjakan untuk Atasi Tumpahan Minyak

Category : Uncategorized


JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan menindak tiga Tenaga Kerja Asing ( TKA) yang dipekerjakan oleh PT Elnusa Tbk untuk menanggulangi tumpahan minyak di anjungan lepas pantai milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Karawang, Jawa Barat.

“Kami sudah menindak tenaga kerja asing tersebut karena mereka memang tidak memenuhi prosedur untuk bekerja di Indonesia. Penindakan itu berupa perintah kepada perusahaan PT Elnusa Tbk untuk mengeluarkan TKA dari lokasi kerja terhitung mulai hari ini,” ujar Direktur Pembinaan Norma Kerja dan Jamsos Kemenaker, Bernawan Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2019).

Bernawan menambahkan, pengawas Kemenaker bersama Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat turun bersama ke lapangan untuk melakukan penindakan terhadap tenaga kerja asing yang masuk menggunakan visa kunjungan wisata tersebut.

Penindakan itu dipimpin oleh Kasubdit Pengawas Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Erikson Sinambela.

Ketiga TKA yang bekerja tanpa izin dari Kemenaker itu adalah Carolyn Kee May Wyon, Teh Wei Sheng dan Danial Lim Peng Hong.

Penindakan terhadap TKA itu dilakukan setelah sebelumnya pihak Kemanaker melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap PT Elnusa Tbk dan PHE ONWJ terkait penggunaan TKA tanpa ijin oleh perusahaan tersebut.

Setelah mendapat penjelasan dari kedua perusahaan tersebut, Tim Pengawas Kemenaker langsung memerintahkan agar tenaga kerja asing tersebut segera dikeluarkan dari lokasi.

“Kalau mereka (PT Elnusa Tbk) tidak patuh, kami tidak segan-segan untuk mendeportasi TKA tersebut,” kata dia.

Menurut Bernawan, Elnusa mengakui mendatangkan tiga TKA dari Oil Spill Response Limited (OSRL) Singapura untuk mensurvei lokasi pemasangan alat untuk penanggulangan tumpahan minyak tersebut.

Alat itu digunakan untuk menyedot tumpahan minyak di laut. Artinya, ketiga TKA itu merupakan operator untuk mengoperasikan alat penyedot tumpahan minyak.

Dalam penjelasannya kepada Pengawas Ketenagakerjaan, pihak Elnusa mengakui kekeliruan yang dilakukan karena tidak mengetahui proses pengunaan TKA melalui RPTKA darurat, sesuai Permenaker No. 10 tahun 2018 pasal 14. Sebelumnya, Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) mengaku telah memulangkan ketiga TKA tersebut.

“Untuk memastikan agar operasi penanggulangan tumpahan minyak dapat berjalan lancar, operator peralatan yang didatangkan perlu melakukan survey awal di lapangan dengan menaiki kapal. Saat ini TKA tersebut telah kembali ke negaranya dan hanya akan mulai bekerja bila peraturan termasuk izin kerja TKA telah terpenuhi,” ujar Ifky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/8/2019).


  • 0

Sri Mulyani Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2019 Hanya Tumbuh 5,08 Persen

Category : Uncategorized


Merdeka.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 akan berada level 5,08 persen. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3 persen yang dikoreksi kembali pada Juli.

“Total 2019 dibulatkan satu digit 5,1 persen atau 5,08 persen itu adalah forecasting berarti outlook 5,2 persen masih kami taruh di sana tapi internal kita lihat di 5,08 persen,” kata dia, di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8).

Dia menjelaskan, hal tersebut karena faktor-faktor pendorong ekonomi pada semester II-2019 diperkirakan akan melambat jauh dibanding realisasi yang terjadi pada semester I-2019.

Dari sisi konsumsi, pada semester II-2019 diperkirakan hanya berada di kisaran di bawah lima persen yakni 4,97 persen. Angka tersebut lebih rendah dari kinerja konsumsi masyarakat pada semester I-2019 yang mencapai kisaran 5,3 persen.

“Kami harap masih ada akselerasi dari belanja pemerintah untuk belanja modal di beberapa kementerian lambat bahkan baru 34 persen. Belanja barang dan pegawai mungkin enggak masalah, bansos bahkan sudah cujup besar di awal,” ungkapnya.

Dari sisi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diharapkannya masih bisa menopang pertumbuhan karena diperkirakan mencapai 5,2 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan realisasi investasi pada semester I-2019 yang sebesar 5,02 persen.

Sementara itu, realisasi ekspor masih akan masuk dalam zona negatif sebagaimana realisasi ekspor pada semester I-2019 yang turun agak dalam, yakni mencapai negatif 20,54 persen. Ini dikarenakan masih belum kondusifnya kondisi perdagangan global akibat semakin intensnya perang perdagangan antara Amerika Serikat dengan China.


  • 0

Gelombang PHK di Batam Berlanjut, Kadis Tenaga Kerja Tak Khawatir, Mengapa?

Category : Uncategorized


TRIBUNBATAM.id- Perang dua kutub perdagangan dunia, China vs Amerika dan digital distruption, memicu resesi ekonomi kawasan di Asia Pasifik.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Batam, diyakini sebagai salah satu efek regional, yang masih akan terasa.

Data dari otoritas ketenaga kerjaan di kota berpenduduk 1,3 juta jiwa, menyebutkan, hingga Juni 2019, sudah sekitar 900 pekerja yang dirumahkan.

Pekerja ini tercatat dari 27 industri, dan belum termasuk sekitar 1010 pekerja dari dua manufaktur elektronik, PT Unisem dan PT Foster Elektronik Indonesia.

Jika tahun 2017 dan 2018 lalu, industri logam dan metal jadi sektor penyumbang ‘PHK’ terbanyak, tahun ini badai PHK itu datang dari sektor manufaktur elektronik.

Tahun 2018 lalu, Disnaker mencatat ada sebanyak 60 usaha tutup di Batam, dan sekitar 3000-an angkatan kerja kehilangan ladang nafkah keluarga.

Perusahaan yang melepas hak hubungan industrial tahun lalu itu, industri skala besar.

Tahun 2019 ini, PT Foster Elektronik Indonesia dan PT Unisem, mengurangi unskilled worker hingga dekati angka 1.000 orang.

Perusahaan elektronik pembuat perangkat sound system, merelokasi perusahaan Myanmar.

“Sebagian besar tenaga kontrak, yang tidak diperpanjang lagi” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti

Beruntung, gelombang PHK itu melandai saat PT Unisem, yang sudah melaporkan rencana penutupan pabrik di September 2019 nantI, masih mempertahankan hampir setengah (805) dari 1.505 pekerjanya.

“Laporan yang kami terima, mereka masih ada order untuk 6 bulan kedepan, jadi hanya PHK sekitar 700 karyawan,” ujar Rudi kepada wartawan di Batam, Rabu (28/9/2019).

Di DPRD Kota Batam, awal pekan ini, efek PHK juga mulai dirasakan PT Persero, perusahaan jasa angkutan barang di pelabuhan.

Dimediasi DPRD, karyawan dan perwakilan perusahaan jasa yang berkantor di Batu Ampar ini, tengah mencari ‘kata sepakat”.

Meski PHK berlanjut, Rudi yang juga mantan Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam ini, tetap optimstis, angka pengangguran di kota Industri terbesar di Sumatera ini, tak akan tampil mencolok.

Mengapa?

Meski ada entitas usaha yang tutup, namun ada juga investor baru yang masuk.

Dia mencontohkan, investor asal Taiwan, PT Pegatron Technology Indonesia, yang berdomisili di kawasan industri Batamindo, Mukakuning, Batam, melaporkan akan membutuhkan 800 pekerja baru hingga akhir 2019 ini.

Industri chain supply gadget dan elektronik ini, kata Rudi melaporkan, sejak Mei lalu sudah mempekerjakan 300 tenaga lokal.

“Kalau peralatan baru sudah datang, akan mencukupkan hingga 800 orang,”

Data dinas yang dipimpinnya, mencatat tahun ini saja ada 4 investor baru, yang bisa menyerap hingga 1500 pekerja.

“Selain itu ada perusahaan ekspansi, artinya biasanya karya 1.000 ditambah dua ratus, seratus. Jadi sebenarnya terhadap PHK ini mereka berputar-putar di sini saja. Ada yang tutup ada yang buka,” katanya.

Optimisme Rudi, bertambah sebab di APBD 2019 ini, pemerintah mengalokasikan dana cadangan Rp 19 miliar untuk program pelatihan bagi karyawan PHK.

Target peserta 2.000 angkatan kerja itu dilatih dan dimagangkan di sejumlah industri yang masih memiliki prospek.

Optimisme lainnya, dengan jumlah penduduk Kota Batam hingga 2019 ini mencapai 1,3 juta, pertumbuhan penduduk tertinggi pertama di Indonesia, sektor pekerja jasa bidang properti, konstruksi, hospitality, seperti hotel, kuliner dan pusat perbelanjaan, dan keuangan, masih memiliki prospek bagus.

Data dari Dinas Tenaga Kerja Batam, hingga Juni 2019 ini, jumlah pekerja mencapai 390 ribu orang.

Jumlah perusahaan atai industri di Batam 7,218 unit.

Sedangkan jumlah ekspatriat atau pekerja asing mencapai sekitar 3.500 orang.

Pertambahan indusri properti khususnya residensial, seperti apartemen, juga akan berkontribusi besar.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawady, sebelumnya, mengungkapkan, gelombang PHK itu terjadi, akibat kebijakan induk usaha di luar negeri, yang merampingkan skala bisnis, dan mencari lokasi investasi dimana upah buruhnya lebih murah daripada di Batam.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, pertumbuhan industri manufaktur di Batam pada 2013 masih berada di angka 7,07%.

Angka itu negatif di tahun 2017 melorot menjadi tinggal 1,76%.

Angka serupa juga relatif sama dengan yang dialami di Singapura dan Malaysia, dua negeri tetangga Batam.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam mayoritas berasal dari industri pengolahan berkontribusi signifikan terhadap dengan sumbangsih sekitar 55%.

Optimisme lainnya, datang dari sisi perdagangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mengungkapkan nilai ekspor Kota Batam Januari-Juni 2019 terbesar melalui Pelabuhan Batu Ampar sebesar US$1,52 miliar,
disusul Pelabuhan Sekupang US$ 844,61 juta, Pelabuhan Belakang Padang US$522,77 juta, dan Pelabuhan Kabil/Panau US$522,77 juta.

Kontribusi keempat pelabuhan terhadap kumulatif ekspor Januari-Juni 2019 di wilayah tersebut sebesar 99,80%.

Menteri Perdagangan Airlangga Hartarto, di Jakarta, pekan lalu, menyebut redupnya geliat industri di Batam.

Faktor utama yakni daya saing pengusaha yang turun, dan kebijakan soal logistik.

“Ini karena efek global, dan berubahnya perilaku konsumen di era digital. Namun di laur itu, sendi-sendi bisnis di Kota Batam, tetap bisa menaikkan angka pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.